Dinkes Penajam Paser Utara Sebut Bukan Hanya Kemiskinan yang Bisa Sebabkan Stunting

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Dinas Kesehatan (Dinkes) Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menyatakan kemiskinan hanya salah satu indikator penyebab stuting.

Nah, stunting adalah permasalahan gizi buruk kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam rentan waktu yang cukup lama yang mengakibatkan kondisi tinggi badan anak dibawah usia normal atau cebol.

Umumnya, terjadi karena kurang asupan nutrisi sejak 1.000 hari pertama anak.

Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki angka stunting cukup banyak.

Data terakhir Dinkes Penajam Paser Utara, jumlah kasus stunting mencapai angka 471 di 10 lokus Kelurahan/Desa di 3 Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Sepuluh Kelurahan/Desa lokus stunting di Penajam Paser Utara adalah Labangka Barat, Babulu Laut, Api-Api, Gunung Makmur, Sumber Sari, Sri Raharja, Binuang, Sukaraja, Karang Jinawi dan Tengin Baru.

Sebarannya bervariasi, bukan hanya di Kelurahan/Desa yang menjadi lokus stunting namun di wilayah lain juga terdapat kasus yang sama.

Minggu ini, Dinkes Penajam Paser Utara sedang melakukan pemutakhiran data, oleh masing-masing Puskesmas.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes PPU, Syarifah Asmawati mengatakan banyak faktor yang bisa menyebabkan stunting.

"Kita lihat dilapangan, ternyata bukan hanya kemiskinan faktor utama stunting, tapi juga pemberian makanan dan pola asuh. Warga dengan kondisi keuangan menengah keatas juga banyak yang terkena stunting," katanya kepada Tribunkaltim.co pada Minggu (22/9/2019).

Masyarakat menengah kebawah, kesulitan memberikan makanan bayi dengan gizi seimbang karena faktor ekonomi. Kondisi lingkungan juga mendukung mendukung terhambatnya pertumbuhan anak.

Sedang menurut Syarifah, masyarakat menengah keatas ada yang kurang memperhatikan pola asuhnya. Makanan yang harusnya dikonsumsi orang dewasa, karena diberi kepada bayi, juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang sang anak.

"Sanitasi dan air bersih juga mempengaruhi," tambahnya.

Intervensi yang dilakukan Dinkes PPU, untuk menjadi Kabupaten Zero Stunting adalah memperkuat imbauan 1000 HPK (hari pertama kehidupan). Ibu hamil diimbau dan disosialisasikan untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat serta rutin berkala memeriksa kesehatan. Juga sosialisasi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

Termasuk pemberian gizi tambahan yang dilakukan oleh tim konvergensi dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, diantaranya pemberian tambahan pangan, pendidikan dan lainnya.

"Kita juga imbau agar masyarakat tidak buang air besar sembarangan karena berpengaruh pada lingkungan," pungkasnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) meresmikan kampung KB kelurahan Teritip, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Rabu (4/9/2019).

Dihadiri Kepala DP3AKB Sri Wahjuningsih yang mengukuhkan para pengurus dan kader KB di aula kantor Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sri Wahjuningsih mengatakan penambahan kampung KB ini mengikuti instruksi walikota pada tahun 2017 silam. Dimana setiap kecamatan wajib memiliki minimal satu kampung KB.

Kecamatan Balikpapan Timur memiliki tiga kampung KB dari tiga kelurahan yang berbeda.

Pemilihan kampung KB tidak hanya dilihat dari minimnya kesadaran warga dalam ber KB.

Namun dari segi ekonomi infrastruktur yang minim menjadi beberapa syarat mendirikan kampung KB di tiap kelurahan.

Disana banyak gizi buruk, stunting, infrastruktur tidak layak.

Masyarakat benar-benar bisa memetakan permasalahan dan mengangkat permasalahan tersebut.

"Mencari solusi di kecamatan," ucap Sri kepada masyarakat dan kader KB yang hadir di aula kantor Kecamatan Balikpapan Timur.

Kegiatan ini dihadiri sekitar puluhan orang.

Kader KB, warga dan peserta KB mengikuti kegiatan tersebut.

Beberapa lurah di kecamatan tersebut turut hadir dalam acara Evaluasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama Kader dirangkai dengan pengukuhan kampung KB Kecamatan Balikpapan Timur tersebut.

