Pesan Hetifah kepada Anggota DPRD Perempuan: Anggota Dewan Jangan Menutup Diri terhadap Media
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim mengadakan Pembekalan kepada Anggota Legislatif Perempuan
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Pembekalan kepada Seluruh Anggota Legislatif Perempuan Se-Kalimantan Timur.
Acara digelar di Ruang Pandurata, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (30/9/2019) kemarin.
Halda Arsyad, Kepala Dinas KP3A Kaltim, mengatakan, jumlah peserta yang mengikuti pembekalan sebanyak 31 anggota DPRD perempuan terpilih dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
"Acara diikuti 31 anggota DPRD perempuan terpilih lintas partai dan kabupaten/kota, yang mengikuti pembekalan dari DPRD Kaltim, DPRD Paser, PPU, Kubar, Mahulu, dan Bontang", kata Halda.
Hetifah Sjaifudian, yang merupakan satu-satunya perempuan terpilih untuk DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur menjadi narasumber dan berbagi kiat untuk para anggota DPRD perempuan terpilih.
• 45 Anggota DPRD Kukar Ikut Orientasi di Balikpapan
• Pelatihan Anggota Legislatif Perempuan, Hetifah Ingatkan Jangan Cuma Nunggu Tugas Partai
• 3 Partai Ini Kuasai DPRD Balikpapan, Mengincar dan Amankan Posisi Ketua Komisi Sampai Badan Dewan
"Anggota DPRD harus membuka diri pada siapapun, terlebih ke media, karena media adalah jembatan kita untuk menyampaikan informasi ataupun apa yang sudah dan akan kita kerjakan," ucapnya
Hetifah juga menyinggung para anggota DPRD yang tidak terbuka dan sering menolak untuk di wawancara.
"Anggota DPRD jangan menutup diri (pada media), jangan sampai dengan seringnya pertanyaan media masuk di WA kita, malah kita block, itu tidak benar", kata Hetifah disela materi yang disampaikan.
Anggota DPR RI tiga periode ini juga menyampaikan pesan untuk terus menyerap aspirasi rakyat dan jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma maupun hukum.
"Perempuan juga harus terus menyerap aspirasi rakyat dan harus tahu apa yang diinginkan rakyat juga perempuan jangan sampai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, parlemen perempuan harus memiliki tren baik dalam memimpin", pungkasnya. (*)
