Kejati Bidik Tambang di Lahan IKN, Castro Beber Celah Korupsi Obral IUP di Tahura dan Dana Jamrek

Izin-izin tambang yang dikeluarkan dalam kawasan tahura ini yang mesti dikejar oleh kejati.

Kedua, obral murah IUP batu bara yang berdampak kepada kerusakan lingkungan di kaltim, pertanda adanya prinsip ketidak hati-hatian dari pejabat yang memiki kewenangan mengeluarkan izin,

terutama bupati/walikota sebelum UU 23/2014 tentang Pemda diberlakukan.

Jika melihat kasus suap dan gratifikasi Rita Widyasari terkait IUP batu bara dan perkebunan, maka kuat dugaan kasus serupa juga terjadi selain di Kutai Kartanegara.

Ketiga, dana jaminan reklamasi pasca tambang (Jamrek) juga merupakan elemen penting yang harus dikejar dan ditelusuri secara serius oleh kejati.

Selama ini dana jamrek tidak jelas pertanggungjawabannya, terutama lalu lintas keluar masuk dana tersebut.

Pertanyaan, berapa besar dana jamrek, diparkir dimana, termasuk apakah besaran memadai untuk reklamasi lubang tambang atau tidak, tidak pernah terjawab.

"Kita duga dana jamrek ini jadi lahan bisnis yang melibatkan pengusaha, makelar proyek, dan pemegang kuasa, termasuk aparat sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mulai menginventarisir persoalan tambang di lahan Ibu Kota Negara ( IKN ) baru di Penajam Paser Utara.

Kepala Kejati Kaltim, Chairul Amir mengatakan masalah tambang menjadi fokus kerja tahun depan sesuai hasil Rapat Kerja Nasional ( Rakernas ) di Cianjur, Jawa Barat beberapa waktu lalu.