Usul Hak Interpelasi dan Angket Soal Jabatan Sekdaprov, Makmur Ingin Ketemu 55 Anggota DPRD Kaltim

Usul Hak Interpelasi dan Angket Soal Jabatan Sekdaprov, Makmur Ingin Ketemu 55 Anggota DPRD Kaltim

Usul Hak Interpelasi dan Angket Soal Jabatan Sekdaprov, Makmur Ingin Ketemu 55 Anggota DPRD Kaltim
Tribunkaltim.co/Budhi Hartono
Ketua DPRD Kalimantan Timur atau kaltim Makmur HAPK 

Sebaliknya Samsun juga menegaskan, kalau gubernur tetap bersikukuh (tidak melaksanakan Keppres No. 133/TPA Tahun 2018), maka akan berujung pemakzulan. 

"Tapi kalau dia masih ngotot dan tidak mau mengikuti saran DPR, ya ujung dari interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat, ujungnya pemakzulan.

Hasil menyatakan pendapat diserahkan ke MA (Mahkamah Agung). Kalau keputusan MA nanti menyatakan bersalah ya bisa pemakzulan" urai Samsu, politisi PDI Perjuangan.

Sementara, Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim Syafruddin memastikan, tetap akan gunakan hak anggota dewan.

"Hanya saja kemungkinan kami akan menggunakan hak interpelasi terhadap saudara gubernur sebagaimana usulan dari teman-teman fraksi PDIP dan Golkar yang sudah tandatangan," katanya.

Disinggung rencana pimpinan DPRD Kaltim akan melakukan pertemuan dengan anggota yang sepakat mengusulkan hak interpelasi dan angket, F-PKB tetap akan ajukan dua hak yakni interpelasi atau angket. 

"Karena kita harus buat alternatif. Soalnya F-PKB, PPP dan PKS nggak memiliki pimpinan di DPRD khawatir terganjal di pimpinan," tambahnya.

Menurut dia, jika unsur pimpinan ingin bertemu silahkan. Namun, ia akan tetap melakukan penggalangan tanda tangan jalan terus.

"Karena sepanjang Keppres 133 diabaikan, dan gubernur tetap menunjuk Plt Sekda kami tetap menggunakan hak kami sebagai anggota dewan," pungkasnya.

Perlu Diingatkan

Halaman
1234
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved