Polisi Curiga Kebakaran Padam Bisa Muncul Lagi, Jokowi Duga Ada Unsur Kesengajaan Terkait Karhutla

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan,kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang besar dan meluas seperti yang terjadi di beberapa daerah di Provinsi Riau, seperti terorganisasi.

Hal itu, katanya, bisa dikonfirmasi ke Polri yang menangani kasus-kasus karhutla.

"Kalau kita lihat luasannya (lahan, red) besar sekali. Ini terorganisasi. Nanti coba ditanyakan Pak Kapolri penanganannya secara detail," ungkapnya, saat meninjau lokasi karhutla di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan Riau, Selasa (17/9/2019).

Pemerintah melalui institusi Polri, katanya, akan melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.

"Nanti kita lihat sebetulnya ini kesengajaan yang terorganisasi atau memang rakyat yang ingin berkebun," tuturnya.

Ke depannya, Jokowi berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan karhutla, supaya peristiwa ini, tidak terjadi lagi kemudian hari. "Perlu kita ingatkan agar pencegahan oleh Desa, Camat, Bupati, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, Polsek, Koramil adalah yang pertama harus dikerjakan. Kalau sudah kejadian akan sulit," sebutnya.

Presiden juga menegaskan pentingnya menjaga komitmen semua pihak untuk mencegah karhutla. "Pencegahan itu lebih efektif.

Pencegahan itu tidak membutuhkan biaya banyak, lebih efektif, tetapi kalau sudah kejadian seperti yang kita lihat sekarang ini sudah kerja yang luar biasa (sulitnya)," ujar Jokowi.

Saat meninjau lokasi, Jokowi bertanya sejumlah hal kepada beberapa aparat yang bertugas memadamkan kebakaran di lokasi.

Menurut mereka, api yang telah membesar membuat penanganan karhutla memerlukan waktu lama.

"Saya tanya tadi TNI dan Polri yang ada di sini sudah berapa hari (bertugas). Sudah lebih dari satu bulan. Lebih dari satu bulan," ujar dia.

Apalagi, kata Jokowi, lahan yang masih terus diupayakan pemadamannya tersebut merupakan lahan gambut yang memang relatif lebih sulit untuk ditangani.

"Kelihatan sudah padam, (tapi) api di bawahnya masih menganga," jelasnya.

Lokasi karhutla yang ditinjau Jokowi di Desa Merbau merupakan areal yang sudah lama dilalap api. Pemadaman lahan gambut yang cukup dalam itu sudah berlangsung hampir satu bulan.

Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri melihat langsung kondisi lahan yang sudah gosong.

Kapolres Pelalawan, AKBP Kaswandi Irwan SIK, mengatakan, lahan yang terbakar di Desa Merbau belum diukur luasannya, sebab api yang mulanya terdeteksi menyebar ke areal lain dan merembet setelah dipadamkan. Alhasil petugas disibukan untuk memadamkan api dan melokalisir serta langsung pendinginan.

"Kuat dugaan kita lahan itu dibakar oleh oknum. Ini yang sedang kita selidik, proses penyelidikannya sedang berjalan," ungkap Kaswandi kepada Tribun.

Pasalnya, api karhutla di lokasi itu sudah berulang kali padam. Setelah api dan asap hilang saat dilakukan pendinginan, beberapa hari kemudian api kembali muncul dan membesar.

Setelah dilakukan pemadaman lagi hingga tuntas, api tak terdeteksi lagi.

"Apinya hilang timbul berulang-ulang. Pemilik lahan sedang kita buru," ungkapnya.

Kaswandi menegaskan, secara umum karhulta di Pelalawan masih bisa ditangani tim satgas terpadu di beberapa kecamatan.

Namun yang membuat pejabat tinggi negara datang meninjau lokasi Karhutla di Pelalawan termasuk Presiden Jokowi bukanlah karena karhutla yang tak terkendali, melainkan hanya akses akses dan jangkauan yang dekat dengan ibukota provinsi.

"Kabupaten lain banyak yang parah, tapi karena kita yang dekat makanya ke sini. Jadi persepsinya jangan salah, Pelalawan itu karhutlanya masih bisa diatasi," tegasnya.

Menurut Bupati Pelalawan HM Harris, pemilik lahan yang terbakar ditinjau Jokomi merupakan milik seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Pekanbaru. Namun, dokter tersebut lebih banyak waktunya tinggal di Jakarta.

"Dibakar atau sengaja dibakar, kita serahkan kepada kepolisian," kata Harris.

Berdasarkan pantauan satelit yang dirilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Pekanbaru, Selasa (17/9) sore, masih terpantau 74 hotspot yang tersebar di Riau. Terbanyak di Kabupaten Pelalawan 32 titik, Inhu 14 titik, Rohil 10 titik, Dumai 7 titik, Inhil 5 titik, Kampar dan Kuansing masing-masing 2 titik, Bengkalis dan Rohul masing-masing 1 titik.

