Puluhan Kepala Keluarga di PPU Tolak Rumahnya Ditempeli Label Miskin

Hasil pemasangan labelisasi rumah PKH di desa Bangun Mulya, selama 4 hari sejak tanggal 9 sampai 12 September 2019

Puluhan Kepala Keluarga di PPU Tolak Rumahnya Ditempeli Label Miskin
Istimewa
penampakan kondisi rumah KPM PKH yang di labelisasi 

TRIBUNKALTIM.CO - Program Labelisasi rumah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) Kementerian Sosial, berjalan sesuai harapan di dua desa Kecamatan Waru, Kebupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Dua wilayah tersebut adalah Desa Bangun Mulya dan Sesulu.

Hasil pemasangan labelisasi rumah PKH di desa Bangun Mulya, selama 4 hari sejak tanggal 9 sampai 12 September 2019, sesuai data yang ada dikunjungi 97 rumah KPM.

Di Calon Ibu Kota Baru Ini, Penerima Bantuan Keluarga Miskin Punya Kebun Sawit dan Sarang Walet

Satu Keluarga Miskin di OKU jadi Korban Perampokan Disertai Pembunuhan, Motif Pelaku Membingungkan

Malu Rumah Mewahnya Dipasang Label Keluarga Miskin, 163 KPM di Wilayah Ini Pilih Mengundurkan Diri

Layanan Kesehatan Keluarga Miskin Perlu Direformasi

Kabid Bantuan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten PPU, Nurbaya menyatakan,
rumah KPM yg tepat sasaran dipasang labelisasi/stiker sebanyak 70 rumah.

"Sedangkan 27 rumah KPM lainnya dinyatakan tidak tepat sasaran dan mengundurkan diri karena merasa mampu dan mungkin malu dipasang label keluarga pra sejahtera," katanya, Rabu (25/9/2019).

Sedangkan pada Desa Sesulu, pelabelan dilakukan pada 16 hingga 19 September 2019.

Disana, terdapat 164 rumah KPM PKH. Setelah didatangi satu-persatu, sebanyak 49 KPM merasa dirinya sudah mampu dalam segi ekonomi, dan menolak dipasangi stiker label.

"Masyarakat yang mengundurkan dengan menandatangani surat pernyataan," imbuhnya.

Nurbaya mengungkapkan alasan dibalik mundurnya 76 rumah sebagai penerima bantuan sosial ini. Alasan utama karena sudah merasa cukup mampu dari segi finansial.

"Kita lihat secara langsung, bersama-sama dengan kelompok kerja desa, ada yang bekerja sebagai karyawan, memiliki lahan sawit bahkan ada yang punya mobil dan rumahnya bagus. Di desa Sesulu, sekitar 4 ketua RT juga mundur," ungkapnya.

Labelisasi dilakukan, karena Dinas Sosial PPU mendengar kabar burung bahwa penerima KPM PKH tidak tetap sasaran. Kata Nurbaya, penerima KPM PKH sudah berjalan lebih dari 5 tahun menggunakan validasi data dari badan pusat statistik (BPS). "Pelaksanaan validasi data tidak terjun ke lapangan, karena dasarnya kita adalah statistik," imbuhnya.

Nurbaya menargetkan, jika 54 desa/kelurahan di Kabupaten PPU, semua di abelisasi, 50 persen penerima bantuan sosial disasar dan diprediksi mengundurkan diri.

"Kami target satu kecamatan waru harus selesai labelisasi sebelum 2020.

Masuk tahun 2020, kita lanjut lagi di desa/kelurahan lainnya," pungkasnya.

Penulis: Heriani AM
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved