Hari Ini Mahasiswa di Balikpapan Bakal Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK dan RKUHP Lagi

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Senin pagi ini (30/9/2019) aliansi mahasiswa di Kalimantan Timur termasuk di Kota Balikpapan berencana kembali melakukan unjuk rasa tolak revisi UU KPK dan RKUHP di Gedung DPRD Balikpapan.

Demo kali ini digadang-gadang berkapasitas lebih besar daripada demo yang diselenggarakan sebelumnya.

Pasalnya aliansi mahasiswa tidak hanya berasal dari salah satu kampus saja tetapi juga hampir semua kampus yang ada di wilayah Kalimantan Timur.

Demo tersebut nantinya juga dilakukan secara serentak mulai dari kantor DPRD daerah hingga ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Di Kota Balikpapan rencananya demo mahasiswa tersebut akan dimulai pada pukul 10:00 Wita, sementra persiapan dimulai pukul 8:30 WITA.

"Ya kita akan melakukan demo lagi di kantor DPRD Balikpapan, yang pasti penolakan kita masih sama seperti kemarin yaitu undang-undang KPK dan RKUHP, kita menuntut itu agar tidak disahkan oleh presiden," kata Icha Karmila salah satu mahasiswi di Balikpapan yang bakal mengikuti demo.

Aksi demo tersebut nantinya akan mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian.

Soal unjuk rasa tolak revisi UU KPK dan RKUHP  oleh mahasiswa, menganggap bertentagan dengan demokrasi Indonesia.

Di tempat terpisah, pagi ini, mahasiswa dari tiga perguruan tinggi di Sangatta, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) Kutai Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Sangatta (Stais) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara (Stienus) Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur menggelar aksi damai.

Mereka yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kutai Timur ini akan menggelar unjuk rasa di tiga titik keramaian.

“Mulai pukul 8.00 pagi ini, kami berkumpul di kampus masing-masing," ungkap seorang mahasiswa kepada Tribunkaltim.co

Kemudian bergerak ke kawasan Simpang Pendidikan dan berkumpul bersama rekan lainnya di situ.

Selanjutnya, kami juga akan ke Gedung DPRD Kutim dan terakhir ke Kantor Polres Kutai Timur di kawasan pemerintahan Bukit Pelangi,” kata Jenderal Lapangan, Leonardo, Senin (30/9/2019).

Aksi ini, menurut Leonardo, merupakan bentuk gerakan atas rasa simpati para mahasiswa di Kutai Timur atas kondisi Indonesia yang tak kunjung membaik, saat ini.

Reformasi 1998 telah dikhianati oleh orang-orang yang anti demokrasi.

Sehingga kami, mahasiswa dan elemen masyarakat yang pro demokrasi memutuskan untuk menggelar aksi,” ujarnya.

Adanya rencana aksi unjuk rasa dari seluruh mahasiswa di tiga perguruan tinggi di Sangatta, membuat jajaran kepolisian langsung meningkatkan kewaspadaan.

Hal ini, sebagai langkah antisipasi terjadinya kerusuhan dalam aksi tersebut.

Kapolres Kutai Timur AKBP Teddy Ristiawan didampingi Kabag Operasional Kompol Rezky mengatakan pihaknya mengerahkan sekitar 250 personel dari jajaran Dalmas (Pengendalian Massa) Satuan Sabhara.

Ratusan personel ini langsung disebar ke beberapa titik aksi, yakni di Simpang Pendidikan, Gedung DPRD Kutim dan Mako Polres Kutim.

“Harapannya, tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

Namun, sebagai langkah antisipasi, perlu dilakukan pengamanan menyeluruh dengan melibatkan banyak personel kepolisian.

Baik itu personel berseragam, maupun yang berpakaian preman.

Para Kasat juga nanti akan berada di lokasi aksi untuk membantu pengamanan,” ujar Rezky, Senin (30/9/2019).

Selain personel, Polres Kutim juga mengerahkan sejumlah peralatan pengamanan aksi unjuk rasa.

Ratusan personel Dalmas yang dikerahkan akan dilengkapi tameng dan pentungan serta helm untuk melindungi kepala.

Selain itu, mobil water canon juga akan dikerahkan di lokasi unjuk rasa.

“Kita juga meminta unit ambulan untuk standby di beberapa titik aksi, untuk antisipasi massa yang terluka, pingsan atau sakit.

Termasuk menyiapkan alat pemadam kebakaran ringan untuk antisipasi bila dilakukan pembakaran ban atau lainnya. Agar tidak menimbulkan kebakaran hebat nantinya,” ungkap Rezky.

Pastinya, pihak kepolisian, kata Rezky, berharap aksi unjuk rasa berlangsung damai dan aman.

Namun, sebagai antisipasi tetap perlu persiapan bila terjadi hal yang tak diinginkan.

“Harapannya, alat-alat yang dibawa tak perlu digunakan. Aksi berlangsung damai dan aman,” ujarnya.

Sehari pascademonstransi ribuan mahasiswa yang berakhir rusuh, Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto melakukan kunjungan lapangan ke lokasi kejadian yakni Kantor DPRD Kaltim, Jumat (27/9/2019).

Kunjungan tersebut diterima Ketua Sementara DPRD Kaltim Makmur HAPK, Wakil Ketua Pokja Ekternal DPRD Kaltim Nidya Listiyono, Sekwan Muhammad Ramadhan dan sejumlah pejabat di lingkungan Setwan.

Selain memantau kondisi terkini pasca demonstrasi, kunjungan itu juga bertujuan untuk memberikan pengarahan dan dukungan moril kepada ratusan personil kepolisian yang telah berjaga selama kurang lebih seminggu.

Irjen Pol Priyo Widyanto mengatakan pihak kepolisian tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani setiap demonstrasi.

Salah satunya dengan menempatkan Polwan di posisi terdepan pengamanan.

• Jansen Sitindaon Bandingkan Cara Jokowi dan SBY Hadapi Unjuk Rasa Mahasiswa, Bawa-bawa Kerbau

• Mahasiswa Dikabarkan Kembali Lakukan Aksi Demonstrasi Senin Esok, Perhatikan Jalur yang Dilalui

Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh jajarannya agar tidak terpancing dengan segala bentuk provokasi dan tetap berpengang kepada Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Saya juga menghimbau kepada seluruh mahasiswa yang melakukan demonstrasi agar dalam menyampaikan aspirasinya tidak melakukan tindakan merusak pagar," ujarnya.

Memaksa menjebol pintu gerbang, mari melaksanakan kegiatan unjuk rasa secara santun.

"Damai dan beretika sesuai dengan kapasitas kemahasiswaannya,” ucap Priyo seusai Salat Jumat dan makan siang bersama di Ruang Majelis Taklim Rakyat Kaltim Bersatu, Gedung E Kantor DPRD Kaltim.

Kalau itu dilakukan maka apa yang menjadi tuntutan demonstran akan diterima aspirasinya oleh pihak DPRD Kaltim dan akan ditindaklanjuti sehingga tidak perlu melakukan kegiatan yang dapat merugikan.

Terkait oknum demonstran yang melakukan perusakan, Priyo menyatakan belum akan mengambil langkah hukum akan tetapi dilakukan peringatan dan himbauan agar tetap menjaga kondusifitas daerah.

"Mudah-mudahan ini tidak menjadi kebiasaan, dan sebagai kaum intelektual mari rekan-rekan mahasiswa agar memberikan contoh dalam menyampaikan aspirasi di tempat umum,” jelasnya.

Ketua Sementara DPRD Kaltim Makmur HAPK menyatakan terimakasihnya kepada Kapolda dan seluruh jajaran Kepolisian di daerah karena telah melakukan pengamanan dan ketertiban disekitar lingkungan Kantor DPRD Kaltim.

“Pengamanan dalam rangka memberikan rasa aman bagi pengendara yang melintas juga bagi warga dan pelaku usaha di sekitar lokasi aksi demonstrasi,” tuturnya.

• Nasib Dicky, Mahasiswa yang Terlindas Kendaraan Taktis Polisi Saat Unjuk Rasa, Bolak Balik Operasi

• Massa Mujahid 212 Gelar Unjuk Rasa Menuju Istana Negara, Usung Isu Indonesia Damai, Selamatkan NKRI

Ia mengaku mendukung apa yang menjadi substansi tuntutan pengunjuk rasa karena dinilai menjadi representasi dari aspirasi masyarakat khususnya terkait revisi Rancangan UU KPK dan revisi RKUHP.

“Dalam forum dan secara terbuka di depan adek-adek mahasiswa sudah saya katakan kalau kami mendukung hanya saja caranya sebagaimana yang disampaikan pak kapolda agar tetap dengan cara-cara yang dibenarkan serta sama-sama menjaga kemanan dan ketertiban,” imbuhnya. 

(Tribunkaltim.co)