Dewan Penasihat Peradi Kaltim Sebut Sudah Tepat UU KPK Direvisi

Misalnya, Dewan Pengawas. Semua lembaga kan harus diawasi. Masalah SP3 itu betul, karena menyangkut Hak Asasi Manusia

Dewan Penasihat Peradi Kaltim Sebut Sudah Tepat UU KPK Direvisi
TRIBUNKALTIM.CO/BUDHI HARTONO
Dahri Yasin 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dewan Penasihat Peradi Kaltim Dahri Yasin menilai langkah pemerintah menyetujui dan mengesahkan Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) sudah tepat.

Pasalnya, revisi tiga poin tersebut memiliki alasan logis untuk menjaga rasa keadilan yang seimbang.

"Saya kira pemerintah sudah tepat. Konsep Undang Undang inikan, setuju atau tidak setuju ya dijalankan.

Kecuali ada aspek hukum yang membatalkan. Misalnya lewat putusan Mahkamah Konstitusi," kata Dahri, mantan anggota DPRD Kaltim dari Partai Golkar selama tiga periode, kepada Tribun, Kamis (19/9/2019).

Pengacara senior asal Samarinda ini menjelaskan, tiga poin yang menjadi kontroversi dikalangan aktivis anti korupsi, dinilai sudah sesuai azas.

Tiga poin tersebut yakni Dewan Pengawas, SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) dan Penyadapan.

"Misalnya, Dewan Pengawas. Semua lembaga kan harus diawasi. Masalah SP3 itu betul, karena menyangkut Hak Asasi Manusia, yang penyadapan ini masih tanda tanya.

Kalau sebatas pemberitahuan ke Dewan Pengawas tidak ada masalah. Dewan Pengawas pasti sejalan, sepanjang memang perkara itu memenuhi unsurnya," urai Dahri.

Soal penyadapan yang perlu memberitahukan atau izin kepada dewan pengawas masih diintenal lembaga KPK, tidak ada masalah yang krusial. 

"Penyitaan saja harus seizin dengan pengadilan. Kalau penyadapan inikan memberitahukan atau izin ke internal, tidak ada masalah," tambah penasihat Peradi Kaltim versi pimpinan Otto Hasibuan.

Halaman
1234
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved