Kejati Bidik Tambang di Lahan IKN, Castro Beber Celah Korupsi Obral IUP di Tahura dan Dana Jamrek

Kejati Bidik Tambang di Lahan IKN, Castro Beber Celah Korupsi Obral IUP di Tahura dan Dana Jamrek

Kejati Bidik Tambang di Lahan IKN, Castro Beber Celah Korupsi Obral IUP di Tahura dan Dana Jamrek
Dok Tribunkaltim.co
Pengamat Hukum Unmul Herdiansyah Hamzah 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA-Kejati bidik tambang di lahan IKN, Castro beber celah korupsi obral IUP di Tahura dan dana Jamrek 

Langkah Kejaksaan Tinggi Kaltim mulai membidik persoalan pertambangan dinilai sudah tepat.

Dosen dari Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengatakan persoalan tata kelola Sumber Daya Alam (SDA),

khususnya disektor pertambangan batu bara, harusnya memang menjadi prioritas bagi aparat penegak hukum.

Selain masalah 36 nyawa manusia yang hilang dibekas galian lubang tambang yang mesti diselesaikan oleh aparat Kepolisian,

perkara dugaan tindak pidana korupsi di sektor tambang batu bara ini juga patut difokuskan oleh Kejati.

Dugaan korupsi tambang batu bara ini bisa dilacak dari berbagai aspek. Pertama, izin usaha pertambangan (IUP) yang justru dikeluarkan di lokasi kawasan konservasi taman hutan raya (tahura).

"Terdapat puluhan IUP di Tahura yang notabene adalah kawasan yang sama sekali tidak boleh ada aktivitas lain selain kegiatan kehutanan," kata pria yang akrab disapa Castro ini.

Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa,

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

Halaman
1234
Penulis: Ichwal Setiawan
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved