Baru Dilantik, 4 Anggota DPR RI Ini Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap, 1 Orang dari PDIP, 3 dari PKB

Tayang: Sabtu, 5 Oktober 2019 09:37 WITA

Editor: Rita Noor Shobah

lihat foto

Baru Dilantik, 4 Anggota DPR RI Ini Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap, 1 Orang dari PDIP, 3 dari PKB

KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN

Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan dua Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Laode M Syarif, Selasa (3/9/2019).

Baca Selanjutnya:

Dapat Rp 5 Juta! TKM Pemula 2025 Kapan Cair? Cek Bocoran Jadwal Pencairan Dana dan Manfaat

TRIBUNKALTIM.CO - Baru Dilantik, 4 Anggota DPR RI Ini Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap, 1 Orang dari PDIP, 3 dari PKB

Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 telah selesai dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (1/10/2019).

Dalam Pemilu Legislatif 2019, total terdapat 575 anggota DPR yang berhasil lolos hingga dilantik.

• Inilah Rincian Pendapatan Yang Diterima Puan Maharani Jadi ketua DPR Periode 2019 - 2024

• Foto Bersama Orangtua di Senayan, Anggota DPR Ini jadi Sorotan, Ternyata Bukan Orang Sembarangan

• Mengenal Suami Ketua DPR Periode 2019 - 2014 Puan Maharani Yang Jarang Terekspos ke Publik

• Info Riwayat Pendidikan Mulan Jameela Dicari-cari, Belum Tercantum di Laman Resmi DPR

Namun mirisnya, baru saja dilantik sudah ada wakil rakyat yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) lantaran kasus suap.

Hingga Jumat (4/10/2019), tercatat 4 nama anggota DPR yang diperiksa KPK menjelang dilantik dan sesudah dilantik.

Siapa saja mereka?

I Gusti Agung Rai Wirajaya, anggota DPR dari PDI-P

I Gusti Agung Rai Wirajaya adalah Caleg DPR terpilih dari PDI Perjuangan yang berasal dari Daerah Pemilihan Bali.

Diberitakan Kompas.com (2/10/2019), Agung Rai diperiksa oleh KPK pada Rabu (2/10/2019) kemarin.

Ia diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Arfak periode 2017-2018.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SUK (anggota DPR dari Fraksi PAN, Sukiman)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah seperti dikutip Kompas.com.

Kasus tersebut bermula saat Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pegunungan Arfak mengajukan dana alokasi khusus (DAU) pada APBN Perubahan Tahun 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan.

Lalu, ketika proses pengajuan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba bersama pihak rekanan bertemu dengan pegawai Kemenkeu guna meminta bantuan meloloskan pengajuan anggaran itu.

Pihak pegawai Kemenkeu lantas meminta bantuan kepada Sukiman.

Natan diduga menyediakan uang untuk pihak tertentu sekitar Rp 4,41 miliar.

Rinciannya, mata uang rupiah senilai Rp 3,96 miliar dan 33.500 dollar AS.

Jumlah itu adalah commitment fee sebesar 9 persen dari dana perimbangan yang diloloskan untuk kabupaten Pegunungan Arfak.

Berdasarkan jumlah itu, Sukiman diduga menerima sejumlah Rp 2,65 miliar dan 22.000 dollar AS dari Juli 2017 sampai April 2018 lewat beberapa perantara.

3 anggota DPR dari PKB

Diberitakan Kompas.com (30/9/2019), tiga orang anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga diperiksa oleh KPK pada Senin 30 September 2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pemeriksaan yang dilakukan kepada tiga politisi PKB tersebut terkait kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA (Hong Arta John Alfred, Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (SR) JECO Group)," kata Febri dalam keterangannya, Senin.

Ketiga politisi PKB tersebut yakni:

- Jazilul Fawaid

- Fathan, dan

- Helmy Faishal Zaini

Jazilul diketahui anggota DPR terpilih dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X, Fathan dari Jawa Tengah II, dan Helmy berasal dari daerah pemilihan Nusa Tenggara barat II.

Hong dalam kasus ini, diduga menyuap beberapa pihak di antaranya Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary dan Anggota DPR Damayanti terkait proyek infrastruktur Kemneterian PUPR.

Berapa gaji anggota DPR?

Pertanyaan ini muncul di media sosial Twitter setelah dilantiknya para wakil rakyat periode 2019-2024, Selasa (1/10/2019).

Ada yang ingin tahu, apa saja komponen gaji dan tunjangan yang diterima wakil rakyat setiap bulannya.

Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gurnadi Ridwan mengatakan, wajar jika masyarakat tertarik ingin mengetahui besaran gaji anggota DPR. Salah satunya, karena selama ini melihat kampanye yang dilakukan calon anggota DPR yang memakan dana besar.

“Sebagian besar anggota DPR yang duduk di DPR dari parpol, ketika masuk ke sana dan melakukan kampanye pemilu juga besar biayanya. anggarannya tidak sedikit. Masyarakat ingin tahu, perbandingannya dengan mereka terima (gaji) gimana,” ujar Gurnadi, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/10/2019).

Pada periode 2019-2024, total ada 575 anggota DPR RI yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pebisnis hingga kalangan artis.

Besaran gaji dan tunjangan anggota DPR mengacu pada Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015.

Berdasarkan rincian yang disarikan Seknas FITRA pada 2017, gaji seorang anggota DPR sekitar Rp 60 juta per bulan.

Seperti apa rinciannya?

Gaji dan tunjangan tetap Gaji Pokok = Rp 4.200.000

Tunjangan Istri (10% GP) = Rp 420.000

Tunjangan Anak (2 anak x 2% GP) = Rp 168.000

Uang sidang / Paket = Rp 2.000.000

Tunjangan Jabatan = Rp 9.700.000

Tunjangan Beras Rp 30.090 per jiwa per bulan

Tunjangan PPH pasal 21= Rp 2.699.813

Penerimaan lain Tunjangan Kehormatan: Rp 5.580.000