Laporan Tri Rishamarini Soal Masalah Tanah vs Maspion ke KPK Nyambung? Begini Kata Basaria Panjaitan

Hal itu yang membuat prosesnya cukup rumit dan memakan waktu lama.

"Kalau perdata kita masuk persidangan itu rumit dan lama," jelas Risma.

Ia berharap, aset-aset yang belum berhasil direbut itu bisa kembali ke tangan Pemkot Surabaya, seperti halnya aset-aset lain, seperti YKP, yang telah kembali ke tangan pemkot.

"Kita semua berharap, wong ini bukan saya yang menang, tapi aset ini bisa kembali untuk warga Surabaya," ujar Risma.

Pengecekan aset

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan telah melakukan pengecekan aset di Jalan Pemuda 17 dan SDN Ketabang I, Surabaya.

Menurut Basaria, salah satu program KPK adalah pembenahan aset yang ada di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk aset-aset yang ada di Pemerintah Kota Surabaya.

"Ya, kita coba agar diselesaikan dengan solusi yang terbaik ke semua pihak," kata Basaria usai meninjau aset di Jalan Pemuda 17 dan SDN Ketabang I, Surabaya, Senin (14/10/2019).

"Yang penting intinya adalah bagaimana seluruh aset pemkot itu bisa terdata dan tanah-tanah bisa disertifikasi. Itu yang paling utama tujuan kita."

Empat aset Penyelamatan aset Pemkot Surabaya yang dibantu KPK yakni:

1. tanah dan bangunan SDN Ketabang I Surabaya, yang terdiri dari tanah seluas 2.464 meter persegi senilai Rp 12.320.000.000 dan bangunan senilai Rp 852.504.500.

2. tanah di Jalan Pemuda Nomor 17 Surabaya yang luasannya 3.713 meter persegi, dengan nilai Rp 11.510.300.300.

3. aset tanah di Jalan Kusuma Bangsa nomor 114 Surabaya, yang dahulu digunakan untuk Taman Remaja Surabaya, dengan luasan 17.080 meter persegi senilai Rp 139.116.600.000.

4. aset tanah di Jalan Pasar Turi, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya, seluas 27.519 meter persegi yang digunakan dalam kerja sama Bangun Guna Serah pembangunan Pasar Turi Rp 76.475.301.000.

Sampai 'teler' ngurusin aset