Live Streaming ILC TV One, Bahas Masalah Anies Baswedan, Mulai PSI, Lem Aibon, Hingga JPO Sudirman

TRIBUNKALTIM.CO - Live Streaming ILC TV One, bahas masalah Anies Baswedan, mulai PSI, Lem Aibon, hingga JPO Sudirman.

Sederet persoalan yang disorot di DKI Jakarta, akan jadi topik bahasan di Indonesia Lawyers Club atau ILC malam ini, Selasa (12/11/2019).

Pun demikian dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, seperti anggaran janggal, hingga atap JPO Sudirman yang dilepas.

• Prabowo Subianto Pusing Ditekan Effendi Simbolon, Teman Adian Napitupulu: Kau Berani Sama Aku Ya?

• Dituding Cueki Presiden Jokowi, KPK Beber Dua Korupsi Besar yang Ditangani, Ada TNI dan Pertamina

• Registrasi sscndaftar.bkn.go.id CPNS 2019 Wilayah DKI Jakarta dan Jawa Timur, Lihat Passing Grade

• Adian Napitupulu Anggota Megawati Tekan Prabowo Subianto, eks Danjen Kopassus Beri Jawaban Tegas

Dilansir dari Tribun Jateng, melalui akun Twitter @ILCtv1 mengumumkan tema ILC malam ini.

"ANIES BASWEDAN bagai gagap bersikap. Apapun yg dilakukannya dinilai kurang cakap. Dari lengketnya dana Aibon yg terungkap, hingga menyulap JPO tanpa atap. SAKSIKAN LIVE ILC MALAM INI Pkl 20.00 WIB," tulis akun ILC.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut kesalahan sistem elektronik APBD Pemrpov DKI Jakarta sudah berlangsung sejak lama, demikian pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem).

Berarti mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat pada 2012 lalu.

Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.

Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.

“Bedanya mau dipanggungin apa enggak.

Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya (anggaran yang salah), selalu seperti ini,” kata Anies.

Meski demikian, Anies berjanji akan memperbaiki sistem elektronik itu dan akan rampung pada 2020 mendatang.

Anies mengatakan, hal itu dilakukannya untuk mempermudah gubernur selanjutnya dalam mengakses sistem elektronik itu.

“Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini.

Karena ini (sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta) saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya,” ucapnya.

Ia mengatakan tak mau membiarkan gubernur selanjutnya menemui masalah sistem seperti dirinya.

“Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami.

Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai dari Januari, kan ada nanti rembuk Musrembang (musyawarah rencana pembangunan),” kata Anies.

Ia mengatakan, nantinya sistem elektronik APBD Pemrov DKI itu tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual seperti sistem yang saat ini.

Anies Baswedan mengatakan, sistem elektronik APBD Pemprov DKI itu akan diatur untuk memberi peringatan jika ada kesalahan input data.

“Yang akan diganti itu jika dilihat ada masalah langsung nyala atau red light.

Jadi ketika dilihat angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu (salahnya di mana),” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun menanggapi hal itu.

Anies Baswedan mengatakan, kesalahan anggaran lem aibon itu disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

Biasanya Pemrov DKI Jakarta mengupload seluruh usulan anggaran dalam situs web apbd.jakarta.go.id.

“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu.

Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies Baswedan.

Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu smart system, harusnya sistem itu bisa langsung melakukan pengecekan dan verifikasi penginputan yang salah.

Anies Baswedan Sebut PSI cari panggung

Viral dugaan anggaran Lem Aibon bermula dari unggahan anggota DPRD Jakarta, Fraksi PSI, Wiliam Aditya Sarana.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan sebelum diviralkan oleh PSI sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan kegiatan dengan anggaran janggal.

Menurut dia, kritikan dari PSI itu sebagai ajak pihaknya cari panggung sebagai anggota fraksi baru.

“Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong.

Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta).

Saya sudah bicara sebelumnya, dan kita review.

Bedanya saya tidak manggung.

Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung.

Ini adalah kesempatan beratraksi,” ujar Anies Baswedan di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Ia mengaku, tak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tak mau cari perhatian publik.

Anies Baswedan tengah fokus memperbaiki sistem penginputan anggaran.

“Lho kalau saya itu bukan (untuk beratraksi, manggung).

Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian.

Jadi saya sering bicarakan.

Orang ngomong itu ada tiga pilihan, yaitu menyelesaikan masalah atau memperumit masalah atau mengaktualisasi diri.

Itu tiga pilihan itu kalau bicara.

Nah, saya bicara untuk menyelesaikan masalah,” kata Anies.

Ia mengatakan, dirinya pun telah memanggil sejumlah dinas yang mengusulkan anggaran-anggaran yang dilihatnya masih janggal.

“Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu.

Jadi Anda sudah lihat forum (arahan Gub terkait KUA PPAS), cuman bedanya saya memang tidak umumkan,” tuturnya.

Anggaran fantastis PSI menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS.

Mulai dari anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan Lem Aibon.

Lalu, PSI juga menemukan anggaran pengadaan Ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Setelah viral di media sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup website link rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pada website apbd.jakarta.go.id.

Padahal awalnya website itu bisa dibuka publik.

Sejak Selasa (29/10/2019) malam, website itu tidak bisa diakses kembali. 

Berikut link live streaming ILC:

link 1 di sini

link 2 di sini

link 3 di sini

link 3 di sini

(*)