Darurat Kabut Asap

Wakil Bupati Berau Usulkan Perbup Tentang Tata Cara Bakar Lahan untuk Pertanian, Ini Alasannya

Sejumlah tokoh adat di Kabupaten Berau mengajukan diskresi atau kebijakan dari Pemkab dan juga Polres Berau, untuk berkonsultasi secara hukum

Wakil Bupati Berau Usulkan Perbup Tentang Tata Cara Bakar Lahan untuk Pertanian, Ini Alasannya
TRIBUN KALTIM/ GEAFRY NECOLSEN
Dalam banyak kasus kebakaran hutan lahan, aktivitas pertanian kerap dituding sebagai pemicunya. Sementara aktivitas ini nyaris tidak mungkin dihindari karena menjadi mata pencaharian bagi petani tempat-tempat terpencil. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau Usulkan Perbup Tentang Tata Cara Bakar Lahan untuk Pertanian, Ini Alasannya

Sejumlah tokoh adat di Kabupaten Berau mengajukan diskresi atau kebijakan dari Pemkab dan juga Polres Berau, untuk berkonsultasi secara hukum, agar aktivitas para petani yang bermukim di daerah pedalaman, tetap bisa bercocok tanam.

Lantaran minim modal dan sumber daya manusia untuk membuka lahan pertanian, selama ini, para petani di daerah pedalaman melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Kisah Kapolres Berau Hadapi Kabut Asap Karhutla, Setiap Malam Dapat Peringatan dari Polda Kaltim

Hujan Turun, Kabut Asap Berkurang, Warga Kabupaten Berau Suka Cita Ikut Car Free Day

Polres Berau Amankan Ratusan Poket Narkoba dari Dua Orang Warga di Kampung Pegat Bukur

Mau Liburan Gratis di Pulau Maratua? Yuk Temui Para Wartawan di Berau Expo

Minimnya minat warga yang menjadi petani, kebun atau ladang yang tidak punya akses jalan dan mahalnya biaya sewa alat berat menjadi alasan, mengapa pembakaran lahan ini dilakukan.

Tapi aktivitas masyarakat ini bukan tanpa dasar, buktinya ada UU PPLH dan Permen LH (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup) nomor 10/2010, yang mengatur tata cara pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Permen LH 10/2010: Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.

Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo pun sempat mengajukan pertanyaan yang sama dalam rapat Forum Komunikasi Pimpina Daerah (Fokopinda) yang dihadiri Kapolres Berau, AKBP Pramuja Sigit Wahono.

Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo menanyakan ketentuan pembakaran lahan yang diizinkan.

“Harus ada perbup (peraturan bupati) tentang petunjuk dan aturan membakar lahan,” kata Agus Tantomo.

Pasalnya, jika melihat situasi dan kondisi para petani di Kbaupaten Berau yang umumnya melakukan pola bertani berpindah, sudah sejak lama menjadi bagian kearifan masyarakat lokal.

“Membuka lahan pertanian dengan cara dibakar ini memang tidak bisa dihindari. Dari pada kita kucing-kucingan terus, lebih baik kita buatkan aturanya,” tegas Agus.

Namun Agus mengakui, aktivitas pembakaran lahan berisiko memicu terjadi kebkaran hutan dan lahan.

Tak Hanya Ganggu Penerbangan, Kabut Asap Juga Berdampak pada Aktivitas Pelayaran di Berau

Polres Berau Tetapkan 9 Tersangka Karhutla, Baru 7 Pelaku yang Ditangkap, Ini Barang Buktinya

Wabup Minta Bantuan Skadron 13 Helikopter Serbu Padamkan Karhutla di Berau, Ini Jawaban Danskadron

Bupati dan Ribuan Warga Sudah Salat Istisqa, BMKG Berau Prediksi Bakal Turun Hujan Besok

Terutama di musim kemarau. Karena itu, dalam aturan yang diusulkanya ini, harus ada tata cara yang detil dalam pembakaran lahan.

“Harus ditetapkan waktunya. Misalnya harus memperhatikan kondisi cuaca. Tidak boleh membakar lahan jika curah hujan sedikit.

Harus ada sekat api berlapis. Harus lapor agar ada yang mengawasi dan surat pernyataan bersedia bertanggung jawab,” kata Agus.

Sebelumnya, Bupati Berau, Muharram juga menegaskan, selama musim kemarau, kebijakan membakar lahan di bawah 2 hektare tidak berlaku.

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Rita
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved