BPJS Ketenagakerjaan

AGM: Jangan Ada Lagi Pekerja Formal dan Informal yang Belum Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Perlindungan itu berupa Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS K

HO - BPJS KETENAGAKERJAAN
Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) di sela-sela kegiatan penandatanganan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan OPD Kabupaten PPU, Rabu (4/12/2019) di Kantor Bupati PPU. 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Program kesehatan geratis melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) merupakan salah satu program prioritas yang telah digagas oleh Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) sejak dirinya terpilih menjadi bupati di kabupaten kesembilan di Kalimantan Timur ini.

Demikian juga halnya dengan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, baik formal dan informal.

Perlindungan itu berupa Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Perihal ini seperti disampaikan Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) di sela-sela kegiatan penandatanganan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan OPD Kabupaten PPU, Rabu (4/12/2019) di Kantor Bupati PPU.

Kerja sama ini digagas dalam rangka tercapainya Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja berupa Pelindungan Jaaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun selain Jaminan kesehatan yang memang sudah digratiskan.

Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) di sela-sela kegiatan penandatanganan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan OPD Kabupaten PPU, Rabu (4/12/2019) di Kantor Bupati PPU.
Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) di sela-sela kegiatan penandatanganan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan OPD Kabupaten PPU, Rabu (4/12/2019) di Kantor Bupati PPU. (HO - BPJS KETENAGAKERJAAN)

"Memang program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan salah satu program prioritas kami bagi seluruh masyarakat pekerja sejak terpilih menjadi Bupati PPU. Jadi, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan itu wajib bagi masyarakat PPU," tegas AGM.

AGM menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten PPU juga telah menjalankan amanat Undang-undang Negara yang mengatur tentang peruntukan 10 persen APBD bagi kesehatan daerah.

Oleh karenanya, jika dikalkulasikan antara jumlah penduduk dan APBD Kabupaten PPU tahun 2020 yang berkisar Rp 1,6 triliun, maka angka 10 persen untuk kesehatan di PPU lumayan besar termasuk anggaran BPJS di dalamnya.

Lanjut dia, di tahun 2020 mendatang, Pemkab PPU telah mengganggarkan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp 40 miliar.

Kemudian diharapkan sisa anggaran 10 persen dari ABPD Kabupaten PPU diharapkan mampu menunjang kebutuhan lainnya di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten PPU.

Pekan Depan DPRD Kaltim Akan Panggil PT AKU, Bagus Susetyo: Datang Tidak Lengkap Kami Suruh Pulang

Gara-gara Anang Hermansyah, Ashanty Marah Nyaris Nangis, Ibunda Aurel Tanya Kamu Kawin Sama Siapa ?

Dianggarkan Rp 4,2 Milar, Bawaslu Sebut Pemkot Fasilitasi Sekretariat Panwascam Pilkada 2020 Bontang

Halaman
1234
Editor: Ardian Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved