Bila 1 Syarat Ini Tak Terpenuhi, Pengamat Sebut Reuni Akbar 212 Bisa Tak Ada Gunanya, dan Sebaliknya

TRIBUNKALTIM.CO - Pengamat pastikan Reuni Akbar 212 bisa beri manfaat positif untuk Pemerintah, tapi ada syaratnya

Aksi reuni 2 Desember atau yang disebut Reuni Akbar 212 digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2019).

Apakah dampak yang ditimbulkan dari reuni tersebut?

• Mulai 2020, Anak Buah Jokowi akan Blokir Massal Handphone atau HP yang tak Dilengkapi Ini

• Reuni Akbar 212 di Monas, Kegiatan Diawali Salat Tahajud Berjamaah, Begini Faktanya

• Update Klasemen Liga Italia Juventus Terpeleset Inter Milan Capolista, Lazio di 3 Besar, AC Milan?

• Dampak Zulqarnaen Hajar Kaki Egy Maulana Timnas U23 Meluas? Ancaman Pembunuhan dan Rasisme Terkuak

Pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan dampak yang ditimbulkan sangat tergantung pada apa yang disampaikan dalam reuni tersebut.

"Tergantung apa yang mereka sampaikan dalam reuni ini. Jadi kalau reuni ini sebagai sesuatu penyampaian aspirasi, tuntutan dan sebagainya, dan itu dilakukan sesuai dengan tata tertib aturan, maka saya kira ini akan jadi energi bagi pemerintahan kita," ujar Emrus, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (2/12/2019).

Emrus berpandangan tak masalah apabila memang ada kritik atau masukan yang ditujukan kepada pemerintah oleh 212.

Apalagi bila kritik tersebut dapat memperbaiki kinerja-kinerja dari penyelenggara pemerintah.

Demonstrasi sendiri, kata dia, lazim dilakukan sebagai input politik jika dilihat dari sisi sistem politik suatu negara.

Sehingga input tersebut juga harus dilihat apakah masukan yang positif bagi negara itu.

"Karena kalau kita bicara sistem politik suatu negara, bahwa demonstrasi itu untuk input politik. Sehingga ketika rezim memprosesnya itu membuat suatu output politik," kata dia.

"Nah dalam kasus ini, sangat tergantung input politik yang diberikan teman-teman 212 dalam reuni ini. Kalau itu tujuannya memang untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan masukan itu positif bagi bangsa, saya kira itu hak demokrasi bagi mereka," tuturnya.