Masa Lalu Terulang & Siswa jadi Lembek, Kekhawatiran JK Bila Ujian Nasional Dihapus, Nadiem Bereaksi

Soal Ujian Nasional Dihapus, Jusuf Kalla mengungkapkah bahwa UN masih relevan diterapkan karena menjadi tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia.

Penulis: Doan Pardede | Editor: Rita Noor Shobah
Kolase Kompas.com
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjawab kritik Wakil Presiden ke-12 RI, Jusuf Kalla soal ujian nasional Dihapus 

Jusuf Kalla mengatakan, jika UN dihapuskan maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003 saat UN belum diberlakukan.

Saat itu, tidak ada standar mutu pendidikan nasional karena kelulusan dipakai rumus dongkrakan, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan.

Menurut JK, UN memang harus dievaluasi setiap tahunnya, tetapi yang harus diperbaiki itu adalah hasil pendidikannya.

Cegah Stres Siswa, Orangtua dan Guru

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan tahun 2020 menjadi tahun terakhir pelaksanaan ujian nasional ( UN).

Tahun 2021, UN akan diganti Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

"Dua hal ini yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi minimum yang akan dimulai tahun 2021. Jadi bukan berdasarkan mata pelajaran dan penguasaan materi," tutur Mendikbud Nadiem Makarim dalam Rapat Koordinasi Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Dikutip dari laman resmi Kemendikbud, Nadiem menyampaikan kompetensi minimum atau kompetensi dasar ini dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar.

• Teco, Lilipaly, dan Semua Pemain Asing Bali United Liburan, Laga Lawan Tira Persikabo Dilepas?

• Agar Mudah Dibedakan, Honorer Dilarang Pakai Seragam PNS, Cukup Pakaian Putih & Hitam, Termasuk Guru

• Bukan Persib Bandung, Pemain Tira Persikabo Ciro Alves Dikabarkan Justru Merapat ke Klub Ini

Tidak berbasis mata pelajaran

Dengan demikian, asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti diterapkan dalam ujian nasional, melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni literasi dan numerasi.

"Literasi di sini bukan hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan, dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan kompetensi numerasi berarti kemampuan menganalisis menggunakan angka," jelas Nadiem.

Sementara terkait survei karakter yang juga menjadi bagian program " Merdeka Belajar", lanjut Mendikbud, dilakukan untuk mengetahui data secara nasional mengenai penerapan asas-asas Pancasila oleh siswa Indonesia.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved