Nasdem Sanjung PKS Pilih Oposisi saat Kalah di Pilpres, Anak Buah Surya Paloh Singgung Gerindra?

TRIBUNKALTIM.CO - Nasdem sanjung PKS pilih oposisi saat Kalah di Pilpres, Anak Buah Surya Paloh singgung Gerindra?

Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh melakukan pertemuan dengan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ).

Pertemuan inu berlangsung setelah pengumuman kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi - Maruf Amin.

• Surya Paloh Nasdem Kirim Kode Keras ke Jokowi yang Ajak Gerindra, Bikin Kesepakatan Ini dengan PKS

• Setelah Temui PKS, Surya Paloh Ungkap Kemungkinan Partai Nasdem Berhadapan dengan Jokowi Maruf Amin

• Profil Biodata Siti Nurbaya, Andalan Surya Paloh Kembali Dipercaya Jabat Menteri di Kabinet Jokowi

• Salaman Ditolak Megawati, Nasdem dan Surya Paloh Terancam Keluar Koalisi Jokowi, Karena Gerindra

Sekretaris Fraksi dan juga ketua Nasdem Jawa Barat Saan Mustopa ikut dalam rombongan pimpinan Nasdem yang bertemu dengan elite PKS pada Rabu (21/10/2019) malam.

Ia membenarkan bahwa partainya dengan PKS sepakat bahwa demokrasi di Indonesia harus sehat dengan adanya oposisi.

"Bahwa kita semua sepakat, bahwa kita membutuhkan demokrasi yang sehat, demokrasi yang berkualitas, maka dalam demokrasi yang berkualitas perlu yang namanya check and balances," kata Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (31/10/2019).

Oleh karena itu, menurut Saan Mustopa, partainya dan PKS saling mengapresiasi posisi politik ke dua partai.

Terutama NasDem yang mengapresiasi sikap PKS teguh berada dijalur oposisi karena merupakan partai yang kalah di Pilpres 2019.

"Karena itu adalah kewajaran politik wajar kalau yang kalah menempatkan posisi di luar, dengan posisi menjadi pengkritik pemerintah untuk mengawasi pemerintah dan pemenang ada di dalam dan kita apresiasi langkah PKS itu yang konsisten di situ dan PKS juga menghargai posisi Nasdem sebagai kelompok partai pemenang," katanya.

Meskipun demikian, menurut Saan Mustopa bukan berarti partainya mempermasalahkan bergabungnya Gerindra ke pemerintahan dengan menempati dua pos menteri yakni Menteri Pertahanan dan Menteri Kelautan dan perikanan.

Nasdem mengerti Presiden Jokowi merangkul Gerindra untuk menyatukan masyarakat yang terbelah akibat Pemilu 2019 lalu.

"Menurut saya cara untuk kembali menyatukan masyarakat yang terbelah adalah menarik pimpinan sekutu (lawan politik) utama ke dalam pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) bersepakat berjuang bersama-sama dalam memperkuat fungsi pengawasan di DPR RI.

Kesepatanan itu tertuang dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beserta jajaran DPP partainya dan Ketua Umum PKS Sohibul Iman beserta jajaran DPP partainya, di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam itu, menghasilkan tiga kesepakatan Nasdem - PKS.

Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal pun membacakan hasil kesepakaran dimana kedua partai menghargai pilihan politik masing-masing tapi tetap berjuang bersama memperkuat demokrasi.

"Pertama, saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing partai. Partai NasDem menghormati sikap dan pilihan politik PKS untuk berjuang membangun bangsa dan negara di luar pemerintahan. Di saat yang sama, PKS juga menghormati sikap dan pilihan politik NasDem yang berjuang di dalam pemerintahan," kata Mustafa Kamal.

"Perbedaan sikap politik kedua partai tersebut tidak menjadi penghalang bagi Nasdem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi checks and balances di DPR. Demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, kesehatan, budaya dan lainnya," tambahnya.

Kesepahaman kedua antara PKS dan Nasdem, kata Mustafa Kamal, adalah soal kedaulatan NKRI.

PKS -Nasdem tidak akan memberi tempat untuk gerakan separatisme, terorisme hingga radikalisme.

"Serta tidak memberikan tempat kepada tindakan separatisme, terorisme, radikalisme, intoleransi, dan lainnya yang bertentangan dengan 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Mustafa.

Ketiga, lanjut Mustafa, PKS-Nasdem menyadari bangsa ini diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dari kelompok nasionalis dan kelompok Islam.

"Generasi penerus dari 2 komponen bangsa tersebut harus mampu menjaga warisan sejarah pendiri bangsa ini dengan saling menghormati saling memahami dan saling bekerja sama dalam rangka menjaga kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai atau golongan," jelasnya.

Surya Paloh Bertemu PKS

Setelah temui PKS, Surya Paloh ungkap kemungkinan Partai Nasdem berhadapan dengan pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.

Partai Nasdem menyatakan tidak menutup kemungkinan akan berbeda arah dan sikap dengan pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.

Meskipun, kata Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat ini partainya masih tergabung dalam koalisi pendukung Jokowi - Maruf Amin.

Selain itu, tiga kader Partai Nasdem juga menjadi Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Kabar Buruk untuk Jokowi, Inilah Dampak Bila Nasdem Oposisi, Ucapan Surya Paloh jadi Peringatan

Baca juga: Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo Jadi Menteri Jokowi, Respon Surya Paloh Menohok, Monarki Otoriter

Baca juga: Profil Biodata Siti Nurbaya, Andalan Surya Paloh Kembali Dipercaya Jabat Menteri di Kabinet Jokowi

Menurut Surya Paloh, bisa saja sikap Partai Nasdem nantinya akan sejalan dengan parpol oposisi, seperti Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), dalam mengkritik kebijakan pemerintah.

"Bukan masalah ada kemungkinan akan berhadapan dengan pemerintah atau tidak. Seluruh kemungkinan kan ada saja. Saya kira ada (kemungkinan), kita tak tahu itu kapan. Tapi probability, teori kemungkinan itu, semuanya harus dilakoni dengan pikiran yang sehat dan baik," ujar Surya Paloh saat memberikan keterangan seusai bertemu Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

Surya Paloh mengatakan, dalam negara demokrasi yang sehat dibutuhkan kekuatan penyeimbang dan menjalankan sistem check and balance.

Di sisi lain, pemerintah yang sehat harus mampu menerima kritik yang solutif dan membangun.

Ia mengatakan, pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada lagi pihak-pihak yang mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Pemerintah membutuhkan pikiran kritis tapi yang kami sepakati pikiran kritis ini dilandasi oleh niat baik, pikiran yang mengkritisi secara konstruktif, bukan untuk saling merusak menjatuhkan, tapi dengan semangat membangun," tutur dia.

"Nah itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kami percaya itu memberikan sumbangsih bagi satu proses pendidikan politik yang ada di negeri ini," ucap Surya Paloh.

Partai Nasdem bersama PDIP, Partai Golkar, PPP, dan PKB adalah partai pengusung pasangan Joko Widodo - Maruf Amin pada Pilpres 2019.

Sementara PKS bersama Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat mengusung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Namun belakangan, setelah Jokowi resmi menjadi presiden, Partai Gerindra memastikan berada di barisan pemerintah.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang juga capres pesaing Jokowi, ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan.

Isi Kesepakatan Partai Nasdem dengan PKS

Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) sepakat berjuang bersama-sama dalam memperkuat fungsi pengawasan di DPR RI.

Kesepakatan itu tertuang dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh beserta jajaran DPP partainya dan Ketua Umum PKS, Sohibul Iman beserta jajaran DPP partainya, di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam itu, menghasilkan tiga kesepakatan antara Partai Nasdem dengan PKS.

Sekretaris Jenderal PKS, Mustafa Kamal membacakan hasil kesepakatan di mana kedua partai menghargai pilihan politik masing-masing tapi tetap berjuang bersama memperkuat demokrasi.

"Pertama, saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing partai. Partai Nasdem menghormati sikap dan pilihan politik PKS untuk berjuang membangun bangsa dan negara di luar pemerintahan. Di saat yang sama, PKS juga menghormati sikap dan pilihan politik Partai Nasdem yang berjuang di dalam pemerintahan," kata Mustafa Kamal.

