Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK dan RKUHP, Ada Dorongan Ketua DPRD Bontang Terjepit
Para demonstran dalam orasinya mendesak pemerintah segera menolak UU KPK sebab dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga anti rasuah.
Ketua DPRD Bontang definitif, Andi Faisal Sofyan Hasdam dan Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris terjepit dan segera masuk ke dalam gedung.
Namun, ketenggangan tak berlangsung lama.
Selang beberapa saat bernegosiasi akhirnya seluruh demonstran dipersilahkan masuk ke dalam ruangan untuk berdialog dengan 14 Anggota DPRD Bontang yang hadir.
Dialog ditutup dengam pernyataan sikap seluruh anggota dewan yang hadir mengakomodasi aspirasi para pendemo.
Pimpinan rapat, Agus Haris menyatakan dirinya bersama seluruh anggota DPRD yang hadir bakal menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
“Kami sepakat untuk mendukung aksi teman-teman menolak sejumlah pasal kontroversial,” pungkasnya.
Kali ini ada pelajar ikut demonstrasi bersama mahasiswa di Depan DPRD Kaltim, isu yang digulirkan unjuk rasa tolak revisi UU KPK dan RKUHP.
Ribuan massa dari aliansi Kaltim Bersatu telah tiba di depan DPRD Kaltim, Kamis (26/9/2019), sekitar pukul 11.15 Wita.
Di antara massa demonstrasi itu, ada pelajar yang mengenakan seragam sekolah.
Saat Tribunkaltim.co bersua ke beberapa pelajar yang ikut demonstrasi, menyatakan, ikut unjuk rasa karena kemauan sendiri.
"Ini kemauan kami, siswa juga ingin berjuang bersama dengan kakak mahasiswa," ucap salah satu siswa, Kamis (26/9/2019).
Sebelum tiba di depan gedung wakil rakyat tersebut, massa aksi terlebih dahulu melakukan long march dengan titik kumpul di Islamic Center, Jalan Slamet Riyadi.
Mahasiswa menjadi pelopor aksi, tapi tidak hanya mahasiswa yang ikut serta, namun juga terdapat LSM, hingga siswa SMA/STM.
Diantara ribuan mahasiswa yang menggunakan almamater dari masing-masing perguruan tinggi, juga terdapat diantaranya siswa yang masih lengkap menggunakan seragam sekolah.
Saat ini, massa telah memenuhi sepenuhnya Jalan Teuku Umar, tepat di depan gedung DPRD Kaltim.