Bekas Staf Gubernur Ahok BTP Ini Bongkar Anggaran Jakarta, Janggal, Pasir Sampai Tipp-ex Buat Siswa 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Bekas Staf Gubernur Ahok BTP Ini bongkar anggaran Jakarta janggal, pasir Sampai Tipp-ex Buat Siswa

Ramai sorotan pada anggaran DKI Jakarta. 

Beberapa anggota DPRD temukan anggaran yang dianggap janggal meski belum ditetapkan secara sah.

Di antaranya anggota DPRD dari PSI dan kini PDIP. 

Polemik anggaran janggal di DKI Jakarta belum berakhir.

Anggota DPRD DKI Jakarta justru kembali menemukan sejumlah anggaran janggal lain.

Hal ini terungkap ketika anggota DPRD menyisir dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara ( KUA-PPAS )

Hal ini untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) 2020.

Jika sebelumnya sejumlah anggaran janggal diungkap oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.

Kali ini anggaran tersebut dibongkar oleh politisi muda Fraksi PDIP, Ima Mahdiah.

Anggaran-anggaran janggal tersebut ditemukan Ima saat menyisir anggaran Dinas Pendidikan.

Diketahui, ia merupakan anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat yang mengurusi bidang pendidikan.

Nah, anggaran pasir Rp 52 miliar Ima mengatakan, pekan lalu ia melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Ia kemudian meminta data anggaran dari dinas tersebut.

"Kita masih menelusuri aku dibantu sama tim penyisir anak magang Fraksi PDIP.

"Nemuin hal-hal seperti contohnya pasir aku pikir ini kan bukan rehab.

"Di luar dari rehab ini bantuan BOP BOS itu kita telusuri," kata Ima saat ditemui di ruangannya di lantai 7 Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Mantan staf Gubernur DKI Jakarta ke-15 Basuki Tjahaja Purnama BTP alias Ahok ini mengaku.

Menemukan sejumlah anggaran janggal.

Seperti anggaran untuk pasir senilai Rp 52,16 miliar.

Ditemukan Ima Mahdiah Ima bingung lantaran anggaran pasir masuk dalam Biaya Operasional Pendidikan SMP dan SMK.

"Ini pasir di situ tertulisnya untuk alat peraga sekolah. Totalnya Rp 52 miliar buat apa itu? Dia di SMKN (jurusan) bisnis manajemen.

"Memangnya bisnis manajemen ada pasirnya?" kata dia.

Ia mengungkapkan, anggaran pasir tersebut masuk dalam anggaran Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat.

Jadi pasir itu adanya di koloman aja di penyediaan BOP SMPN

Terus ada di BOP SMK jurusan bisnis manajemen terus ada lagi di BOP SMK teknologi pengadaan pasir ini nih.

Terus ada lagi di wajib belajar 12 tahun,

"Enggak tahu apa yang digunakan dari pasir," tutur dia.

Tiner hingga cat tembok Selain menemukan anggaran pengadaan pasir, Ima Mahdiah juga menemukan anggaran janggal lain.

Seperti pembelian tiner (pengencer cat), helm proyek, hingga penghapus cair atau Tipp-ex.

Pengadaan 438.000 tiner sebesar Rp 40,1 miliar, 456.000 helm proyek sebesar Rp 34,27 miliar, dan 97.000 Tipp-ex dengan anggaran Rp 31,61 miliar.

Selain itu, ditemukan pula cat minyak berwarna sebesar Rp 19,78 miliar, cat tembok sebesar Rp 18,91 miliar, dan kaca bening Rp 18,53 miliar.

"Ada tiner, ada helm proyek, terus ada penghapus cair. Ini setelah Pak Anies marah-marah ya, jadi bukannya sebelum Pak Anies marah-marah terus kita soroti lagi. Ada cat tembok, kaca bening, Rotring, penghapus cair atau Tipp-ex," ungkapnya.

Ima bingung karena barang seperti cat tembok, tinner, dan cat minyak tidak dianggarkan dalam anggaran rehab sekolah tetapi dibuat terpisah.

"Terus cat tembok buat apa? Kan sudah ada renovasi sekolah sih aku enggak tahu juga berapa triliun buat renovasi. Itu yang nanti mau kita pertanyakan di pembahasan RAPBD, mungkin di Banggar, juga nanti Komisi sudah selesai," kata dia.

Dimasukkan ke KJP Tipp-ex dan Rotring, menurut Ima, seharusnya bisa dimasukkan dalam anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) sehingga siswa bisa memilih ingin membeli pulpen, Tipp-ex, atau bisa ditabung.

"Kalau dulu enaknya semua ini dijadiin 1 yaitu KJP. Kenapa enggak dimasukkin ke KJP. Jadi kadang siswa siswi ini enggak butuh pulpen, tapi butuh buku atau bisa ditabung uangnya untuk beli laptop karena dulu filosofi dari KJP itu kita mendidik siswa agar mau menabung," katanya.

Pandangan PSI Atas Gelaran Formula E

Berita sebelumnya, soal anggaran DKI Jakarta juga, mengalami kritik dari PSI. 

Kali ini PSI soroti Anies Baswedan, Balap Jet Darat tak masuk RPJMD Ada 4 anggaran Formula E Sampai triliunan.

Kubu Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) mengkritik penyelenggaraan Formula E di Jakarta pada 2020 mendatang.

Keberadaan Jakarta akan menjadi tuan rumah ajang balap Formula E dari 2020 sampai 2024 mendatang.

Pasalnya, ajang balap internasional itu tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan list program percepatan pelaksanaan kegiatan strategis daerah.

Untuk itu, PSI akan memberikan tanggapan terkait penyelenggaraan balap jet darat pada Kamis (7/11/2019) siang di ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Pembicara dalam konferensi pers ini ialah dua anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Yaitu Anggara Wicitra dan Anthony Winza.

Diketahui, sejumlah usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran ( KUA-PPAS ) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta 2020 mendapat sorotan.

Juga PSI mengungkap sejumlah usulan anggaran janggal di KUA-PPAS. Seperti pengadaan anggaran Lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar hingga pengadaan bolpoin sebesar Rp 123,8 miliar.

Dikutip dari Kompas.tv, Jakarta sudah tercatat sebagai tuan rumah balapan mobil listrik Formula E pada 6 Juni 2020.

Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan infrastruktur, termasuk area lintasan balap di area Monas, hingga siap digunakan satu bulan jelang balapan.

Formula E dipilih pemerintah menjadi salah satu cara meningkatkan kesadaran masyarakat atas kendaraan ramah lingkungan.

Dana yang disiapkan cukup fantastis. Dengan demikian, penting bagi pemangku kepentingan untuk bisa mengulur efek berganda ajang olahraga kelas dunia ini.

Tak hanya sekali ini saja Indonesia menggelar hajatan kelas dunia. Namun, ada beberapa hal pembeda.

Misalnya, infrastruktur pengisi daya mobil listrik yang diikuti oleh pasokan listrik. Selain itu, ada sirkuit khusus yang perlu disiapkan.

Dengan dukungan berbagai pihak, Formula E bakal menyedot dana fantastis.

Belum ada detil anggaran dari Pemprov DKI.

Kompas.com merangkum, setidaknya ada 4 anggaran terkait Formula E yang diajukan dalam APBD Perubahan 2019 dan APBD 2020. Totalnya, sekitar Rp 1,6 triliun.

Hitung-hitungan Pemprov DKI, balap Formula E diperkirakan mampu menggerakkan perekonomian hingga Rp 1,2 triliun.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana membuat efek berganda ajang internasional ini berlanjut, mengingat keuntungannya bersifat jangka pendek.

Alasan Anies Baswedan Formula E Digelar di Jakarta

Tempo hari Gubernur Anies Baswedan mengungkap tiga alasan Jakarta wajib menggelar balap mobil Formula E.