Baca juga: Menteri Era SBY Ini Kuliah Lagi S3, Profilnya Pernah tak Dukung Megawati Hamzah Haz Dipecat Golkar

Baca juga: Jokowi Jadikan Nadiem Makarim Mendikbud, Guru Besar UPI: Kelola Pendidikan Beda dengan Perusahaan

Baca juga: #SavePulpen jadi Trending di Twitter, Simak Kumpulan Meme, Komentar Jokowi hingga KPU

Mustafa Kamal mengatakan perbedaan sikap politik kedua partai tersebut tidak menjadi penghalang bagi Partai Nasdem dan PKS untuk bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi checks and balances di DPR.

"Demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, kesehatan, budaya dan lainnya," kata Mustafa Kamal.

Kesepahaman kedua antara PKS dan Partai Nasdem, kata Mustafa, adalah soal kedaulatan NKRI.

PKS - Partai Nasdem tidak akan memberi tempat untuk gerakan separatisme, terorisme hingga radikalisme.

"Serta tidak memberikan tempat kepada tindakan separatisme, terorisme, radikalisme, intoleransi, dan lainnya yang bertentangan dengan 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Mustafa Kamal.

Ketiga, lanjut Mustafa, PKS dengan Partai Nasdem menyadari bangsa ini diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dari kelompok nasionalis dan kelompok Islam.

"Generasi penerus dari 2 komponen bangsa tersebut harus mampu menjaga warisan sejarah pendiri bangsa ini dengan saling menghormati saling memahami dan saling bekerja sama dalam rangka menjaga kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai atau golongan," jelasnya.

Ancam oposisi

Pernyataan terkait oposisi bukan kali pertama dilontarkan Surya Paloh.

Sebelum Jokowi melantik para Menteri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sempat menyinggung soal sikap oposisi.

Hal itu ditegaskannya ketika menghadiri acara pelantikan Jokowi - Maruf Amin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019) lalu.

Penegasan itu juga sekaligus menjawab pertanyaan dari awak media mengenai adanya manuver parpol oposisi yang ingin bergabung ke pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.

Menurut dia, koalisi gemuk yang ada di pemerintahan dinilainya tidak akan baik untuk negara demokrasi.

"Kita harus menjaga sistem checks and balance. Kalau tidak ada lagi yang beroposisi, demokrasi berarti sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi otoriter atau monarki," kata Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Bahkan, menurut Surya Paloh, Partai Nasdem menyatakan siap menjadi partai oposisi.

Sebaliknya, ia tak masalah harus keluar dari koalisi Jokowi - Maruf Amin.

"Kalau tidak ada yang mau jadi oposisi, Nasdem saja jadi oposisi," pungkasnya.

Anak buah Megawati angkat bicara

Pernyataan Surya Paloh terkait oposisi sempat ditanggapi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto tidak mempermasalahkan jika Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh keluar dari koalisi pengusung Joko Widodo - Maruf Amin.

"Setiap partai punya platform politik masing-masing. Kita punya etika di dalam menjalankan posisi politik sebagai partai yang ada di dalam pemerintahan. Sikap kritis memang diperlukan karena demokrasi memang memerlukan kritik," ujar Hasto Kristiyanto saat ditemui dalam acara perayaan pemerintahan Jokowi - Maruf periode 2019-2024 di bilangan Cikini, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Video Syur Mirip Nagita Slavina Viral, Gisella Anastasia Syok tak Hanya Dirinya, Curiga Modus Bisnis

Baca juga: Lesung Pipi Nagita Slavina dan Wanita Video Syur Disorot, Istri Raffi Ahmad Punya Senyum yang Mirip

Baca juga: Effendi Gazali Prediksi Prabowo Subianto Maju Pilpres 2024 jadi Presiden Usai Jokowi, Asalkan Begini

Baca juga: 2 Tahun Lalu Wika Salim juga Pernah Viral di Instagram karena Video Amoral, Kini Rayu Ariel NOAH

Anak buah Megawati Soekarnoputri itu mengatakan, Surya Paloh berkomitmen menghormati hak prerogatif Presiden.

Mengenai sinyal Surya Paloh bahwa Partai Nasdem akan menjadi pihak oposisi, ia menyebut itu bagian dari dinamika politik.

"Tentu itu jadi dinamika. Demokrasi kan membuka ruang untuk seluruh partai koalisi berpendapat. Itu sehat dalam dinamika koalisi," kata Hasto Kristiyanto. (*)