OTT KPK di Kalimantan Timur
OTT KPK di Kalimantan Timur, Beginilah Situasi Terkini di Kantor BPJN XII Balikpapan
OTT KPK terhadap kepala BPJN XII Balikpapan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Refly Ruddy Tangkere di Jakarta pada Selasa, (15/10/2019).
Penulis: Aris Joni | Editor: Budi Susilo
lihat foto
Selain itu, juga sering didapatkan proyek-proyek infrastruktur fiktif, termasuk proyek yang belum selesai tapi uangnya sudah dicairkan lebih dulu.
Belum termasuk fee tertentu untuk jatah preman dan lainnya," menurutnya.
• OTT KPK di Kalimantan Timur, Pejabat di Balikpapan Ini Tersangkut, Diduga Ada Transferan Uang
• 7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Kalimantan Timur akan Diterbangkan via Bandara SAMS Sepinggan
Pengamat hukum ini juga menambahkan, OTT korupsi infrastruktur di kaltim ini,
seperti mengonfirmasi kebenaran obrolan warung kopi selama ini, yang menyebut jika proyek-proyek infrastruktur selalu disertai dengan aktivitas yang berbau Korupsi.
Lagi-lagi pertahanan pemerintah jebol. Ada yang salah dengan sistem lalu lintas proyek infrastruktur kita dari hulu ke hilir.
"Untuk itu, kami dari Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawaman,
menyarankan beberapa hal dalam mengevaluasi proyek-proyek infrastruktur rawan Korupsi ini, yang terangkum dalam 5 poin," kata dia.
Poin pertama pihaknya meminta KPK untuk mengusut tintas kasus OTT infrastruktur di kaltim, termasuk menyelidiki kemungkinan lain, terkait pelaku yang terlibat, namun berhasil lolos dari OTT.
"Tentu saja kami meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus OTT infrastruktur ini, termasuk menyelidiki kemungkinan pelaku lain di luar yang terkena OTT.
Sebab korupsi pada umumnya, melibatkan persekongkolan banyak orang, termasuk mereka yang memiliki kuasa dan kewenangan," pintanya.
Di perkara ini, Castro menyarankan agar KPK dapat menjadikan momentum untuk membuka kasus lainnya yang belum terbongkar.
"Kasus OTT ini bisa menjadi momentum untuk membuka kemungkinan menyelidiki kasus-kasus serupa.
Setidaknya, seluruh proyek infrastruktur di Kalimantan Timur yang kontroversial dan mengundang perbincangan khalayak luas, agar dilakukan audit investigatif oleh BPK.
Mulai dari bandara, jembatan, fly over, jalan tol, dll," saran Castro.
Ia meminta agar pemerintah tidak hanya mengandalkan pihak Kejaksaan melalui TP4D sebagai bentuk pengawasan.