Beberapa waktu lalu balita bernama Hafizah (4) warga Kelurahan Batu Ampar Balikpapan Utara meninggal.

Hafizah meninggal diduga karena gizi buruk.

Kondisi keluarga mendiang Hafizah yang memprihatinkan membuatnya tidak bisa mendapatkan kartu gakin.

Naasnya Hafizah tidak dapat tertolong karena puskesmas tidak dapat merawatnya dikarenakan tidak mendapatkan bantuan gakin.

Maka dari itu Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Masud buka suara terhadap salah satu warganya yang meninggal karena tidak mendapatkan bantuan gakin.

Menurutnya pihak RT sebaiknya tidak hanya melakukan survei dari luarnya saja.

Ia mencontohkan seharusnya pihak RT maupun RW harus melakukan pendataan tidak hanya melihat dari barang dan harta benda yang dimiliki warga tersebut.

Pihak RT juga harus mendata berapa besar jumlah pendapatan perbulannya.

Sehingga hal tersebut bisa menjadi acuan untuk memberikan fasilitas gakin kepada warga yang kurang mampu.

"Kehidupan memang ada naik dan turun.

Untuk itu saya mengimbau kepada RT yang ada untuk mendata lebih dalam kepada warganya yang dikategorikan tidak mampu.

Tidak hanya melihat dari jumlah barang dan harta secara fisik.

Dari jumlah pendapatan warga pun juga harus didata lebih lanjut.

Minimal pendapatan seseorang itu dibawah Rp 600 ribu sudah dikatakan miskin," ucap Rahmad Mas'ud, Rabu (4/9/2019).

Selain itu ia juga mengingatkan kepada warganya untuk tidak menggunakan fasilitas gakin yang disediakan oleh pemerintah.

Sebab masih banyak warga yang jauh lebih miskin masih membutuhkan bantuan gakin.

"Ini masih banyak warga yang kehidupannya cukup layak.

Namun karena ada suatu urusan ia lapor RT sebagai warga miskin itu tidak boleh," kata Rahmad Masud.

• Balita Balikpapan Meninggal Dunia, Tatalaksana Gizi Buruk Harus Ada Inisiatif Data Keluarga Miskin

• Balita Penderita Gizi Buruk Meninggal, Dinas Kesehatan Balikpapan Beri Klarifikasi: Itu Komplikasi

• Kisah Pilu Balita Diduga Gizi Buruk Akhirnya Meninggal Dunia: Mak Adek Sakit, Mau Pulang

Data BPS

Dari data pusat statistik kota Balikpapan tahun 2018 tercatat sekitar 2,6 persen dari total warga Balikpapan dikategorikan sebagai warga miskin.

Kepala BPS Balikpapan Achmad Zaini mengatakan beberapa hal yang menjadi indikator seseorang dikatakan miskin.

Pertama dari jumlah pendapatan yang didapat warga per orang. Dengan menggunakan modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menghitung angka kemiskinan menggunakan konsep kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach)

Selain itu BPS menggunakan metode menghitung garis kemiskinan dengan dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan.

GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan.

Contoh makanan seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, sayuran, daging, telur dan lainnya setara kebutuhan kalori sebesar 2.100.

Dari hasil penghitungan tersebut diperoleh besaran nilai garis kemiskinan terhitung sebesar Rp 545.971 per orang dalam satu bulan.

Jika dibawah nilai tersebut dikatakan warga tersebut berkategori miskin.

"Misal gaji satu orang dikatakan dua juta rupiah.

Lalu dalam satu rumah terdapat empat sampai lima orang dan harus menafkahi kelima anggota keluarga.

Dari gaji satu bulan tersebut dibagi dengan Rp 545.971.

Jika hasilnya dibawah nilai tersebut dikatakan miskin" kata Achmad Zaini.

Di tahun 2018 masyarakat miskin kota Balikpapan terhitung sekitar 17.860. Dalam data BPS, Kota Balikpapan diklaim sebagai kota dengan tingkat kemiskinan paling rendah di Kalimantan Timur.

Kota Samarinda sendiri memiliki presentase warga miskin sebesar 4,77 persen.

Sedangkan kabupaten Mahakam Ulu sebesar 11,29 persen.

(Tribunkaltim.co)