Kelangkaan BBM Berau

Kelangkaan BBM Berau Kalimantan Timur Terasa Sampai Pulau Maratua, Ini Dampaknya

Gejala kelangkaan BBM Berau Kalimantan Timur Terasa Sampai Pulau Maratua, Ini Dampaknya bagi di Kalimantan Timur.

Editor: Budi Susilo
Tribunkaltim.co/Geafry N
Dermaga Teluk Harapan, Pulau Maratua ini terpaksa menolak permintaan penumpang yang ingin menuju Tanjung Redeb, karena tidak memiliki cadangan BBM. 

Saat ini Jober Mlauang memang tengah kehabisan cadangan BBM atau bensin.

“Jober Maluang memang sedang kosong (cadangan BBM nya) dan tidak (belum) disuplai ( oleh PT Pertamina ),” ungkap Muharram, Kamis (14/11/2019).

Muharram mengatakan, mengetahui ada kekosongan suplai BBM, para pengetap dan pengecer BBM melakukan aksi penimbunan.

“Setelah mereka tahu ada kekosongan, ( BBM dari pengetap dan pengecer ) tidak langsung dijual. Begitu terjadi kekosongan, mereka jual dengan harga tinggi,” kata Muharram.

Pemkab Berau Kaltim, kata Muharram tidak memiliki kewenangan untuk mengatur distribusi BBM.

Pasalnya,menurut dia, distribusi BBM menjadi kewenangan PT Pertamina dan aparat kepolisian yang mengacu pada udang-undang tentang minyak dan gas.

“Siapa yang berwenang menangani penimbun? ya polisi,” ujar Muharram.

Kali ini Pemkab Berau sendiri sebenarnya telah membentuk Satgas Pengawas BBM.

Untuk menekan aksi pengetap dan pengecer untuk menimbun BBM.

Namun satgas ini, kata Muharram tidak bekerja secara maksimal.

“Saya sudah seriusi (persoalan pengetap dan pengecer BBM ). Bahkan kita anggarkan untuk pengawasan,” katanya lagi.

Nah, Pemkab Berau Kalimantan Timur, tidak memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran hukum.

Satpol PP dan Dinas Perhubungan dalam Satgas Pengawas BBM dan LPG hanya sebagai pembantu aparat Kepolisian.

“Saat kita mau lakukan penangkapan, penahanan dan memberikan sanksi, mereka (polisi) yang jadi ujung tombaknya. Kalau hanya satpol PP dan Dishub kan tidak bisa, untuk membenahi BBM di Berau, peran kepolisian sangat strategis,” katanya lagi.

Muharram menambahkan, Pemkab Berau telah berusaha maksimal untuk mengatasi persoalan distribusi BBM yang sudah menahun dikeluhkan masyarakat.

Namun upaya Pemkab Berau dibatasi dengan kewenangan.

“Saya satu-satunya bupati yang dapat penghargaan dari PT pertamina dan presiden,"

"Karena serius mengamankan kebijakan pemerintah BBM satu harga."

"Tapi saya kecewa begitu diimplementasikan tidak ditindaklanjuti dengan serius,” ujarnya.

Karena dianggap tidak efektif, Satgas Pengawas BBM dan LPG akhirnya dibekukan oleh Pemkab Berau, Kalimantan Timur.

“Satgas saya bekukan karena ada honor (dari APBD Berau), kalau ada honor tapi tidak ada hasilnya akan jadi temuan."

"Saya bekukan sampai kepolisian jelas sikapnya akan kita hidupkan kembali,” tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 4 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved