Dukung Ibu Kota Baru, Balikpapan Tuntut Pemerintah Pusat Soal Formula Pembagian Dana Bagi Hasil

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan kembali menuntut Dana Bagi Hasil atau DBH lebih banyak, demi mendukung pembangunan ibu kota baru.

Seperti diketahui DBH Kota Balikpapan pernah dipangkas sampai 50 persen oleh Kementerian Keuangan (Kemenkue).

Rizal Effendi Walikota Balikpapan mengatakan, sebelumnya memeroleh Balikpapan mendapatkan perolehan DBH sebesar Rp 1 Triliun.

Tahun 2015, ketika menurunnya produksi hasil migas di pasar internasional, pemerintah pusat memangkas perolehan DBH Balikpapan 50 persen atau menjadi Rp 500 Miliar.

"Adapun formulanya untuk Kaltim, perolehan gas mendapat 30 persen dan hasil minyak mendapatkan 16,5 persen," kata Rizal.

Rizal Effendi membandingkan dengan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan formula pembagian migas lebih besar, yang mana Papua dan Aceh, masing-masing memperoleh komposisi 70 persen gas dan 30 persen minyak.

Sehingga Rizal Effendi meminta kepada pemerintah pusat agar formula DBH Migas diubah atau setidaknya disamakan dengan besaran DBH di Papua dan Aceh.

Rizal Effendi menambahkan, dituntutnya kembali besaran DBH untuk Kaltim dan Balikpapan mengingat Kaltim perlu persiapan dana untuk mendukung pembangunan di ibu kota baru.

"Kita jangan sampai jadi penonton, karena dulu tahun 70an perusahaan kayu bejaya, setelah itu Migas," kata Rizal. 

Berharap ke Presiden

Walikota Balikpapan Rizal Effendi, menyampaikan harapannya kepada Presiden terpilih pada Pilpres 2019 ini. Ia meminta ada peningkatan dana bagi hasil migas dan infrastruktur.

Usai memimpin rapat bersama stafnya, Kamis (18/4/2019), Walikota Balikpapan Rizal Effendi meminta kepada Presiden terpilih nanti agar ada perbaikan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

Dari hasil perhitungan cepat dari beberapa lembaga survey, suara 01 Jokowi- Amin sementara masih unggul.

"Harapan kita secara provinsi agar diperbaiki kompensasi DBH Migas. DBH Migas kita sudah berpuluh tahun kita jomplang dengan wilayah Aceh dan Papua," kata Rizal.

Setiap tahun DBH Migas yang diterima Kota Balikpapan hanya 30 persen untuk gas, dan 16 persen untuk minyak.

"Kalau bisa disamakan dengan Aceh dan Papua. Kalau tidak salah di Papua gas 60 persen, dan minyaknya 30 persen," ujar Rizal.

• Kepada Presiden Terpilih, Walikota Balikpapan Berharap Peningkatan Dana Bagi Hasil Migas

• Dollar Meroket, Bagaimana Kondisi Sektor Pariwisata dan Dana Bagi Hasil Kota Balikpapan?

• Pemprov Kaltara Harus Cari Pendanaan Alternatif Jangan Bergantung Dana Bagi Hasil

Selain itu, Rizal berharap, dengan adanya perluasan kilang Pertamina,

Kota Balikpapan meminta, jangan sampai terjadi, pemandangan tidak enak di Balikpapan.

Sebab selama ini, banyaknya antrean minyak yang terjadi di SPBU membuat kerugian semua pihak dan tak nyaman jika dilihat.

"Adanya antrean minyak membuat kesan tidak baik untuk kota kita. Kita memiliki kilang besar, tapi di sisi lain SPBU kita mengalami antrean.

Walaupun persoalannya adalah BBM Subsidi. Tapi semua itu tidak nyaman dilihat. Ada kilang minyak, kotanya julukan kota minyak, tapi antre minyak," katanya.

"Jadi kota kita harus diperbaiki, yang masih menjadi perhatian lainnya, akan membangun museum minyak, karena belum pernah ada di Indonesia museum minyak," tuturnya.

Rizal pun memohon dukungan kepada Presiden terpilih nantinya, yakni jembatan Tol Balikpapan-Senipah dan infrastruktur air baku.

Sejauh ini, kota Balikpapan masih kekurangan air baku atau air bersih.

Waduk Teritip yang rencananya bisa menyuplai 4.000 sambungan, kira-kira 400 liter perdetik, masih memerlukan tambahan air baku dari berbagai sumber.

"Sudah kita sampaikan dari berbagai pertemuan di Bogor, kami mohon dukungannya," kata Rizal. (*)