DPMPD Kukar Gelar Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa, Berikut Yang Dibahas
DPMPD Kukar Gelar Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa, Berikut Yang Dibahas
Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Samir Paturusi
lihat foto
"Kita lihat kenyataan sehari-hari, masih banyak orang miskin secara nyata," kata Hadi Mulyadi.
Percepatan penanggulangan kemiskinan, lanjut Hadi Mulyadi merupakan PR bersama.
Perlu kerja keras, perencanaan yang matang, data yang konkret serta aksi tepat sasaran, efektif dan efisien.
Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lini desa hingga kabupaten/kota hingga provinsi, diminta untuk bekerja keras untuk menanggulangi kemiskinan.
"Jangan ada ASN yang tidur nyenyak, kalau Kalimantan Timur belum sejahtera," tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur, Imam Hidayat menyatakan, titik-titik kemiskinan lebih banyak berada di pedesaan dibanding perkotaan. Padahal di desa punya Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak sedikit.
"Nyatanya, tidak cukup dengan dana desa saja. Sementara ini kita lihat penyebabnya adalah sarana yang kurang," kata Imam.
Misalnya, satu desa memiliki produksi yang tinggi, mestinya berbanding lurus dengan nilai ekonomi yang tinggi pula.
Nyata di lapangan, karena infrastruktur pendukung yang terbatas, menyebabkan produksi produk tersendat.
Alokasi Dana Desa (ADD) khusus digunakan untuk mencover kebutuhan perekonomian di desa-desa.
Selain itu, tidak ada desa khusus yang memiliki angka kemiskinannya paling banyak. Imam menyatakan, setiap desa memiliki angka kemiskinan yang merata.
"Olehnya itu, kita butuh sistem sehingga nanti merata kesejahteraannya. Pengelolaan dana desa jika dikelola dengan baik nantinya akan dinikmati oleh seluruh masyarakat," tandasnya.
Rakor selain Hadi Mulyadiri dan Kepala Bappeda, juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPS) hingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota.
Bantuan ke KUBE di Balikpapan bisa Entaskan Kemiskinan
Sementara itu, penyerahan bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama atau KUBE, dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di kantor Walikota Balikpapan, Senin (11/11/19).
