APBD dan Program Gratispol Hadapi Tantangan Serius Imbas Dana Transfer Pusat ke Kaltim Dipangkas

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan program prioritas pemerintah menghadapi tantangan tahun 2026.

Hal ini merupakan dari langkah pemerintah memangkas dana TKD (Transfer ke Daerah) 2026 hingga 24,8 persen.

Dimana adanya kebijakan pemangkasan sudah dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam beberapa kesempatan.

Dalam RAPBN 2026, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun.

Angka ini menunjukkan koreksi sebesar 24,8 persen jika dibandingkan dengan proyeksi TKD 2025 yang mencapai Rp 864,1 triliun.

Baca juga: DPRD Kaltim Desak Klasifikasi Pajak Usai Dana Transfer Daerah Dipangkas

Melihat pemangkasan alokasi TKD, praktis dana transfer ke daerah juga akan dipangkas.

Hal ini diamini Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud yang juga memproyeksikan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2026.

Dari sebelumnya APBD Kaltim 2025 sebesar Rp20 triliun, anggaran tahun depan diperkirakan hanya sebesar Rp18 triliun.

Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang di transfer oleh pemerintah pusat.

Kekhawatirannya terhadap dampak penurunan anggaran tersebut, membuat DPRD mengingatkan pemerintah akan pentingnya pengelolaan anggaran secara cermat agar pembangunan tetap berjalan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca juga: Komisi IV DPRD Kaltim Tinjau Fasilitas Pelayanan Asrama Haji Balikpapan

“Penurunan dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun tentu cukup signifikan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” kata politikus Golkar yang akrab disapa Hamas ini.

Anggaran Rp18 triliun ini, juga tidak sepenuhnya dikelola Pemerintah Provinsi, karena sebagian besar akan dialokasikan untuk 10 kabupaten dan kota di Kaltim, sehingga membuat ruang fiskal provinsi menjadi lebih terbatas.

“APBD provinsi tidak memegang penuh anggaran tersebut, karena sebagian dibagi ke kabupaten/kota. Artinya, ruang gerak kita juga semakin sempit,” jelasnya.

Tantangan berkurangnya jumlah besaran APBD Kaltim tahun 2026 mendatang juga bisa berimbas pada program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur, Rudy Masud–Seno Aji, yakni Gratispol yang berisikan 7 item prioritas.

Sektor pendidikan khususnya, menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi sudah pasti berimbas.

Baca juga: Penggunaan Dana Desa Tak Bisa Sembarangan, Sekda Paser Tegaskan Kelola Keuangan Harus Transparan