Andai Jadi Dirut BUMN Pertamina, Gaji Ahok BTP Bakal Kalahkan Pendapatan Jokowi dan Anies Baswedan

TRIBUNKALTIM.CO - Andai jadi Dirut BUMN Pertamina, gaji Ahok BTP bakal kalahkan pendapatan Jokowi dan Anies Baswedan.

Nama eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama BTP atau Ahok santer dikaitkan bakal memimpin BUMN Pertamina atau PLN.

Kata kunci bocoran ini disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan Menko Kemaritiman dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Komentar Luhut

Luhut Binsar Padjaitan menilai wacana masuknya mantan Gubernur DKI Jakarta menjadi bos BUMN cukup bagus.

Ia mengungkapkan nantinya Ahok akan mengisi pos menjadi bos perusahaan BUMN di bidang energi.

"Ya kan bagus kalau dia (Ahok) masuk BUMN.

Ya kira-kira begitu di bidang energi, kira-kira begitulah," ucap Luhut usai rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

• Ahok Pimpin PLN, Politikus PDIP Ini Beber Perubahan Besar, Ungkap Tender Mandek hingga Impian Jokowi

• Ahok Masuk BUMN Anggota Prabowo Subianto Singgung Sumber Waras dan KPK, Bandingkan dengan Kader SBY

• TERUNGKAP, Para Pejabat Ini Bocorkan BUMN Strategis yang Diduduki Ahok, Ada Campur Tangan Jokowi

• Anggota SBY di DKI Jakarta akan Bongkar dan Hapus Anggaran TGUPP Anies Baswedan, Jadi Mirip Era Ahok

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Erick Thohir kabarnya meminta mantan Bupati Belitung Timur itu untuk memimpin salah satu BUMN.

Kendati demikian, hingga saat ini masih belum jelas, Ahok akan memimpin di mana.

Namun, santer informasi berkembang, Ahok akan memimpin PT Pertamina (Persero).

Kata Arya Sinulingga

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut telah menerima tawaran untuk mengisi jabatan sebagai petinggi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan, pertemuan antara Erick Thohir dan Ahok memang demi mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta itu, untuk bergabung di BUMN.

"Kita minta Pak Ahok untuk bergabunglah di BUMN.

Di salah satu BUMN. Jadi untuk bantu kita lah," ujar Arya Sinulingga kepada Tribun Network, Rabu (13/11/2019).

Ada sejumlah pertimbangan atau alasan BUMN membutuhkan sosok Ahok.

Menurut Arya, Ahok memiliki kapasitas yang mumpuni.

Terutama dari pengalaman di pemerintahan dan sebagai pengusaha.

"Karena beliau kan pernah menjadi pengusaha. Kemudian juga beliau pernah di pemerintahan, yang berhubungan dengan kebijakan publik.

Jadi kan' BUMN tidak hanya urusan untung-untung.

Tapi juga urusan pelayanan publiknya.

Nah ini yang kita harapkan dari Pak Ahok," tutur Arya Sinulingga.

Arya Sinulingga masih belum dapat memastikan Ahok akan mengisi posisi di BUMN bidang tertentu.

Isu beredar Ahok BTP akan mengisi posisi sebagai bos Pertamina.

"Kita sudah tawarkan lah pasti, di bidang apa yang bisa beliau lakukan," imbuh Arya.

Arya juga belum dapat memastikan kapan Ahok akan duduk sebagai bos BUMN. Sebab, harus melalui prosedural terlebih dahulu. Yang pasti Ahok sudah menerima tawaran tersebut.

"Pak Ahok sudah menerima," tutur Arya Sinulingga.

Ditanya terkait keterlibatan Presiden Jokowi dalam penunjukan Ahok ini, Arya menilai jika setiap keputusan penting pasti harus koordinasi dengan Jokowi dulu.

"Setiap posisi yang vital untuk BUMN pasti kita akan koordinasi dengan Pak Jokowi, nggak mungkin nggak," ungkapnya, Rabu (13/11/2019) di Kementerian BUMN, melihat tayangan YouTube Kompas TV.

Menurutnya, alasan tersebut karena Kementerian BUMN harus koordinasi dengan Jokowi, mengingat BUMN ini menyangkut kehidupan banyak orang.

"Karena BUMN banyak menyangkut kehidupan, jadi kita koordinasi dengan Pak Jokowi," lanjutnya. 

Gaji Ahok di Pertamina

Jika kelak Ahok diangkat menjadi Dirut Pertamina atau duduk di posisi komisaris, berapa gaji bakal diterima?

Berdasarkan laporan kinerja keuangan Pertamina pada 2018, disebutkan jika kompensasi untuk manajemen yang berupa gaji dan imbalannya untuk 17 direksi dan komisaris mencapai 47,23 juta dollar AS atau setara Rp 671 miliar per tahun.

Jika Rp 671 miliar dibagi kepada 17 orang direksi dan komisaris, maka tiap orang menerima Rp 39 miliar setahun atau Rp 3,25 miliar per bulan.

Gaji direksi Pertamina mengalahkan gaji dan tunjangan Presiden Jokowi senilau Rp 62,74 juta per bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001.

Bandingkan pula dengan gaji pokok dan tunjangan Gubernur DKI Jakarta, jabatan yang pernah diduduki Ahok, yang kini diisi Anies Baswedan, senilai Rp Rp 8,4 juta per bulan.

Namun, tak hanya itu, setiap bulan Gubernur DKI Jakarta mendapatkan Biaya Penunjang Operasional (BPO) sebesar 0,13 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000.

Setiap bulan, BPO Gubernur DKI Jakarta mencapai miliaran rupiah.

Susunan Direksi dan Komisaris

Berikut susunan direksi dan komisaris pada PT Pertamina (Persero) pada saat ini:

Direksi

Direktur Utama: Nicke Widyawati

Direktur Hulu: Dharmawan H Samsu

Direktur Pengolahan: Budi Santoso Syarif

Direktur Pemasaran Korporat: Basuki Trikora Putra

Direktur Pemasawan Retail: Mas'ud Khamid

Direktur Keuangan: Pahala N Mansury

Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur: Gandhi Sriwidodo

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia: Ignatius Tallulembang

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko: Heru Setiawan

Direktur Sumber Daya Manusia: Koeshartanto Koeswiranto

Direktur Manajemen Aset : M Haryo Yunianto

Komisaris

Komisaris Utama: Tanri Abeng

Wakil Komisaris Utama: Arcandra Tahar

Komisaris: Ego Syahrial, Gatot Trihargo, Suahasil Nazara, Alexander Lay. (*)