Gubernur Kaltim tak Kunjung Angkat Sekdaprov, Budiman: Ada Indikasi Abaikan Keppres 133/TPA/2018

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA-Gubernur Kaltim tak Kunjung Angkat Sekdaprov, Budiman: Ada Indikasi Abaikan Keppres 133/TPA/2018

Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Budiman berpendapat, secara politik terindikasi ada sikap mengabaikan keputusan hirarki di aturan pemerintah.

Hal ini terkait dengan Keputusan Presiden Nomor 133/TPA Tahun 2018 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo.

"Ada pelanggaran. Dalam artian begini, gubernur dianggap tidak menjalankan keputusan presiden.

Sementara kita tahu dalam hirarki kepemimpinan, presiden lebih tinggi dari gubernur. Jadi dalam artian ini, keputusan presiden dianggap diabaikan," jelas Budiman, Kamis (24/10/2019).

• Fraksi PPP DPRD Kaltim Setuju Hak Angket soal Sekdaprov Kaltim, Rusman : Perlu Diingatkan

• Polemik Jabatan Sekprov Kaltim, Golkar Minta Penjelasan, Demokrat-Nasdem Dukung Usulan Hak Angket

• Kebijakan Gubernur Terkait Posisi Sekdaprov tak Kunjung Difungsikan, DPRD Kaltim Usul Hak Angket

• 3 Fraksi DPRD Kaltim Usul Gunakan Hak Interpelasi dan Hak Angket Soal Polemik Gubernur dan Sekprov

Keputusan presiden yang dianggap diabaikan itu, terkait penunjukkan jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim.

"Sementara ini yang saya lihat bekerja adalah Pltnya(pelaksana tugas)," ucapnya.

Artinya, lanjut Ketua Prodi S1 PIN, secara legitimasi, pejabat Sekdaprov yang dilantik Kemendagri lebih sah (legitimate).

"Yang terjadi sekarang, yang banyak bekerja kan kita lihat adalah Sekdaprov yang Plt," ungkap Budiman.

Menurut dia, wajar jika tugas pokok dan rutin jabatan Sekdaprov terabaikan dan mungkin secara sisi hukum yang dilakukan oleh Plt bisa berimplikasi cacat keputusan administrasi. 

"Bisa memicu gugatan kedepan. Ini yang patut kita jadikam kredit poin. Dalam arti, hak penyelidikan yang dilakukan mitra strategis (DPRD) wajar dilakukan sebagai check and balancing," jelasnya.

Sementara, Sekdaprov yang memiliki legitimasi diputuskan melalui Keppres, justru tidak ada peran dan kerjanya.

"Artinya secara administrasi berpotensi melanggar," tandasnya.

DPRD Setuju Hak Angket

Sementara itu, DPRD Provinsi Kaltim sedang memperjuangkan hak angket (untuk penyelidikan) terkait kebijakan Gubernur Kaltim Isran Noor yang tidak mengaktivkan Abdullah Sani sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim.

Sejumlah fraksi di DPRD Kaltim menyatakan siap dan mendukung menggulirkan hak angket kepada gubernur.

Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Kaltim Syafruddin menjelaskan, latar belakang usulan hak angket ini karena peran sekdaprov tidak difungsikan

Sementara, kata dia, Abdullah Sani resmi menjadi Sekdaprov berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 133/TPA Tahun 2018. "Dan sudah dilantik oleh Mendagri," ucap Syafruddin, kepada Tribun Kaltim, Selasa (22/10/2019).

Namun sejak diterbitkan Keppres dan dilantik Mendagri, lanjut dia, Sekdaprov tidak menjalankan fungsinya. Padahal, tanggungjawab Sekdaprov penting terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) dan pembahasan anggaran.

Syafruddin menambahkan, persoalan ini mengendap dan tidak mendapatkan penjelasan dari Gubernur.

"DPRD sudah menyampaikan secara lisan kepada gubernur untuk menjelaskan masalah ini. Tapi sampai sekarang tidak ada," tegasnya.

Pantauan Tribun Kaltim, usulan hak angket ke Gubernur Kaltim terkait posisi Sekdaprov telah disampaikan dalam rapat paripurna di DPRD Kaltim, Selasa (22/10/2019).

Dalam rapat itu, anggota legislator setuju untuk menggunakan hak angket. Hak Angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki DPR terhadap undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pasa kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Fraksi PKB yang berjumlah lima orang telah menandatangani persetujuan usulan hak angket. Selain Fraksi PKB yang menyetujui hak angket, Ketua Fraksi PKS Harun Al Rasyid dan anggotanya Ali Hamdi sudah menandatangani.

Target DPRD Kaltim dalam sepekan bakal mendapatkan persetujuan dari seluruh 55 anggota Dewan menggunakan hak angket. "Target seminggu, seluruh anggota Dewan teken usulan hak angket," ujarnya.

Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Kaltim, Muhammad Sa'bani dikonformasi Tribun Kaltim terkait usulan hak angket DPRD Kaltim enggan menanggapinya.

 Sa'bani yang kini ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekdaprov, menyerahkan ke Gubernur Isran Noor. "Tanya saja ke Pak Gubernur," jawab Sa'bani, Selasa (22/10/2019) malam.

Informasi yang dihimpun Tribun Kaltim, M. Sa'bani kembali ditunjuk sebagai Plt Sekdaprov.

Ini terungkap dalam surat bernomor : 800/III.1-5050/TUUA/BKD tentang pengukuran kompetensi PNS dikingkungan Pemprov Kaltim tanggal 11 Oktober 2019.(*)