Tanggapi TGUPP Naik, Fraksi Nasdem Singgung Status Anies yang Jomblo, Harusnya Tak Terlalu Disoal

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menilai salah satu faktor kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) adalah karena kosongnya posisi wakil gubernur DKI Jakarta.

Lantaran tak memiliki wakil, maka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus bekerja dengan dibantu oleh anggota TGUPP, sehingga anggaran yang dimiliki pun bertambah.

"Karena juga permasalahannya enggak sesederhana itu. Hari ini gubernur sendirian enggak punya wakil gubernur, dia harus kerja sendiri. Sehingga pak gubernur akhirnya berpikir untuk meningkatkan anggaran TGUPP untuk timnya. Tapi daripada itu semua fraksi nasdem berpikir marilah kita lihat apa yang dihasilkan dari gubernur," kata Wibi saat dihubungi, Senin (7/10/2019).

• Pendopo Anies Baswedan Dijadikan Tempat Resepsi Nikahan Tetangganya, Begini Tanggapan Warga

• Sebut TGUPP Anies Baswedan Tak Punya Manfaat Signifikan, Begini Strategi yang Disiapkan PDIP

• Unjuk Rasa Belum Selesai, Anies Baswedan Tunda Ungkap Total Kerugian DKI Jakarta Akibat Kericuhan

• KLARIFIKASI Polisi Terkait Batu dan Bensin di Mobil Ambulans, Anies Baswedan Ungkap Fakta Sebenarnya

Wibi mengatakan bahwa anggaran untuk TGUPP seharusnya tidak terlalu dipertanyakan lantaran sudah melalui prosedur penyusunan berdasarkan aturan.

Dengan posisi Jakarta yang merupakan ibu kota dan memiliki berbagai masalah, menurut dia, sudah sewajarnya anggaran menjadi besar.

"Problem-problem di Jakarta yang luar biasa kompleksitasnya pasti membutuhkan anggaran lebih, tapi haruslah disusun dengan kebijaksanaan. Dan anggaran TGUPP itu sendiri kan sudah melalui konsultasi ke Kemendagri," ujarnya.

Wibi menuturkan, kinerja TGUPP tercermin melalui kinerja gubernur.

Apabila ingin mengetahui kinerja TGUPP, hal itu bisa dilihat melalui kinerja gubernur.

"TGUPP itu yang membantu tugas-tugas gubernur, jadi kita tidak bisa melihat kinerjanya secara langsung, jadi (harus) melihat kinerja gubernur. Bagaimana kinerja Pak Anies sampai dengan saat ini, dengan hadirnya TGUPP apakah mampu menjalankan tugas-tugasnya," ucap keponakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini.

"Jadi kita enggak bisa langsung bilang TGUPP enggak produktif. Karena harus lihat Pak Anies sampai periode ini bagaimana dengan hadirnya TGUPP itu," tambahnya.

3 Fakta Rencana Kenaikan Gaji TGUPP DKI Jakarta

Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) DKI Jakarta akan tembus Rp 20 miliar pada 2020 mendatang.

Dalam dokumen kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), nilai rinci anggarannya sekitar Rp 26,5 miliar.

Namun, Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra Satria mengklaim jumlahnya merosot jadi Rp 21 miliar.

Tetap saja, anggaran TGUPP DKI itu naik dari anggaran tahun lalu sebesar Rp 18,99 miliar yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019.

Rencana itu sudah dialokasikan dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD DKI Jakarta 2020.

Nilainya masih bisa berubah hingga APBD 2020 dibahas oleh Pemprov dan DPRD DKI Jakarta serta dievaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Berikut Kompas.com merangkum sejumlah fakta soal kenaikan anggaran TGUPP DKI: Terus meningkat sejak 2017

Anggaran TGUPP DKI Jakarta terus naik sejak 2017.

Hal itu dapat dilacak pada situs apbd.jakarta.go.id.

Secara ringkas, kenaikan tersebut seperti ini:

2017: Rp 1,69 miliar, lalu direvisi jadi Rp 1 miliar pada APBD-P

2018: Rp 19,8 miliar, lalu direvisi jadi Rp 16,2 miliar pada APBD-P

2017: Rp 19,8 miliar, lalu direvisi jadi Rp 18,99 miliar pada APBD-P

Diklaim untuk penyesuaian gaji anggota

Kepala Bappeda DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan mengklaim kenaikan anggaran TGUPP DKI 2020 untuk penyesuaian gaji anggotanya.

Penyesuaian gaji tersebut berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja (grade).

"Kenaikan (anggaran) untuk antisipasi penambahan dan penyesuaian grade anggota," ujar saat dihubungi, Kamis (3/10/2019).

Gaji anggota TGUPP diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 2359 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan TGUPP.

Kepgub itu mengatur gaji ketua TGUPP, ketua bidang, dan anggota dengan beberapa grade yang didasarkan pada tingkat pendidikan dan pengalaman kerja.

Gaji maksimal ketua TGUPP yakni Rp 51,5 juta, gaji maksimal ketua bidang Rp 41,2 juta, dan gaji anggota antara Rp 8 juta sampai Rp 31,7 juta, disesuaikan grade tiap anggota.

Oposisi tak setuju

Sejumlah partai oposisi di Kebon Sirih mengaku tak sepakat dengan kenaikan anggaran TGUPP DKI 2020.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana, misalnya.

Secara terbuka, ia menyebut kenaikan anggaran TGUPP DKI 2020 “tak masuk akal”.

Ia bahkan menganggap bahwa TGUPP tidak diperlukan keberadaannya karena hanya jadi “pemborosan anggaran”. "

Peningkatannya sangat tajam. Menurut saya, TGUPP itu enggak perlu.

Banyaknya anggaran dan banyaknya personel di TGUPP itu enggak mencerminkan kinerja Pak Gubernur sekarang. Jadi sebenarnya boros-borosin anggaran," ujar William, Jumat (4/10/2019).

Ia mengklaim, anggaran TGUPP sulit diawasi karena bukan merupakan sebuah instansi. 

"Karena kami di Komisi A pun, walaupun itu anggaran dari Bappeda tapi kami enggak bisa melakukan pengawasan secara langsung ke TGUPP. Makanya dilemanya di sini, sudah anggaran besar, hasil enggak ada, kita enggak bisa mengawasi," kata dia.

Komentar senada juga terlontar dari Fraksi PDI-P. Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai kinerja dan manfaat Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) “tidak terlalu signifikan”.

“Maka jangankan dinaikkan, justru kami berencana meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk men-drop anggaran TGUPP tahun 2020 dengan alasan tadi, manfaatnya tidak terlalu signifikan bagi rakyat Jakarta," kata Gembong saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).

“Kinerja saya tidak tahu, tanyakan ke Pak Gubernur karena memang sekali lagi manfaat TGUPP tidak terlalu signifikan bagi masyarakat. Kenapa tidak signifikan? Ya karena memang tidak bisa dirasakan, yang bisa merasakan hanya Pak Gubernur," ia menjelaskan.

Gembong bahkan ingin agar anggaran TGUPP dicoret, kemudian para anggotanya digaji dari anggaran operasional gubernur dan tidak dianggarkan khusus dalam APBD.

"Kan bisa tetap berjalan TGUPP itu. Saran kami dari Fraksi PDIP, ya gunakan saja alokasi anggaran operasional gubernur," ucap Gembong.

• Pengganti Sandiaga Tak Kunjung Terpilih, DPRD DKI Jakarta Malah Usulkan Wakil Anies Lebih Satu Orang

• Anies Kalah Tipis dengan Ahok dan Ridwan Kamil, Ini Sosok Mengemuka di Pilpres 2014 Versi Instrat

• Pecahnya Demonstrasi Pelajar, Lempar Batu ke Arah Polisi hingga Respon Gubernur DKI Anies Baswedan

• Kenang Pertama Ketemu BJ Habibie saat SMA, Anies: Sejak Saat Itu Hubungan Terbangun Terus Menerus

(Kompas.com)