Pemprov Kaltim Butuhkan Data Stranas Perlindungan Konsumen, Nazrin: Kelemahan OPD Soal Data

Pemprov Kaltim minta bantuan data perlindungan konsumen ke Komisi Badan Perlindungan Konsumen dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Pemprov Kaltim Butuhkan Data Stranas Perlindungan Konsumen, Nazrin: Kelemahan OPD Soal Data
tribunkaltim.co/Purnomo Susanto
Kepala Biro Ekonomi Setprov Kaltim, Nazrin 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kepala Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim, Nazrin menghadiri Focus Group Discussion (FGD) kajian kebijakan perlindungan konsumen (PK), dengan melaksanakan evaluasi Strategi Nasional (Stranas) PK 2017-2019.

FGD ini berlangsung pada Kamis (12/9/2019), pukul 10.30 WITA, di Ruangan Tepian I, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia atau BPKN RI dan Komisi Badan Perlindungan Konsumen atau KBPK RI ini juga dihadiri seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Video Pilihan:

Pentingnya kegiatan ini, terlihat dari hadirinya Ketua BPKN RI dan Anggota Komisioner KBPK RI.

“Sampai hari ini, OPD kita masih sangat lemah dari sisi pendataan untuk PK.

Oleh karenanya, dalam pertemuan ini, kami mengharapkan ada pembagian data dari BPKN RI dan KBPK RI terkait Stranas PK tahun 2017-2019 ini,” ujar Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim, Nazrin saat menyampaikan presentasi dihadapan Ketua BPKN RI dan Komisioner KBPK RI.

Ciptakan Konsumen Cerdas, Walikota Bontang Beri Tips ke Pelajar Agar Tak Tertipu Belanja Online

Pembentukan Samarinda Sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU), Untuk Melindungi Konsumen

Mobil Listrik Tak Semata Urusan Produksi, Toyota Sebut Ada Kegelisahan Konsumen soal Untung Rugi

Kelemahan data, disampaikan Nazrin, akan menurunkan kebijakan dan langkah yang tidak tepat.

Bahkan, dituturkan olehnya, bisa mengarah kepada kselahan penerapan.

Untuk itu, Nazrin meminta, agar seluruh penyampaian dalam FGD pada pertemuan tersebut dapat disampaikan melalui tulisan.

“Kepada BPKN RI dan KBPK RI sekali lagi kami meminta, untuk dapat membantu kami dari sisi data.

Sebab, kalau sudah salah data itu, maka pelaksanaan kebijakan tidak efektif dan bisa tidak tepat sasaran.

Pembagian data dan kelengkapannya, akan sangat diperlukan agar hasilnya sesuai dengan apa yang dicita-citakan, yakni mensejahterakan seluruh masyarakat Kaltim,” tuturnya. (*)

Tonton Juga:

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved