Soal UU KPK, Ini yang Ditakutkan Lembaga Anti Korupsi Dunia Terjadi di KPK, Dukung Judicial Review
NCAC terdiri dari sejumlah lembaga anti korupsi dari berbagai belahan dunia yang tergabung menjadi satu,
lihat foto
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah bertemu dengan ketua umum partai politik pendukungnya untuk membahas mengenai RUU KPK dan juga masalah demonstrasi.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkapkan bahwa Jokowi telah membahas persoalan RUU KPK , dikutip dari Tribunnews.com.
Pertemuan tersebut diketahui digelar di Istana Negara, Bogor, Jawa Barat pada Senin (30/9/2019) malam.
Pada Senin malam, Jokowi juga bertemu dengan seluruh ketua umum partai politik koalisi pendukungnya.
"Kami memang bertemu di Istana Bogor. Kalau dibilang tadi malam ada pertemuan memang iya," ungkap Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Tapi pertemuan itu enggak cuma tadi malam, sering," sambungnya.
Arsul mengtakan pertemuan itu membahas berbagai hal seperti pengamanan dalam proses pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
Saat ditayai apakah melakukan pembahasan mengenai RUU KPK dan aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah daerah di Indonesia.
Arsul menjawab bahwa topik itu juga dibahas namun tidak menjadi pembahasan utama.
Diketahui juga bahwa dalam pertemuan itu, partai politik mengusulkan agar Jokowi tidak tergesa-gesa dalam menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan RUU KPK .
Arsul menyebutkan partai koalisi ingin Jokowi memilih jalur legislative review seperti yang diusulkan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
Legislative review adalah upaya ke lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan
Jadi pemerintah bersama DPR akan membahas kembali UU KPK dan memperbaikinya sesuai dengan aspirasi dari masyarakat.
Arsul juga mengatakan bahwa saat ini RUU KPK sedang didaftarkan dalam proses uji materi di MK.
"Kami tidak beri masukan secara spesifik. Hanya tentu partai politik menyampaikan bahwa opsi perppu harus menjadi opsi paling terakhir karena ada opsi lainnya yang mesti dieksplor juga," ujar Arsul.
