Libatkan Pemerintah Daerah, Sri Mulyani Bakal Tarik Dana Desa yang Sudah Disalurkan Pada Desa Fiktif

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal menertibkan desa-desa fiktif yang telanjur menerima dana desa.

Desa fiktif ini diketahui tidak berpenduduk tapi tetap menerima dana desa.

Keberadaan desa fiktif ini berpotensi merugikan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menindaklanjuti kasus penyaluran dana desa ke desa-desa fiktif.

Dana yang sudah telanjur disalurkan akan segera ditarik kembali melalui pemerintah daerah.

Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani melalui kicauan di laman Twitter Kementerian Keuangan (@KemenkeuRI), Senin (18/11/2019).

Ia menyatakan akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menertibkan data desa fiktif.

“Hari-hari ini kita dengar tentang desa fiktif. Saya tidak peduli dengan jumlahnya. Ini menggambarkan fenomena. Jadi, kita semua harus hati-hati,” ujar Menkeu di depan Gubernur, Wali Kota, Bupati beserta jajaran pada acara "Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020" di Auditorium Chakti Buddhi Bhakti (CBB), Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kamis (14/11/2019) lalu.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menegaskan bagi daerah yang ketahuan ada desa yang tidak legitimate (tidak memenuhi syarat sebagai desa) maka pemerintah akan membekukan Dana Desanya.

Apabila Dana Desa sudah terlanjur disalurkan, maka dana tersebut akan diambil kembali melalui pemda masing-masing.

Sri Mulyani menyesalkan upaya beberapa pihak yang mencoba membuat desa baru walaupun belum memenuhi persyaratan agar mendapat Dana Desa secara langsung.

Apalagi tahun 2020, alokasi Dana Desa naik Rp 2 triliun menjadi sebesar Rp 72 triliun dengan perhitungan alokasi berdasarkan jumlah desa.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus menertibkan desa yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Sri Mulyani juga menyesalkan terjadinya fenomena ini karena seharusnya Dana Desa yang ditransfer secara langsung oleh pemerintah pusat dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat desa.

• Persilakan Sri Mulyani Cek Anggaran yang Janggal, Anies: Kalau Masih Kurang Pekerjaan, Saya Tambahin

• Usut Desa Siluman, Tak Ada Penduduk Tapi Terima Dana Desa, Jokowi: Kita Kejar

• Desa Fiktif Terima Dana Desa Tiap Tahun, Pemerintah Anggarkan Lagi Rp 72 Triliun untuk Dana Desa

• Jauhar Effendi: Pencairan Dana Desa Sudah Berlangsung, Bahkan Sebagian Tahap Ketiga

Sentil Para Kepala Daerah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyentil para kepala daerah yang tak bisa menyesuaikan diri dengan dinamika besaran anggaran yang diberikan pemerintah pusat.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, mungkin dibutuhkan 540 menteri keuangan yang di tempatkan di setiap daerah untuk mengelola anggaran yang dinamis.

"Makanya mungkin kita butuh menteri keuangan lebih dari 540 di masing-masing daerah tuh sehingga bisa tuh kelola naik turun (anggaran)," ujarnya di depan pimpinan pemerintah daerah dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Selama ini, kata Sri Mulyani, gejolak perekonomian global turut memengaruhi pergerakan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini membuat aliran dana alokasi umum (DAU) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah juga terdampak.

Oleh karena itu, Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) juga perlu dinamis atau fleksibel menyesuaikan diri.

Namun, Sri Mulyani Indrawati menilai pemerintah daerah belum siap untuk menghadapi gejolak tersebut.

"Tahun lalu kami mengatakan secara jujur, harusnya jika APBN bergerak, APBD juga ikut gerak."

"Makanya DAU yang harusnya dinamis. (Tetapi) Para gubernur, bupati, wali kota lapor ke Presiden, 'Pak ini susah Pak kita kalau ngurusin APBD tuh enggak pasti. Kita enggak ngerti cara mengelolanya'," kata Sri Mulyani.

Padahal, Sri Mulyani mengatakan, sebagai Menteri Keuangan, dirinya pun kerap dihadapkan pada kondisi yang membuat APBN terus bergejolak.

Penerimaan APBN bahkan bukannya naik, tetapi kerap kali justru turun karena adanya pergerakan harga-harga komoditas, seperti harga minyak, harga batubara, harga kelapa sawit, juga pergerakan nilai tukar dan daya beli masyarakat.

Sri Mulyani menekankan, pada dasarnya APBN dan APBD merupakan instrumen yang digunakan untuk mengelola keuangan negara ataupun daerah.

Sifatnya tidak kaku, tetapi fleksibel terhadap fenomena ekonomi yang terjadi.

"Memang kapasitas daerah untuk mengelola dinamika APBD masih perlu untuk ditingkatkan. Ini merupakan pekerjaan rumah kita bersama," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul "Sri Mulyani Bakal Tarik Dana Desa dari Desa Siluman: Saya Tidak Peduli dengan Jumlahnya", https://wow.tribunnews.com/2019/11/19/sri-mulyani-bakal-tarik-dana-desa-dari-desa-siluman-saya-tidak-peduli-dengan-jumlahnya dan judul "Sentil Kepala Daerah, Sri Mulyani: Mungkin Kita Butuh Menteri Keuangan Lebih dari 540"