Selama 2 Hari Kemenduikbud ajak Pemangku Kebijakan di Kaltim Bicara Pengembangan Pendidikan

Kemendikbud melalui Pusat Analisis dan SinkronisasiKebijakan (PASKA) melaksanakan Diskusi Kelompok Terpumpun

Selama 2 Hari Kemenduikbud ajak Pemangku Kebijakan di Kaltim Bicara Pengembangan Pendidikan
(TRIBUNKALTIM.Co/NEVRIANTO HARDI PRASETYO)
Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kemendikbud RI, Hendarman, Ph.D menjadi salah satu nara sumber Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dengan tema MencariSolusi Permasalahan Pendidikan MelaluiPemanfaatan NPD di Provinsi Kalimantan Timurpada tanggal16 – 17 September 2019 yang dilaksanakan di Hotel Bumi Senyiur, Kota Samarinda Kalimantan Timur, Selasa (17/9/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO - Kemendikbud  melalui Pusat Analisis dan SinkronisasiKebijakan (PASKA) melaksanakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) atau Focus Grup Discussion dengan tema mencari solusi
permasalahan pendidikan melalui pmanfaatan NPD di Provinsi Kalimantan Timur

Acara ini digelar selama 2 hari pada (16-17/9/2019)  yang dilaksanakan di Hotel Bumi Senyiur Samarinda.
Kalimantan Timur.

DKT mengajak 63 peserta berbagai pemangku kepentingan pendidikan mulai dari DPRD, Bappeda,Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan Kabupaten, Kota dan perguruan tinggi serta media cetak dan elektronik

Dalam forum ini juga dihasilkan usulan rekomendasi solusi permasalahan  pendidikan yang ditujukan baik untu pemerintahpusat, daerah maupunmasyarakat.

Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kemendikbud RI, Hendarman, Ph.D mengatakan Kegiatan Diskusi NPD diadakan sebagai momentum  bersama untuk membangun sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencari solusi dan berbagi praktik permasalahan dan
tantangan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur.

Hendarman juga berharap NPD bisa digunakan para pemangku kepentingan pendidikan untuk ikut berpartisipasi dalam  pembangunan pendidikan dan mendorong perubahan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur ke arah yang lebih baik.

 Terkait dengan NPD,Hendarman menambahkan, NPD merupakan terobosan yang dilakukan Kemendikbud sejak tahun 2015 yang berisi informasi tentang anggaran pendidikan 

Dari NPD 2018 dapat terlihat data capaian dan tren pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur.

Misalnya pada ada tahun 2018 masih sangat banyak sekolah yang belum menyelenggarakan
UNBK, terutama pada jenjang SMP yaitu 37%. 

Untuk mengatasi permasalahan ini diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalisasi Sharing Resource melalui zonasi pendidikan, mengintegrasikan pendidikan antar jenjang, dan meningkatkan alokasi anggaran terhadap pengadaan fasilitas UNBK.

“Di Kalimantan Timur juga masih banyak ruang kelas yang rusak berat,” tambahnya. D

Penulis: Nevrianto
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved