Ibu Kota Baru
Dibangun di Atas Teluk Sepanjang 1,7 Km, Jembatan Pulau Balang Akses 2 Kota ke IKN Rampung 2020
Jembatan Pulau Balang II ini nantinya akan memperlancar konektivitas antara Samarinda, Balikpapan dengan Ibu Kota Negara (IKN) baru
Penulis: Doan Pardede | Editor: Rafan Arif Dwinanto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Pulau Balang II di Kaltim rampung di tahun 2020 mendatang.
Informasi ini disampaikan di akun twitter resmi Kementerian PUPR @KemenPU pada 7 Oktober 2019.
Hingga saat ini, Kementerian PUPR Menginformasikan bahwa hingga September 2019 progres pembangunan jembatan yang berada di atas Teluk Balikpapan Kaltim tersebut sudah mencapai 69,3 persen.
• Kalimantan Timur Kandidat Lokasi Ibu Kota Baru RI, BNN Ingatkan Hati-hati Kebanjiran Narkoba
• Kajian Sudah Dibuat, Pangdam Mayjen Subiyanto Sebut Akan Ada Kodam Baru di Ibu Kota Negara di Kaltim
• Jadi Penyangga Ibu Kota Baru Indonesia di Kaltim, Walikota Balikpapan Berguru ke Depok dan Bekasi
• Jamride Ojek Online Lokasi Ibu Kota Baru, Mulai JamCar sampai JamFood
Kehadiran Jembatan Pulau Balang II ini nantinya akan memperlancar konektivitas antara Samarinda, Balikpapan dengan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dengan adanya jembatan ini, jarak akan menjadi lebih pendek menjadi hanya sekitar 30 km dan perjalanan dapat disingkat hanya dalam waktu satu jam
Tentang Jembatan Pulau Balang
Jembatan Pulau Balang adalah sebuah jembatan yang akan menghubungkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Jembatan yang melintasi Teluk Balikpapan ini, seperti dilansir wikipedia, direncanakan memiliki panjang sekitar 1.750 meter.
Direncanakan, jembatan tersebut dibangun dalam dua bentang, yakni bentang pendek sepanjang 500 meter, dari Kabupaten Penajam Paser Utara ke Pulau Balang.
Sementara itu untuk bentang lainnya sepanjang 1.250 meter dari Kota Balikpapan ke Pulau Balang.
Kontroversi
Pembangunan Jembatan Pulau Balang juga tak lepas dari kontroversi.
Berikut sejumlah kontroversi yang mewarnai pembangunan Jembatan Pulang Balang yang sudah dirangkum TribunKaltim.co dari wikipedia dan sumber lainnya.
- Pembangunan Jembatan Pulau Balang dinilai kurang efisien.
- Jembatan yang dibangun Pemprov Kaltim itu dinilai akan mengancam kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) sekaligus memutus rantai ekosistem.
- Dari segi ekonomi, proyek ini merupakan pemborosan anggaran karena jalan yang akan dibangun sebagai akses menuju jembatan terlalu panjang, yakni 100 km.
Sementara itu, pihak pemerhati lingkungan melalui media mengatakan, dampak lingkungan yang akan ditimbulkan melalui pembangunan Jembatan Pulau Balang antara lain:
- terbukanya habitat buaya Sapit di Hutan Rawa Sungai Tempadung untuk di eksploitasi
- penurunan populasi Lutung Dahi Putih dan Bekantan
- terputusnya jalur menyebrang bagi mamalia melalui sungai
- hilangnya tempat perkembangbiakan burung dan ikan, termasuk jenis Pesut, Duyung Karang dan Rumput Laut serta;
- berpotensi besar untuk kerusakan hutan
#1
#2
Siap 3 infrastruktur angkutan massal
Menyusul keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), Kementerian Perhubungan akan menyiapkan sejumlah infrastruktur Angkutan Massal yang terintegrasi dan ramah lingkungan di daerah tersebut.
“Di ibukota baru nanti, kami akan siapkan konektivitas transportasi yang terintegrasi antar modanya melalui angkutan massal dan berkonsep ramah lingkungan atau minim emisi,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Rabu (28/8/2019) seperti dilansir setkab.go.id.
Menhub menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur transportasi massal agar di ibukota yang baru nanti angkutan massal menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk bertransportasi.
“Jadi memang kita konsisten untuk transportasi (berbasis) kendaraan massal untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Kalau pun ada kendaraan pribadi, saya inginkan kendaraan bertenaga listrik yang beroperasi,” ungkap Menhub.
Menhub mengungkapkan, sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dikembangkan misalnya : Angkutan massal seperti :
- Moda Raya Terpadu (MRT)
- Light Rail Transit (LRT)
- Bus Rapid Transit (BRT).
“Jadi pembangunan ini merupakan rencana jangka panjang. Kita akan bangun secara bertahap,” imbuhnya.
Sementara terkait infrastruktur transportasi udara dan laut, Menhub menjelaskan, pengembangan bandara dan pelabuhan pun akan dilakukan untuk mendukung konektivitas transportasi dari dan ke Kalimantan.
Bangun sebuah pangkalan udara pesawat kepresidenan
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan di tahap awal pemerintah tak akan membangun bandara dan pelabuhan komersial di area ibu kota baru.
“Kita enggak bangun bandara maupun pelabuhan (baru),” ujar Bambang di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Bambang menambahkan, untuk akses transportasi, nantinya akan ditopang oleh dua wilayah yang berdekatan dengan ibu kota baru, yakni Samarinda dan Balikpapan.
“Untuk bandara ada Sepinggan di Balikpapan dan di Samarinda,” kata Bambang.
Nantinya, lanjut Bambang, di ibu kota baru hanya akan dibangun markas militer baik untuk Angkatan Darat, Laut dan Udara.
“Nanti di kota baru nambah satu pangkalan udara saja. Itu bisa untuk pesawat kepresidenan juga,” ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan Timur.
Lokasi yang dipilih adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Kalimantan Timur.
Belum lama ini Presiden Joko Widodo telah menyatakan Ibu Kota Indonesia di Kaltim. Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta dipilih ke Kalimantan Timur.
Banyak awalnya yang menanti keputusan soal ibu kota baru, akhirnya jelang tutup bulan Agustus, Presiden Joko Widodo memberikan kabar secara resmi bahwa Ibu Kota Indonesia di Kalim.
Sebelumnya kandidat calon ibu kota baru ada tiga provinsi yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Gubernur Kaltim Isran Noor.
Lalu Presiden Joko Widodo mengumumkan, kandidat ibu kota baru mengerucut lagi menjadi dua kandiat, yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Tetapi pada akhirnya, berdasarkan kajian mendalam dari berbagai pihak, diputuskan Ibu Kota Indonesia di Kaltim.
Menanggapi hal itu, Gubernur Kalimantan Tengah angkat bicara, terkait Ibu Kota Indonesia di Kaltim.
Saat ditemui awak media massa, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, mengatakan, setuju atas pilihan Presiden Joko Widodo yang sebutkan Ibu Kota Indonesia di Kaltim.
"Mudah-mudhaan menjadi berkah buat semua. Menuju Indonesia bermartabat," tuturnya yang terekam dalam sebuah Facebook, berada di lokasi Kampung Lauk Palangka Raya , 27 Agustus 2019.
Tentu saja, ditetapkannya Ibu Kota Indonesia di Kaltim maka Kalimantan Tengah siap untuk berkontrubusi dalam membangun kemajuan Pulau Kalimantan.
"Harus bersyukur, kita majukan pertanian, peternakan, perikanan. Kita, Kalimantan Tengah harus membuat rencana matang, panggil tim ahli," ujarnya.
Penetapan Ibu Kota Indonesia di Kaltim akan membawa keuntungan juga buat Kalimantan Tengah, daripada ibu kota negara ditentukan di luar Pulau Kalimantan, pastinya Kalimantan Tengah juga akan rugi.
"Ibu Kota Indonesia di Kaltim maka Kalimantan Tengah harus tanggap, bagaimana kita bisa menjadi penyangga bagi kebutuhan ibu kota baru. Kita harus berbenah, bercermin diri," tutur Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran.
Kedepan, setelah adanya kepastian Ibu Kota Indonesia di Kaltim maka Kalimantan Tengah akan terus fokus melakukan pembangunan supaya bisa menjadi penyangga utama dari ibu kota baru yang sudah diletakan di Pulau Kalimantan.
"Bangun infrastruktur, perkuat infrastruktur di Kalimantan Tengah sampai masa jabatan saya habis di 2021," kata Sugianto Sabran.
Selain itu, tambah Sugianto Sabran, Kalimantan Tengah pun ke depan butuh sekali apa itu yang disebut infrastruktur pelabuhan utama. Keberadaan pelabuhan utama di Kalimantan Tengah sangatlah penting dan berdaya guna demi menggaet para investor menanamkan modalnya di Kalimantan Tengah.
"Ada pelabuhan utama di Kalimantan Tengah, apa nanti akan diadakan lewat proyek strategis nasional di Bappenas, kita lihat saja, nanti saya akan minta kepada Presiden. Kalimantan Tengah butuh pelabuhan utama supaya ada kawasan industrinya, dilihat investor akan bagus," tegas Sugianto Sabran.
Tentu aja Ibu Kota Indonesia di Kaltim, menjadikan Kalimantan Tengah untuk tetap memacu semangat, tidak harus menjadi lemah. Pecut motivasi, ibu kota baru Republik Indonesia di Pulau Kalimantan, maka Kalimantan Tengah harus mengambil peluang.
"Kita Kalimantan Tengah tidak boleh tertunduk, kita tidak boleh lemah, kita harus lebih kuat, itu toh saudara kita juga. Daripada ibu kota baru diletakan di luar itu. Kalimantan Tengah mendukung Ibu Kota Indonesia di Kaltim. Saya ucapkan selamat kepada Gubernur Kaltim Isran Noor dan Kalimantan Utara, Irianto Lambrie," ujar Sugianto Sabran, menutup pembicaraan kepada awak media.
Jauh sebelum itu, saat Presiden Joko Widodo belum umumkan lokasi Ibu Kota Indonesia di Kaltim, mantan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, memberi tanggapan.
Dia menyikapi belum diputuskannya Lokasi Provinsi di Kalimantan yang akan dijadikan sebagai Ibu Kota Pemerintahan NKRI dalam Pidato Presiden Joko Widodo mengharapkan semua tokoh seluruh di Pulau Kalimantan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan.
"Saya berharap semua tokoh se Kelimantan tetap bersabar dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta saling mendukung dan menerima apapun atau dimana pun provinsi yang nanti dipilih oleh Presiden, entah itu di Kalteng, Kalsel atau Kaltim, kita tetap saling mendukung," ujar Teras Narang, saat jadi Gubernur Kalimantan Tengah, getol memperjuangkan Palangkaraya sebagai Lokasi Ibu Kota NKRI sesuai dengan cita-cita Presiden Soekarno dahulu.
Menurut Teras, keputusan politik Presiden Joko Widodo, dihadapan semua anggota DPR/MPR dan DPD RI.
Bahkan disaksikan juga oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia yang meminta izin agar Ibu Kota NKRI di pindahkan ke Kalimantan sudah sangat baik.
"Itu sudah sangat baik, karena Kalimantan yang dipilih, sekarang kita percayakan kepada beliau nantinya untuk menentukan Provinsi yang dipilih," ujarnya lagi.
• Bangun Universitas di Lokasi Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur, Fokus Gali Ilmu Teknologi Digital
• Rencana Lokasi Ibu Kota Baru RI di Kalimatan Timur, BPS Kaltim Lakukan Pendataan di Dua Kecamatan
• Hashim Djojohadikusumo Siapkan Pulau Suaka, Tampung Orangutan Jompo, di Ibu Kota Baru Indonesia
• Jalan Berlumpur, Warga di Lokasi Ibu Kota Baru Tutup Akses Jalan, Tuntut Perhatian Pemerintah
(TribunKaltim.co/Doan Pardede)