Pimpinan Definitif DPRD Balikpapan Belum Ada, Begini Mekanisme Penyusunan Alat Kelengkapan Dewan
Hingga saat ini AKD di DPRD Balikpapan masih menunggu kepastian pimpinan definitif yang diajukan partai peraih suara terbanyak.
Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani | Editor: Rafan Arif Dwinanto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Anggota DPRD Balikpapan akan mulai bekerja setelah Alat Kelengkapan Dewan atau AKD terbentuk.
Hingga saat ini AKD di DPRD Balikpapan masih menunggu kepastian pimpinan definitif yang diajukan partai peraih suara terbanyak.
"Pembahasan AKD nanti dipimpin oleh pimpinan dewan definitif," kata Thohari Azis Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan sementara.
Untuk diketahui, AKD di parlemen Balikpapan terdiri dari 4 komisi dan 4 badan di antaranya badan anggaran (banggar), badan musyawarah (banmus), badan pembuat peraturan daerah (bapemperda) dan badan kehormatan (BK).
Thohari menjelaskan, badan anggaran berjumlah separuh dari anggota DPRD Balikpapan yang berjumlah 45 orang.
Perwakilan semua fraksi akan ada di dalam badan yang mengurusi soal anggaran tersebut.
Diketahui Ketua DPRD definitif sekaligus menjadi ketua banggar di parlemen Balikpapan.
"Semua fraksi ada.
Proporsional, kan.
Semacam banggar itu 1/2 anggita dewan yang ada.
Golkar 4, PDIP 3, gabungan 3, Gerindra dan PKS masing-masing 2, demokrat 1," bebernya.

Sementara BK terdiri dari 5 orang anggota parlemen.
Ketuanya nanti dipilih anggota yabg berada di dalamnya. Karena fraksi ada 6, nantinya akan ada 1 fraksi yang tertinggal.
Mekanisme yang sama pun terjadi di pembentukan Bapemperda.
• Paripurna Perdana DPRD Balikpapan 2019-2024 Rampungkan Susunan Fraksi, Langsung Bahas Rencana Kerja
• 5 September DPRD Balikpapan Gelar Paripurna Internal, Bahas Fraksi di Parlemen, Ini Susunannya
• Rahmad Masud Rekomendasikan 6 Nama Calon Ketua DPRD Balikpapan ke DPP Golkar
"Kalau Banmus separuh dari anggota dewan, fraksi-fraksi akan mengirimkan nama-nama ke pimpinan," tuturnya.
Otak-atik format AKD terus dilakukan partai politik di parlemen.
Komunikasi tengah bergeliat.
Ketegangan tak bisa dihindari bila kepentingan politik saling berbenturan, misal komisi II yang hampir dilirik semua partai.
"Saya pikir kedepankan mufakat tak perlu alot.
Teman-teman sudah komunikasi.
Saya harap mufakat.
Tak ada yang beda (komisi) sama semua. Ini dinamis masih," katanya.
Sementara terpisah di tempat lain Abdulloh, politisi kawakan Partai Golkar mengatakan komunikasi politik jadi kunci penting merampungkan AKD.
"Hasil komunikasi itu hasilkan AKD mana yang kita raih. Kuncinya komunikasi antar fraksi," tuturnya, Jumat (6/9/2019). (*)