Di provinsi lain di Pulau Sumatera juga masih dipenuhi titik panas, terutama di Sumsel 145 titik, Jambi 120 titik, Babel 25 titik, Lampung 13 titik, Kepri 8 titik, Sumbar 2 titik dan Sumut 1 titik. Jarak pandang masih rendah karena berasap. Di Dumai hanya 800 Meter, Pelalawan 1,7 Kilometer, Pekanbaru 5 Kilometer dan Rengat 6 kilometer.

Kanalisasi

Presiden Jokowi memerintahkan Bupati Pelalawan Riau HM Harris untuk membuat kanalisasi sebagai upaya penanggulangan karhutla. Presiden berpesan kepada Pemkab Pelalawan agar kembali menggalakkan sekat-sekat kanal yang di lahan-lahan yang berpotensi terbakar atau langganan Karhutla, khususnya kanal-kanal yang ada di lahan gambut yang rentan terbakar.

Jika kanalisasi dilakukan lahan tetap dialiri air dan terendam di bagian dalam, maka jika terjadi kebakaran mudah dipadamkan dan tidak merembet atau meluas.

"Karena masih ada satu bulan lagi musim kemarau sampak Oktober. Makanya untuk mengantisipasi, pak presiden minta kanalisasi itu solusinya," ungkap Harris.

Program kanalisasi yang pernah dilaksanakan beberapa tahun lalu, katanya, akan kembali perbaharui dan dilanjutkan kembali. Tentu dengan melibatkan seluruh elemen yang tergabung dalam tim satgas.

Mulai dari kepolisian, TNI, BPBD, Satpol PP, seluruh perangkat desa dan kecamatan. Lebih khususnya para perusahaan yang beroperasi di Pelalawan sebagai pemilik lahan yang cukup luas.

"Makanya untuk tindak lanjutnya kita akan lakukan rapat lagi bersama semua elemen. Kanalisasi akan diperbaharui lagi," jelas Harris.

Selain itu, kata Harris, Jokowi menekankan pentingnya pencegahan karhutla sejak dini sebelum musim kemarau panjang berlangsung.

Dengan mengkoordinasikan seluruh stakeholde mulai dari tingkat terbawah hingga teratas, termasuk pihak swasta. Sehingga ketika terjadi kebakaran, proses pemadaman lebih mudah dan murah," tambahnya.

Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri, tiba di lapangan sepakbola Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Riau, Selasa (17/9/2091), dengan menggunakan tiga unit helikopter.

Di antaranya Menkopolhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menpupera Basuki Hadimuljono, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemudian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Presiden Jokowi mendatangi ribuan orang warga yang telah menantinya sejak pagi.

Selain bersalaman dan berfoto ria, Jokowi juga membagi-bagikan buku serta baju kaos kepada masyarakat. Bahkan hingga dia masuk ke dalam mobil bertuliskan Indonesia dengan latar merah, Jokowi masih tetap menyalami warga yang memberikan baju kaos.

Kunjungan Jokowi berlangsung selama satu jam lebih. Setelah melakukan peninjauan di lokasi karhutla, Jokowi kembali menuju helipad.

Namun di Simpang Jalan Desa Sungai Ara, mobil Jokowi berhenti karena dipanggil warga. Jokowi kembali membagi-bagikan kaos dari jendela sambil. Ia menyalami warga dari jendela mobil Toyota Landcruiser yang membawanya.

Setelah lolos dari kerumunan warga di Simpang Desa Sungai Ara, sejumlah ibu-ibu yang menggendong balita meminta untuk berfoto di dekat helikopter yang ditumpanginya.

Warga berupaya menembus pagar betis pengamanan untuk bisa berfoto dan bersalaman dengan sang presiden.

Terpisah, Mabes Polri terus memutakhirkan jumlah tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.

Terkini, kepolisian telah menetapkan 218 individu dan 5 korporasi sebagai tersangka. Jumlah tersebut meningkat sejak Senin (16/9), dengan jumlah 185 individu dan 4 korporasi.

"Sudah ada 218 tersangka perorangan sudah ditetapkan dan lima korporasi," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).

Ia menjelaskan tak ada perubahan jumlah tersangka di Polda Riau, yakni dengan 47 tersangka individu dan satu tersangka korporasi. Di Polda Jambi, ada 14 tersangka individu tanpa ada tersangka korporasi.

Sementara di Polda Sumatera Selatan ada peningkatan tersangka dari 18 tersangka individu menjadi 27 tersangka individu dan satu korporasi. "Tambahan satu korporasi dari Polda Sumsel, nanti inisialnya akan disampaikan kemudian," ucapnya.

Kemudian di Kalimantan Selatan terdapat penambahan dua tersangka individu menjadi 4 tersangka individu. Polda Kalimantan Tengah juga telah menetapkan 65 individu dan satu korporasi sebagai tersangka. Polda Kalimantan Barat ada 61 individu dan dua korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka karhutla.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan penegakan hukum akan menjadi langkah terakhir yang akan dilakukan pihaknya apabila tak ada sanksi lain yang bisa diberikan kepada para tersangka. "Kemudian penegakan hukum adalah ultimum remedium merupakan suatu langkah terakhir tujuan dalam rangka memitigasi agar para pelaku baik kelompok atau perorangan tidak mengulangi perbuatannya," ujar Dedi. (tribun network/joe/rzk/uha/dit/wly)