Hal ini ia sampaikan saat pengumuman resmi Jakarta menjadi tuan rumah ajang balap mobil elektrik itu di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

"Kita memiliki tujuan, satu adalah soal lingkungan," ucap Anies kepada wartawan pada Jumat (20/9/2019).

Anies menjelaskan, lingkungan menjadi perhartian pihaknya lantaran adanya isu perubahan iklim akibat pemanasan global.

Terlebih, beberapa bulan belakangan ini, buruknya kondisi kualitas udara di Jakarta sendiri sedang menjadi sorotan publik.

"Jakarta sebagai kota terbesar di selatan dunia harus menjadi pionir karena masa depan transportasi adalah yang bebas emisi," Anies menjelaskan.

Alasan kedua Jakarta wajib menggelar Formula E diharapkan dapat menggerakan perekonomian masyarakat.

Dari hitung-hitungan Pemprov DKI, Anies mengklaim akan ada perputaran uang hingga Rp 1,2 triliun di masyarakat saat Formula E dihelat di Jakarta.

"Perhitungan konservatif, nilai perhitungan ekonomi yang bergerakxdo Jakarta bisa sekira 78 juta euro atau Rp 1,2 triliun yang bergerak di Jakarta," kata Anies.

"Manfaat inilah yang ingin kami kejar," tambahnya.

Alasan terakhir mendorong Pemprov DKI menyepakati kerja sama dengan federasi otomotif dunia (FIA) hingga 2024 agar posisi Jakarta sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia.

"Kami ingin menempatkan Jakarta di dalam percaturan kota dunianyang bisa menyelenggarakan event sekelas Formula E ini," ucapnya.

Seperti diketahui, Jakarta resmi menjadi tuan rumah Formula E pada 2020 mendatang.

Menurut rencana, ajang balap internasional ini akan dilaksanakan pada 6 Juni 2020.

"Tanggal 6 Juni di hari Sabtu, Jakarta akan jadi tuan rumah Formula E," kata Anies.

Guna menggelar event internasional ini, Pemprov DKI Jakarta akan menyulap kawasan Monas menjadi arena balap jalan raya.

Nantinya, kawasan Monas yang akan disulap menjadi arena balap akan dilapisi dengan aspal yang bisa dibuka kembali.

Jakarta akan menjadi tuan rumah balap mobil bergengsi Formula E pada 2020 (Istimewa/Facebook Anies Baswedan)
"Jadi ditimpa plastik dulu, kemudian baru diaspal. Dengan begitu sewaktu-waktu bisa dibuka lagi," ujarnya.

Anies menyebut, selama pelaksanaan Formula E ini, kawasan Monas akan ditutup selama sepekan.

"Diperkirakan satu minggu, lebih sebentar dibandingkan bulan Mei lalu ketika ada sidang di MK dan Bawaslu. Di sana lebih lama dan ini tidak lama," kata Anies sambil tertawa. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Lagi, Sejumlah Anggaran Janggal di DKI Terkuak dari Pasir hingga Cat Tembok untuk Siswa...", https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/08/08055371/lagi-sejumlah-anggaran-janggal-di-dki-terkuak-dari-pasir-hingga-cat?page=all#page2.
Penulis : Ryana Aryadita Umasugi
Editor : Irfan Maullana

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Tak Masuk RPJMD, PSI Kritik Penyelenggaraan Formula E, https://jakarta.tribunnews.com/2019/11/07/tak-masuk-rpjmd-psi-kritik-penyelenggaraan-formula-e?page=all.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Y Gustaman

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Dipertanyakan PSI, Ini Anggaran dan Keuntungan Gelaran Formula E 2020 di Jakarta, https://jakarta.tribunnews.com/2019/11/07/dipertanyakan-psi-ini-anggaran-dan-keuntungan-gelaran-formula-e-2020-di-jakarta?page=all.