Kaharuddin Luncurkan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, 60 Persen TPP yang Diterima ASN dari Kinerja

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER –Kaharuddin luncurkan aplikasi pelayanan kepegawaian, 60 persen TPP yang diterima ASN dari kinerja 

Wakil Bupati  Paser Kaharuddin, Rabu (20/11/2019), meluncurkan aplikasi layanan kepegawaian Siap Kerja, E-KGB dan Si Cabe.

Aplikasi hasil inovasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Paser.

“Inovasi untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan, sehingga aplikasi layanan kepegawaian akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik ke masyarakat,” kata Kaharuddin dalam Launching Inovasi Layanan Kepegawaian Siap Kerja, E-KGB dan Si Cabe di Pendopo Kabupaten.

Dihadiri Asisten Umum Setda Paser H Arief Rahman, Plt Kepala BKPP H Hamdani dan sejumlah pimpinan perangkat daerah.

• Asmaul Husna 99 (Nama Allah), Lengkap dengan Tulisan Arab dan Artinya, Beserta Keutamaan Membacanya

• Sambut IKN di Penajam Paser Utara, Perbup Pengendalian Lahan Jadi Perbincangan, Ini Penjelasan Camat

• Pemkab Penajam Paser Utara Lakukan Seleksi Pendamping Desa, Dibutuhkan 63 Orang

Kaharuddin mengapresiasi BKPP yang telah berinovasi dan akan menerapkan tiga aplikasi pelayanan kepegawaian tersebut.

Sementara itu, Kasubbid Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN BKPP Paser Indah Setyo Rini menjelaskan, aplikasi Siap Kerja merupakan sistem informasi administrasi penilaian kinerja ASN,

e-KGB merupakan bagian dari Sistem Kepegawaian Terpadu (Simpadu).

“Si Cabe atau sistem informasi cuti ASN berbasis elektronik adalah aplikasi pengolah data cuti yang diusulkan ASN.

Aplikasi Siap Kerja dan Si Cabe dikelola secara mandiri oleh setiap ASN, tapi e-KGB itu dikelola oleh pengelola kepegawian setiap OPD,” kata Indah.

e-KGB langsung terintegrasi dengan Simpadu. Karena itu setiap OPD hanya punya satu akun pengelolaan e-KGB.

Sebaliknya, Siap Kerja wajib diakses setiap PNS karena terkait penilaian kinerja yang mempengaruhi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterimanya.

“Di aplikasi Siap Kerja, setiap PNS harus membuat target kinerja tahunan, membuat realisasinya secara per bulan, sesuai amanat PP 30/2019.

Tidak dibuat PNS dapat kehilangan sebagian TPP-nya, sebab bobot penilaian kinerja 60 persen, 40 persen dari absensi,” jelasnya.

Penentuan TPP dengan mengukur kinerja PNS ini mulai diberlakukan tahun depan, sehingga aplikasi Siap Kerja perlu secepatnya dikuasai oleh setiap ASN di lingkungan Pemkab Paser.

“Jika Siap Kerja sudah sering kita sosialisasikan, maka Si Cabe adalah inovasi terbaru BKPP,” sambungnya.

Si Cabe lebih kepada pemenuhan hak PNS dalam mengambil cuti. Kenapa perlu cuti ASN berbasis eleronik?

Karena selama ini BKPP kesulitan mendapatkan data best cuti ASN, padahal data cuti ASN setiap OPD itu jadi bahan laporan dan evaluasi BKPP kepada BKN.

“Si A misalnya, tahun lalu dia mengambil cuti berapa lama? Itu datanya tidak ada di setiap OPD, tapi dengan Si Cabe data best cuti setiap ASN tersimpan dalam sistem.

Nah, hasil Siap Kerja dan Si Cabe nanti ditarik ke Simpadu, kalau e-KGB kan memang sudah ada di Simpadu,” tambahnya.

Bupati Paser Luncurkan BPNT

Sementara itu, Bupati Paser H Yusriansyah Syarkawie, Selasa (19/11/2019), meluncurkan program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ).

bantuan tersebut untuk 14.608 Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) yang tersebar di 10 kecamatan Kabupaten Paser.

BACA JUGA

Kabar Buruk, Kapolres Ini Langsung Dicopot Diduga Ngobrol saat Kapolri Beri Arahan, Begini Nasibnya

Tak Dibela PSI, PBNU, dan Yusuf Mansur, Sukmawati Tante Puan Maharani Salah, Ngelantur dan Offside

Sosok Arie Gumilar Penolak Ahok Masuk Pertamina Ternyata Punya Jabatan dan Posisi Mentereng di BUMN

Kabar Gembira Promo KFC Seluruh Indonesia Sampai 31 Desember 2019, Harga Murah Serba 5 Ribuan, Ayo

Berlangsung di Kantor Kecamatan Batu Sopang, peluncuran program BPNT ini ditandai dengan penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera ( KKS ) kepada perwakilan KPM,

pengguntingan pita e-Warung, dilanjutkan dengan proses pencairan BPNT oleh para KPM di e-Warung.

“Dengan KKS yang berfungsi seperti ATM, setidaknya kita bisa mengurangi beban pengeluaran warga kita yang kurang mampu, yakni warga kita yang sebanyak 14.608 KPM tadi.

Mereka bisa belanja pangan seperti beras dan telur di e-warung dengan KKS,” kata Yusriansyah Syarkawie.

Setiap bulannya pemerintah pusat menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk non tunai ke rekening masing-masing KPM sebesar Rp 110.000.

Bantuan non tunai ini hanya digunakan untuk membeli beras dan telur di e-Warung yang ditunjuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Berdasarkan laporan Kepala Dinas Sosial ( Dinsos ) Paser H Hairul Saleh, lanjut Yusriansyah Syarkawie,

BACA JUGA

149 KPM Belum Terima Kartu BPNT, Dinas Sosial PPU Sebut Ada Kesalahan Administrasi

Luncurkan Program BPNT, Hamdam Pastikan Bantuan Pangan Non Tunai Aman dan Transparan

Warga KPM Soal BPNT; Penyaluran Lebih Mudah dari Sebelumnya, Telur dan Beras Bisa Diterima Bersamaan

Bulog Selesaikan Realisasi Bansos Rasta 100 Persen, Juni Beralih ke Program BPNT

Pemerintah pusat berencana menaikan nilai nominal bantuan non tunai dari Rp 110.000/bulan menjadi Rp 150.000/bulan, yang memungkinkan bertambahnya jenis pangan yang bisa dibeli KPM.

“Seperti yang dilaporkan Kepala Dinsos Paser, rencananya mulai Januari 2020 akan ditingkatkan menjadi Rp 150.000/bulan.

Tadi kita bersama masyarakat penerima BPNT mengusulkan tambahan itu bisa menambah jenis pangan yang dibeli, yakni gula pasir dan minyak goreng,” ucap Yusriansyah Syarkawie.

Karena program BPNT bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Paser, sehingga diharapkan benar-benar mengurangi beban pengeluaran KPM,

meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu pemberian bantuan pangan kepada KPM, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BACA JUGA

Pisah Sambut Kapolres Paser, AKBP Murwoto: Polisi Harus Memberi Rasa Aman Pada Masyarakat

Tatap Pilkada Paser Kaltim, PAN Siap Dilamar, Pendaftaran Dibagi 2 Tahap, Seperti Ini Alurnya

Penuhi Pelayanan Dasar Masyarakat, OPD Paser Diminta Selalu Berinovasi

“Sebagai pengganti program Beras Sejahtera (Rastra), kita harapkan program BPNT ini semakin mempermudah masyarakat dalam pemenuhan pangan,

sehingga akan mendorong pembangunan berkelanjutan Kabupaten Paser,” ungkap Yusriansyah Syarkawie.

Launching BPNT dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan Bimo Epyanto,

Asisten Ekonomi Setda Paser Hj Ina Rosana, Staf Ahli Kesra Boy Susanto, Kepala Dinsos Paser H Hairul Saleh, pimpinan BRI Tanah Grogot Jimmy Fazriansyah dan pimpinan perangkat daerah lainnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Balikpapan Bimo Epyanto menyampaikan,

Launching BPNT ini merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat, terutama dalam mewujudkan 6 prinsip program BPNT.

“Program BPNT memenuhi prinsip 6T, yakni tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat admistrasi.

Tepat waktu, bantuan sosial disalurkan tepat waktu,

Tepat jumlah dengan sistem ini tidak ada lagi praktik pemotongan jumlah bantuan, harga di e-Warung pun cendrung stabil,” kata Bimo menambahkan. (*)