Tolak Revisi UU KPK dan RKUHP, Aliansi Kaltim Melawan Bakal Kembali Turun Aksi di Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO SAMARINDA - Aliansi Kaltim Melawan (AKM) gelar konferensi pers menyikapi kebijakan revisi UU KPK dan RKUHP.

Humas Aksi Yohanes Richardo mengatakan, dari kebijakan revisi UU KPK dan RKUHP, pihaknya mengatakan ternyata banyak point yang membatasi ruang demokrasi rakyat di rezim saat ini.

"Oleh karena itu kami Aliansi Kaltim Melawan.

• Soal Rekam Pembicaraan hingga Penangkapan, 13 Kewenangan KPK yang Dipangkas dengan Revisi UU KPK

• Mahasiswi Ilmu Hukum Uniba Ini Beri Tanggapan Seputar revisi UU KPK dan KUHP, Ini Penjelasannya

• Sederet Foto dan Poster Unik Saat Aksi Mahasiswa Menolak Revisi UU KPK dan RKHUP

Poin pertama menuntut  rezim untuk segera segera menolak dan cabut seluruh revisi UU KPK ataupun Undang-Undang yang melemahkan dan pembungkaman demokrasi lewat regulasi yang tidak jelas (UU KPK, RKUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba, RUU Pertanahan," ucap Humas Aksi Yohanes Richardo ditaman Samarendah Rabu (25/09/2019). 

Dari agenda yang dilaksanakan Aliansi Kaltim Melawan menyebutkan, ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh mereka.

Selain itu juga belasan massa aksi juga turit menenteng spanduk yang bertuliskan butir tuntutan diantaranya : 

- Mendesak Presiden Mengeluarkan  Perpu terkait segala UU yang melemahkan Demokrasi

- Tolak TNI dan dan Polri menepati jabatan sipil

- Bebaskan aktivis pro demokrasi

- Hentikan militerisme di Tanah Papua

- Tuntaskan pelanggaran HAM

- Adili penjahat HAM : Termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan

Lanjut Richardo menyebutkan Aliansi Kaltim Melawan juga tergabung dalam aliansi Kaltim bersatu yang pada hari Kamis besok akan kembali melakukan unjukrasa serentak di depan kantor DPRD Kaltim.

"Pada hari Kamis besok, aliansi Kaltim Melawan juga tergabung dalam Aliansi Kaltim Bersatu akan turun kejalan dengan membawa ratusan massa.

Merespon bahwa situasi bangsa sedang darurat demokrasi dan reformasi telah gagal," tegasnya.