Gara-gara Prabowo, Panglima TNI & Menlu Ternyata Pernah Kena Marah Presiden RI, Persoalannya Serius

TRIBUNKALTIM.CO - Gara-gara Prabowo Subianto, Panglima TNI dan Menteri Luar Negeri atau Menlu ternyata pernah kena marah Presiden RI, persoalannya cukup serius.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menceritakan persahabatannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang telah terjalin sejak lama.

Menurut dia, persahabatannya dengan Prabowo merupakan bentuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Sebab, meskipun kerap berbeda kubu politik, tetapi keduanya tetap menjalin hubungan baik.

"Kenapa Pak Prabowo, sampai orang bingung kok saya bisa sobatan sama Prabowo Subianto? Memangnya kenapa? Karena kalau buat saya itu Pancasila saya," ujar Megawati dalam acara Presedential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Dalam acara yang turut dihadiri Prabowo itu, Megawati pun menceritakan bagaimana ia menyelamatkan mantan Danjen Kopassus itu dari stateless atau tanpa kewarganegaraan.

• Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Ingin Suaka Satwa Endemik Kalimantan Selain Orangutan

• Viral! Cuitan Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar Sebut Kubu Sebelah, Apa Reaksi Jokowi & Prabowo?

Itu terjadi saat Megawati menjabat sebagai Presiden kelima RI pada 2001-2004 lalu.

Namun, ia tak menyebutkan waktu pastinya.

Ia juga tak menjelaskan permasalahan apa yang membuat status kewarganegaraan Prabowo bermasalah.

Ketua Umum PDI-P ini hanya menceritakan bahwa saat itu ia berang kepada Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI karena Prabowo dibiarkan tak bernegara.

"Dulu saya ambil beliau keleleran (telantar), saya marah sebagai Presiden, siapa yang buang beliau stateless? Saya marah pada Menlu, saya marah pada Panglima. Apa pun juga beliau manusia Indonesia, pulang beri dia itu tanggung jawab," ucap Megawati.

Berita lain:

Cerita Ahmad Muzani tentang Prabowo Hubungi Megawati soal Ketua MPR

Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 Ahmad Muzani menceritakan, proses keputusan Partai Gerindra yang akhirnya memutuskan mendukung politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo menjadi Ketua MPR.

Muzani mengatakan, awalnya Prabowo menghubungi Ketua Umum PDI-P Megawati, meminta agar posisi Ketua MPR diberikan kepada Partai Gerindra.

"Jadi Pak Prabowo tadi berkomunikasi dengan Ibu Megawati detik-detik terakhir sebelum dilakukannya keputusan tentang ini. Komunikasi dimaksud tentang perihal ketua MPR dimana Prabowo meminta kepada ibu Mega agar diberikan kepada Gerindra," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

• Anggaran Wisma Seniman Dicoret Anggota Prabowo dan Megawati, Anies Baswedan: Orang Berimajinasi

• Tegas, Anggota Prabowo Subianto dan Megawati Kompak Gagalkan Proyek Hotel Anies Baswedan di TIM

Muzani mengatakan, Megawati tidak menolak permintaan Prabowo tersebut, namun proses pemilihan pimpinan MPR sudah berlangsung dan delapan fraksi, selain Gerindra, sudah menentukan pilihan.

Oleh karenanya, kata dia, Megawati meminta pengertian Prabowo dan menerima dengan baik hasil pemilihan pimpinan MPR.

"Karena itu, Ibu Mega memohon pengertian Pak Prabowo agar bisa menerima proses ini dengan baik dan menjaga MPR dengan musyawarah untuk mufakat. Meskipun ibu Mega sepenuhnya menyerahkan keputusan ini kepada Prabowo kemudian sebagai partai yang mandiri," ujarnya.

Muzani mengatakan, dirinya juga menyampaikan kepada Prabowo tentang peta fraksi-fraksi penetapan calon Ketua MPR dan melaporkan hasil pembicaraannya dengan PAN, PKS dan Demokrat dalam lobi-lobi fraksi.

Berdasarkan hal itu, kata Muzani, Prabowo memutuskan agar dirinya tak meneruskan pencalonan sebagai Ketua MPR.

"Akhirnya beliau ambil keputusan demi kepentingan lebih besar, ya sudah kamu tidak usah meneruskan pencalonan sebagai ketua MPR," pungkasnya.

Selanjutnya, Muzani mengatakan, Gerindra tak merasa kalah dalam pemilihan pimpinan MPR.

Ia mengatakan, MPR adalah salah satu alat perjuangan sehingga diharapkan dapat mencapai hal-hal yang strategis.

"Enggak (tak merasa kalah), MPR adalah salah satu alat perjuangan, dan sebagai alat perjuangan tentu kita harus memandang ini sebagai alat mencapai tujuan sehingga beliau harapkan ada hal-hal ain yang lebih strategis, yang akan kita capai nanti," pungkasnya.

Sebelumnya, Gerindra yang awalnya ngotot agar Muzani menjadi Ketua MPR, akhirnya sepakat bersama delapan fraksi lainnya dan unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mendukung Bambang Soesatyo.

Kesepakatan itu membuat Bambang Soesatyo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MPR.

Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, manuver itu didasarkan atas konsultasi dengan Ketua Umum partainya Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

• Anak Buah Megawati Kritik Kapolri Idham Aziz, Bandingkan dengan Tito Karnavian dan Polisi Buncit

• Debat Panas Anggota Megawati PDIP dan Sohibul Iman PKS, Gegara Anies Baswedan dan Ahok BTP

"Kami mengedepankan musyawarah mufakat dan hasil konsultasi Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Megawati, maka Bapak Prabowo dan Ibu Megawati bersepakat, untuk kepentingan yang lebih besar, kami bersepakat untuk terus menjaga lembaga MPR ini dalam forum-forum musyawarah, dalam memutuskan berbagai kebijakan penting dalam membangun bangsa dan negara," ujar Riza.

"Kami Fraksi Partai Gerindra sepakat dan setuju mengusung Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024. Terima kasih," ujar Riza.

Pernyataan Riza langsung disambut tepuk tangan meriah oleh seluruh wakil rakyat yang hadir dalam rapat.

(*)