Alasan Cukup Serius, Mantan Ketua KPK Sebut Menteri-menteri Jokowi Tak Pas, Satunya Nadiem Makarim

Namun, Jokowi menilai latar belakang Nadiem yang mendirikan perusahaan rintisan berbasis teknologi seperti Gojek justru menjadi modal tersendiri.

Ia meyakini sosok Nadiem bisa menggunakan keahliannya di bidang teknologi untuk menerapkan standar pendidikan yang sama bagi 300 ribu sekolah dengan 50 juta pelajar yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Bayangkan mengelola sekolah, mengelola pelajar, manajemen guru sebanyak itu, dan dituntut oleh sebuah standar yang sama," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

"Kita diberi peluang setelah ada yang namanya teknologi, yang namanya aplikasi sistem yang bisa membuat loncatan. Sehingga yang dulu dirasa tidak mungkin sekarang mungkin," ujar dia, dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

Alasan itulah yang membuat Jokowi merasa yakin saat memilih Nadiem.

"Oleh sebab itu dipilih Mas Nadiem Makarim," kata dia.

Jokowi juga mengatakan bahwa Nadiem telah bercerita banyak hal kepadanya tentang apa-apa saja yang dikerjakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

"Ada peluang besar untuk, ada terobosan besar untuk melakukan itu. Itu kira-kira kurang lebihnya," ucapnya

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyebut bisa saja ada wakil menteri yang akan mendampingi Nadiem. Ia menyebut nama wakil menteri untuk tiap kementerian akan segera diumumkan.

Kebijakan Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya memiliki hak veto atau hak untuk membatalkan kebijakan menteri di bawahnya.

Mahfud mengatakan, hak itu juga sudah diungkapkan Presiden Joko Widodo ketika mempercayai dirinya menjabat Menko Polhukam, beberapa waktu lalu.

"Presiden mengatakan, menko boleh mem-veto kebijakan menteri di bawahnya kalau dia itu bertindak sendiri," ujar Mahfud saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (24/10/2019), dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

Mahfud sendiri hadir di Istana untuk melaksanakan Rapat Kabinet perdana.

Hak tersebut dapat dilakukan terutama apabila ada jajaran menteri teknis yang bertentangan dengan visi misi presiden dan kebijakan kementerian setingkatnya.