Sederet Item di APBD DKI Jakarta era Anies Baswedan Ini Dinilai Tak Wajar, Mendagri Sisir Anggaran

TRIBUNKALTIM.CO - Sederet item di APBD DKI Jakarta era Anies Baswedan ini dinilai tak wajar, Mendagri sisir anggaran.

Beberapa waktu belakangan beberapa item di APBD DKI Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan menjadi sorotan publik.

Publik menilai nominalnya tak wajar.

• Resmi, Iuran BPJS Kesehatan Naik Sesuai Usulan Sri Mulyani, Diteken Jokowi, dr Terawan Diapresiasi

• Bahaya Lem Aibon, Dianggarkan Rp 82 M di APBD DKI Jakarta Era Anies Baswedan, Bikin Bunuh Diri

• Anggarkan Lem Aibon Rp 82 M, APBD DKI Jakarta Disorot, Kok Publik Bandingkan Anies Baswedan dan Ahok

• Puan Maharani Bongkar Hubungan Ibunya, Megawati dengan SBY, Hingga AHY Tak Jadi Menteri Jokowi

Contohnya APBD DKI Jakarta untuk beli Lem Aibon, septictank komunal, jalur sepeda, pengadaan Ballpoint, dan lainnya.

1. Bayar influencer pariwisata Rp 5 miliar

Dilansir dari Kompas.com, APBD DKI Jakarta Rp 5 miliar untuk membayar lima influencer pada tahun 2020 dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dicoret bukan karena viral di media sosial.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi di DPRD, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Edy mengatakan, dicoretnya anggaran kegiatan itu memang untuk penghematan. Sebab, ada pergelaran Formula E di Jakarta yang jadi fokus utama DKI Jakarta.

Sehingga anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) difokuskan untuk Formula E.

“Sekali lagi dihapus bukan karena media meributkan tapi karena ada Formula E.

Ini (dana) kami geser semua ke Formula E.

Kami pikir tidak usah gunakan influencer dari luar lah, pakai kolaborasi aja,” kata Edy Ia mengatakan, anggaran itu pun sudah dicoret sejak Oktober 2019 lalu.

Menurut Edy, ajang Formula E pun bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan publikasi pariwisata di Jakarta. Sebab, banyak pra-event Formula E yang melibatkan Dinas Pariwisata.

2. Lem Aibon Rp 82 Miliar

Seperti dikutip dari kompas.com, Sekretaris Dinas Pendidikan ( Disdik ) DKI Jakarta Susi Nurhati mengomentari temuan politisi PSI William Aditya Sarana mengenai anggaran untuk pembelian Lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar.

"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki, " kata Susi Nurhati saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/10/2019) malam, seperti dikutip Antara.

Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat itu, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja dan menegaskan tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian Lem Aibon.

"Itu ATK, tapi kami hanya mengusulkan kertas dan tinta saja," ujarnya.

Selanjutnya, Susi mengatakan, pihaknya akan menyelidiki pihak yang menginput pembelian Lem sebanyak Rp 82,8 miliar tersebut.

"Kami akan cek ke seluruh SDN di Jakarta Barat, kami revisi usulan anggaran itu terakhir hari Jumat (25/10) malam.

Dan sekarang juga akan kami cek kembali keseluruhannya," katanya.

Sebelumnya, William Aditya Sarana menyoroti anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian Lem aibon hingga Rp 82,8 miliar.

Hal itu diungkapkan William di akun media sosial Twitter nya @willsarana.

Dalam cuitannya itu, William menyebut telah menemukan anggaran aneh pembelian Lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng Lem Aibon per murid setiap bulannya.

Buat apa?" tulis William pada Selasa malam.

Politisi PSI William Aditya Sarana juga mengunggah hal yang sama di akun instagramnya.

3. Beli Ballpoint Rp 123 Miliar

Kini, pasca penjelasan dari Disdik DKI Jakarta, publik kembali diramaikan oleh rincian APBD DKI Jakarta guna membeli Ballpoint.

Dilansir dari Tribunnews Bogor, adalah Yuanrto Wijaya yang ikut mengungkap perihal anggaran tersebut.

Melalui laman Twitter-nya, Yunarto Wijaya terlihat membagikan tangkapan layar yang berasal dari situs apbd.jakarta.go.id.

Dalam tangkapan layar tersebut tampak anggaran yang dipakai untuk pembelian Ballpoint mencapai Rp 123 miliar lebih.

Dalam keterangan tangkapan layar tersebut, tercantum bahwa harga satuan Ballpoint yang hendak dibeli itu memiliki harga Rp 105 ribu.

Melihat anggaran yang dikeluarkan untuk belanja alat tulis kantor tersebut, Yunarto Wijaya pun memberikan pendapatnya.

