OTT KPK di Kalimantan Timur
OTT KPK di Kalimantan Timur, Beginilah Situasi Terkini di Kantor BPJN XII Balikpapan
OTT KPK terhadap kepala BPJN XII Balikpapan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Refly Ruddy Tangkere di Jakarta pada Selasa, (15/10/2019).
Penulis: Aris Joni | Editor: Budi Susilo
Sesekali juga terlihat beberapa mobil mampir dan beberapa orang keluar masuk dari kantor tersebut.
Dosen Universitas Mulawarman Angkat Bicara
Kali ini OTT KPK di kaltim, Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mulawarman Minta Usut Tuntas Tindak Korupsi Kalimantan Timur
Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, meminta pemerintah mengusut tuntas tindak korupsi Infrastruktur di Kalimantan Timur, dan menyerukan aksi Periksa Seluruh Proyek Infrastruktur yang Kontroversial dan Menyita Perhatian Publik.
Infrasruktur memang kerap kali dijadikan bancakan.
Hal ini dikarenakan besarnya jumlah anggaran yang dikucurkan.
Untuk satu proyek infrastruktur saja, bisa mencapai nilai miliaran bahkan triliunan.
• Usai OTT KPK, Kantor Dinas PUPR PERA Kalimantan Timur Tampak Sepi
• 10 Hari Setelah Salami dan Puji Pimpinan KPK, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin Malah Kena OTT
Dosen Hukum Unmul sekaligus menjabat sebagai ketua SAKSI Herdiansyah Hamzah atau yang akrab disapa Castro menuturkan,
untuk di Kaltim sendiri, selain di sektor sumber daya alam, di sektor infrastruktur inilah yang jadi sasaran korupsi.
"Korupsi infrastruktur, ibarat bangkai tikus, yang bau busuknya luar biasa menyengat, tapi sulit menemukan bangkainya.
Sudah jadi pemandangan umum, dimana masyarakat mengeluh dengan proyek infrastruktur.
Bahkan tak sedikit laporan yang datang dari masyarakat, terkait perkara itu," tutur Castro, Rabu (16/10/2019).
Castro menilai, korupsi infrastruktur tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga secara langsung merugikan masyarakat, sebab berkenaan dengan pembangunan fasilitas publik.
Dampaknya, kualitas yang buruk dan cepat rusak, lamanya waktu pengerjaan, hingga bangunan mangkrak.
"Modus yang jamak dilakukan dalam korupsi infrastruktur, relatif serupa, yakni mengurangi spesifikasi bahan dan bangunan.