Tak Ikut Bahas RAPBD 2020, Anggota Banggar DPRD Balikpapan Sebut Hanya Terima Laporan Secara Global
Tak Ikut Bahas RAPBD 2020, Anggota Banggar DPRD Balikpapan Sebut Hanya Terima Laporan Secara Global
Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Rita Noor Shobah
lihat foto
"Yang kami lihat waktu sinkronisasi itu, banyaknya celah-celah dengan anggaran yang ada.
Dan kita ( Banggar baru ) juga tidak terima rinciannya," kata Taufik Qul Rahman.
Meski begitu, saat ini pihaknya telah meminta rincian penggunaan yang ada pada APBD 2020 sebagai bentuk pengawasan dari anggaran.
“Kalau kemarin masih pembahasan umum, sekarang kami meminta rincian mengenai apa-apa saja dana yang akan digunakan, agar nanti bisa melihat pengawasan anggaran yang telah diajukan,” pungkas Taufik Qul Rahman.
PAD Turun Rp 226 Miliar
Diberitakan sebelumnya, Pemkot dan DPRD Balikpapan bahas RAPBD 2020, Pendapatan Daerah turun Rp 226 miliar
rapat paripurna penyampaian nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD 2020 digelar, Selasa (5/11/2019).
Nota RAPBD ini disampaikan Walikota Balikpapan Rizal Effendi.
Ada pun struktur pokok RAPBD dari pendapatan daerah mengalami penurunan 10,56 persen atau Rp 266,96 miliar.
Pada tahun anggaran 2020 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 2,26 triliun lebih.
Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 setelah perubahan yakni sebesar Rp 2,52 triliun lebih.
• UMK Kutim 2020 Sekitar Rp3,1 Juta, Perusahaan Menggaji di Bawah UMK tak Dikenai Sanksi,Ini Alasannya
• Nantikan Live Streaming TV Online Borneo FC vs Badak Lampung FC Tonton di HP O channel via Vidio.com
• Pengakuan Ricky Zainal Bos Ammar TV, Belum Ceraikan Istri Seperti Cerita Layangan Putus Mommi Asf
Rizal Effendi mengatakan, penurunan tersebut disebabkan karena adanya pendapatan daerah yang belum dimasukkan ke struktur APBD, yaitu sumber penerimaan dana alokasi khusus (DAK) fisik maupun non fisik.
Kecuali tunjangan sertifikasi guru dan bantuan keuangan provinsi serta penerimaan daerah lainnya,
seperti Dana Alokasi Umum Tambahan, Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bantuan Operasional Sekolah nasional.
"Pengeluaran kita naik, banyak belanja yang harus dikeluarkan. Hibah naik seperti bantu pembangunan markas Polres, SPN Polda (Kaltim) dan kantor Kejaksaan," ujarnya.