"Pencegahan memang gak semenarik penindakan atau OTT utk ditonton ya," ungkap Yunarto Wijaya.

Cuitan yang diurai Yunarto Wijaya itu pun menuai banyak komentar dari Warganet.

Hal itu terlihat dari ribuan pengguna Twitter yang menyukai cuitan dari Yunarto Wijaya.

Tak hanya itu, sutradara serta penulis Ernest Prakasa juga terlihat ikut mengomentari cuitan Yunarto Wijaya tersebut.

4. septictank Komunal 

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menganggarkan Rp 166,2 miliar untuk membangun septic tank komunal atau sistem pengelolaan air limbah domestik di 30 lokasi pada 2020.

Anggaran itu telah dimasukkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta 2020.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, septic tank komunal dibangun karena masih banyak warga yang membuang limbah buang air besar (BAB) ke kali.

Mereka tidak memiliki septic tank.

"Rp 166 miliar kita bangun septictank-nya saja, nanti baru disambung ke pembuangan-pembuangan limbah milik warga," ujar Juaini saat dihubungi, Senin (7/10/2019).

Juaini menuturkan, pembangunan septictank komunal diutamakan di daerah-daerah pinggir kali dan permukiman padat penduduk.

Dengan adanya septictank komunal, warga diharapkan tak lagi membuang limbah BAB ke kali.

5. Pembangunan jalur sepeda Rp 73 Miliar

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Syafrin Liputo menjabarkan alasan mengapa anggaran pembuatan jalur sepeda menyentuh angka Rp 73 miliar di APBD DKI Jakarta.

Menurut dia, dari Rp 73 miliar total anggaran jalur sepeda, dana paling tinggi dialokasikan pada marka cold plastic bewarna sebesar Rp 61 miliar.

Adapun warna yang digunakan untuk marka jalur sepeda, yakni hijau, merah, dan kuning.

Sementara, putih digunakan untuk garisnya.

Syafrin mengatakan, marka dengan bahan cold plastic ini diimpor dari luar negeri.

Menurut dia, bahan cat dengan jenis cold plastic memang sudah sejak lama digunakan oleh Dishub.

“Dari dulu sudah impor dan harganya segitu, karena cuma sekarang programnya baru untuk marka sepeda,” ujar Syafrin, saat dihubungi, Selasa (29/10/2019).

Ia mengatakan, cat dengan bahan cold plastic ini memang dari dulu digunakan lantaran memiliki kualitas yang baik dan bisa tahan hingga delapan tahun.

Mendagri Tito Karnavian sisir APBD

Dilansir dari Tribunnews.com, setelah ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, masalah serapan anggaran oleh pemerintah daerah atau pemda akan menjadi fokus Jenderal (Purn) Pol Tito Karnavian jelang berakhirnya tahun 2020.

Tito mengatakan akan segera meminta Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk mengevaluasi serapan anggaran pemda seluruh Indonesia.

“Fokus kami jelang akhir tahun ini adalah mengevaluasi dan menyisir serapan anggaran pemda di seluruh Indonesia. Mana yang bagus dan mana yang masih kurang akan didorong, bukan berarti dihamburkan, tetapi didorong agar program yang belum dilaksanakan bisa segera dilakukan,” ungkap Tito di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).

Baca: Pimpin Rapat Kabinet Perdana di Istana, Jokowi Persilakan Menteri yang Mau Berdebat

Menurut Tito, hal tersebut memang merupakan kewajiban Kemendagri sebagai pembina pemda agar masyarakat bisa merasakan manfaat anggaran yang diberikan melalui program-program yang sudah dicanangkan pemda.

Ia tak akan segan memberikan penilaian bagus bagi pemda dengan serapan anggaran serta pelaksanaan program yang baik serta memberikan penilaian buruk bagi pemda dengan serapan anggaran minim serta program yang tak maksimal dijalankan.

“Ini memang tugas pokok Kemendagri sebagai pembina pemda. Kami juga ingin menciptakan iklim kompetitif di antara pemda, yang serapan anggaran dan eksekusi programnya bagus akan diberi penilaian bagus, tapi yang serapan anggaran minim dan programnya tidak jelas akan dinilai apa adanya, nanti masyarakat yang akan menilai juga,” ujar mantan Kapolri tersebut.

Hal itu, menurut Tito, menjadi bagian dari upaya mengubah pola pikir dan pola kerja pemda menjadi lebih melayani masyarakat.

“Kalau anggaran ada tapi programnya tidak bagus kan kasihan masyarakat, berarti perencanaan dan eksekusinya tidak baik. Kami hanya ingin memastikan adanya pembangunan yang lebih baik ke depan, silakan berinovasi, Kemendagri tidak akan intervensi di dalam tapi ada evaluasi,” pungkasnya. (*)