Makin Mengerucut, Inilah 4 Kelurahan yang Diduga Kuat menjadi Lokasi Ibu Kota Baru di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa lokasi ibu kota baru negara Republik Indonesia akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltim pada 26 Agustus 2019 lalu.

Saat itu, Presiden Jokowi hanya menyebut bahwa lokasi ibu kota baru ada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Kaltim memiliki beberapa keunggulan, sehingga dipilih menjadi ibu kota baru.

• Datang ke Kaltim, Mardani Ali Sera Ingatkan Gubernur Agar Ibu Kota Baru Tak Dikuasai 9 Naga

• Calon Ibu Kota Negara Masuk Program Desa Terang Pemerintah, Dapat Kuota 1.500 Titik PJL

• Ikatan Arsitek Indonesia Balikpapan Minta Dilibatkan Desain Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim

• Demi SDM Unggul Petugas Damkar di Lokasi Ibu Kota Baru, Penajam Paser Utara ikut Diklat Pengembangan

Mengutip dari websites bappenas.co.id, Kalimantan Timur memiliki 7 keunggulan untuk menjadi ibu kota baru, seperti:

1. Kaltim memiliki delineasi kawasan 180.965 hektare, dengan luas lokasi potensial yang dimiliki sebesar 85.885,83 hektare.

2. Dalam hal Kuantitas air permukaan, Kaltim memperoleh kuantitas air dari tiga Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Sanggai/Sepaku, DAS Samboja dan DAS Dondang.

3. Selain itu, daya dukung air tanah di lokasi deliniasi sebagian besar termasuk ke dalam kelas rendah.

4. Wilayah Deliniasi tidak memiliki historis kebakaran hutan yang sering. Sebagian besar wilayah deliniasi merupakan hutan, namun hanya beberapa titik saja yang menjadi pemicu kebakaran hutan.

Titik lokasi kebakaran berada di sisi selatan Samboja dan Sepaku serta bagian Tahura.

5. Berdekatan dengan kota besar Balikpapan dan Samarinda, serta dilintasi jalan tol Balikpapan-Samarinda.

Selain itu didukung oleh Bandara international Sultan Aji Muhaman Sulaiman, Sepinggan Balikpapan dan Bandara International Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, ditambah dekat dengan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau.

6. Daerah Kalimantan Timur dominan masyarakatnya merupakan pendatang yaitu etnis jawa 30%, Bugis 21% dab Banjar 12%. Sehingga potensi terjadinya konflik sosial sangatlah rendah.

7. Memiliki keunggulan dari aspek pertahanan dan keamanan, dimana Kalimantan Timur memiliki akses darat, laut dan udara yang strategis.

Nama-nama Kelurahan yang jadi lokasi Ibu Kota Baru

Pemerintah berencana untuk memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia ke wilayah Kalimantan Timur.

Secara lebih spesifik, ada empat kelurahan yang diduga kuat akan menjadi titik lokasi Ibu Kota baru, yaitu kelurahan Riko, Pemaluan, Bumi Harapan, dan Bukit Raya.

Dari keempat daerah tersebut, pihak Telkomsel mengakui kelurahan Riko menjadi daerah yang paling sulit untuk ditembus coverage jaringan lantaran daerah tersebut memang luas.

Selain itu, sebagian besar wilayah Riko merupakan hutan yang minim populasi penduduk.

"Desa Riko ini besar sekali, kalau lihat di Google Maps, ini hutan semua," kata GM Network Operation Quality Management Telkomsel Regional.

Kalimantan, Rahmad Putra Jaya kepada KompasTekno di acara Media Update di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (23/9/2019).

"Kami kesulitan untuk melakukan pembangunan kalau tidak ada penduduk, karena investasi 1 site pembangunan bisa memakan Rp 1 sampai 2 miliar, apalagi tower-nya tinggi karena di daerah hutan," imbuhnya.

Meski begitu, di titik-titik pemukiman dan jalur utama penghubung antar kelurahan, Rahmad mengatakan sinyal Telkomsel sudah ada, khususnya untuk sinyal 2G.

Namun, di beberapa wilayah, cakupan 4G Telkomsel masih tipis dan sering timbul tenggelam.

Tidak dijelaskan secara rinci di mana saja titik yang sinyal 4G-nya hilang ini.

Rahmad kemudian melanjutkan pihaknya akan terus memperkuat jaringan di titik-titik ini jika memang nantinya akan menjadi Ibu Kota baru Indonesia.

Di empat kelurahan yang berpotensi menjadi titik ibu kota baru ini, Telkomsel telah membangun beberapa site, mencakup 1 site di Bukit Raya, 1 site di Bumi Harapan, 2 site di Pemaluan, dan 2 site di daerah Riko.

Pansus Khawatir soalan lahan IKN

Tiba di Bandara APT Pranoto Samarinda, Panitia Khusus ( Pansus) DPR RI Pemindahan Ibu Kota Negara langsung menggelar audensi dengan jajaran Pemprov Kaltim yang dipimpinan Gubernur Kaltim Isran Noor, Selasa (24/9/2019).

Diskusi berlangsung di ruang pertemuan Unit Pengelola Bandara APT Pranoto Sungai Siring Samarinda sekitar pukul 13.30 WITA.

Usai diskusi, rombongan pansus langsung terbang kembali ke Jakarta.

Rombongan yang dipimpin Ketua Pansus Zainuddin Amali menggali informasi seputar kesiapan pemerintah daerah, infrastruktur, pembiayaan hingga aspek lingkungan.

Zainuddin Amali, misalnya, menanyakan kepada gubernur seputar kesiapan lahan pemerintah daerah dan aspek lingkungan.

"Jangan sampai kajian pemerintah asal jadi. Kami ingin ini benar-benar detail sehingga tak menimbulkan dampak negatif," ungkapnya.

Anggota pansus lain juga melontarkan pertanyaan seputar hal itu.

Pemprov Kaltim juga diminta tidak mengorbankan lahan produktif untuk pemindahan ibu kota negara.

Sebab, lahan yang disiapkan pemerintah daerah sangat luas berkisar 180.000 hingga 200.000 hektar.

Para anggota pansus juga mengkhawatirkan hutan Kaltim akan tergerus untuk pembangunan ibu kota negara.

Kekhawatiran lain, soal pembebasan lahan yang berujung pada tersendatnya pembangunan infrastruktur untuk ibu kota negara.

Mereka juga meminta agar pemerintah provinsi Kalimantan Timur membuat regulasi yang mengunci kawasan ibu kota negara agar tak dikuasai segelintir orang.

Pansus juga menginginkan agar pembangunan ibu kota negara berkonsep forest city.

"Kami ingin pembangunan ibu kota negara tidak merusak hutan di Kaltim, tapi justru merawat hutan Kaltim," kata Anggota Pansus Hetifah Sjaifudin yang juga wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kaltim.

Isran Noor menjawab semua pertanyaan para pansus.

Isran mengatakan, kekhawatiran adanya potensi penguasaan lahan oleh segelintir orang akan dibendung dengan peraturan gubernur tentang kawasan khusus non komersial.

Tak ada jual beli di kawasan ibu kota negara.

Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang ada di sekitar ibu kota akan direvitalisasi dan dijadikan sebagai hutan penyangga ibu kota negara.

Selain itu, Isran juga menjawab soal penyediaan lahan yang luas untuk ibu kota negara tak akan mengorbankan lahan produktif.

"Justru kami menjaga hutan dengan mengunci kawasan khusus agar tak traksaksi jual beli," jelasnya.

Lagi pula, kata Isran, kawasan yang ditunjuk sebagai ibu kota negara yang memakan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara adalah lahan-lahan milik negara.

"Jadi tak ada lagi yang namanya pembebasan lahan," jelas Isran.

Pansus merasa puas atas semua klarifikasi yang disampaikan Isran.

Zainuddin mengatakan, kunjungan kerja pertama kali ke Kalimantan Timur ini dalam rangka menghimpun informasi terkait pemindahan ibu kota negara.

Selanjutnya, pansus akan memanggil semua kementerian terkait memaparkan hasil kajian dari masing-masing aspek.

Usai audiensi, pansus langsung meninggalkan Samarinda sekitar pukul 16.00 WITA.

• Ibu Kota Baru Kalimantan Timur, 5.737 Anggota TNI, Mabes TNI dan Paspampres Ikut Pindah

• Datang ke Kaltim, Mardani Ali Sera Ingatkan Gubernur Agar Ibu Kota Baru Tak Dikuasai 9 Naga

• Jadi Lokasi Ibu Kota Negara Baru, Pemkab PPU Masih Ragu-ragu Susun RTRW Nasional

• Korem 091/ASN Inginkan Para Anggota DPRD Jangan Pesimis Soal Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

(TribunKaltim.co)