30 Petugas Panwascam se-Kota Samarinda Dilantik, Pemkot Minta Petugas Jangan Takut Ancaman

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA-Sebanyak 30 petugas Panwascam se-Kota Samarinda dilantik, Pemkot minta  petugas jangan takut ancaman

Sebanyak 30 petugas Panitia Pengawas Kecamatan di Kota Samarinda resmi dilantik.

Mereka bakal menjadi garda di depan di tiap wilayah masing-masing dalam kontroling pelaksanaan Pilkada.

Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam se-Kota Samarinda diminta tak gentar terhadap ancaman oknum-oknum tertentu selama Pilkada.

Pemkot Samarinda bersedia memberi dukungan moril dan hukum apabila petugas mendapat tekanan atau intervensi dari kelompok tertentu.

Hal ini diungkapkan Wakil Walikota Samarinda, M Barkati selepas kegiatan pelantikan 30 petugas Panwascam di Hotel Swissbell, Minggu (22/12/2019).

"Pemerintah Kota Samarinda selalu akan bersama, tidak akan tinggal diam apabila ada hal yang menggangu dan mengancam petugas lapangan," ujar Barkati saat menyampaikan sambutannya dihadapan Bawaslu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Samarinda, Abdul Muin, meminta agar seluruh petugas yang dilantik menjunjung integritas dalam mengawasi Pilkada.

Selain itu, setelah amanah diberikan, ia berpesan kepada Panwascam untuk menjaga kekompakan dan bekerja dengan baik.

"Pemilukada 2020 ini adalah agenda penting. Panwascam harus menjaga netralitas, keadilan menjadi kewajiban yang harus dijunjung tinggi,

kerjasama yang baik dan tetap jaga kekompakan, sehingga kita bisa menjalankan tugas dengan baik, pungkasnya. 

Bawaslu tetapkan 5 wilayah rawan pelanggaran Pemilu di Samarinda

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda memetakan 5 titik rawan pelanggaran Pemilu di kota ini.

Adapun lima titik tersebut antara lain, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Pinang dan Kecamatan Samarinda Ilir.

Potensi pelanggaran di lokasi tersebut meliputi bagi-bagi sembako, mencoblos dilakukan oleh keluarga, pemilih yang mencoblos tetapi tak terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta tak memiliki formulir A5.

Ketua Bawaslu Kota Samarinda, Abdul Muin mengatakan, potensi pelanggaran yang dipetakan berangkat dari hasil evaluasi Pemilu sebelumnya.

"Potensi pelanggaran sebenarnya bisa terjadi di kecamatan mana saja, tapi dari hasil Pemilu kemarin kami tetapkan ada 5 kecamatan," ujar Abdul Muin kepada wartawan seusai menghadiri pelantikan 30 Panwascam se-Kota Samarinda.

• Lewat Jalan Santai Bawaslu Kalimantan Utara Ajak Warga Ikut Awasi Pilkada Serentak 2020

• Gelar Sosialisasi, Bawaslu Bontang Ingatkan Milenial Pidana Penjara 6 Tahun Pelaku Politik Uang

• 42 Peserta Lolos Seleksi Administrasi Panwascam, Bawaslu Bontang Uji Coba Computer Assisted Test

Potensi pelanggaran di tiap-tiap wilayah sudah dipetakan. Panwascam diminta tak ragu untuk menindak para pelanggar saat didapati di lapangan.

Abdul Muin meminta agar masyarakat turut mengawasi indikasi kecurangan di lapangan. Khususnya, praktik politik uang.

"Bahwa aturan telah jelas menyebutkan sanksi bagi orang yang melakukan praktik money politics, jadi bukan kelompok," ujarnya.

Ia menambahkan, edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan agar memberantas praktik money politics.

Langkah serupa juga dilakukan kepada para peserta pemilu, agar menghindari praktik kampanye black campaign dan politik uang.

"Yah kita akan sosialiasi intes dan edukasi kepada masyarakat dan peserta pemilu," pungkasnya.

Jelang Pilkada Balikpapan 2020, Bawaslu lantik 18 Panwascam, mereka miliki integritas

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan hari ini melantik 18 orang untuk menjadi Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam pada Pilkada 2020.

Delapan belas Panwascam terpilih, telah diambil dari 135 pendaftar yang mengikuti seleksi Panwascam dengan 9 orang yang dinyatakan gugur terlebih dahulu dalam proses seleksi administrasi.

Ketua Bawaslu Kota Balikpapan Agustan mengatakan, Panwascam terpilih dipastikan memiliki integritas yang bisa dipercaya.

"Ini adalah orang-orang pilihan yang telah berhasil mengikuti tes seleksi. Mereka juga telah menyapakati fakta integritas yang sudah ditandatangani tadi" ujar Agustan, Minggu (22/12/19).

• 30 Panwascam Wajib Serahkan Syarat Ini, Ana: Jika Tidak Dinyatakan Gugur

• 12 Calon Panwascam Tarakan Lakukan Tes Narkoba, Positif Pemakai akan Digugurkan

• 42 Peserta Lolos Seleksi Administrasi Panwascam, Bawaslu Bontang Uji Coba Computer Assisted Test

Ia menambahkan di tahun ini memang terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang ingin turut dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan umum.

Pada tahun ini juga, untuk pertama kalinya seleksi Panwascam yang dilakukan beberapa saat lalu sudah menggunakan sistem online berbasis sokratif,  yang servernya terhubung langsung dengan Bawaslu Republik Indonesia.

Sementara itu, menurutnya menjadi Panwascam juga merupakan tugas yang cukup berat. Terlebih mereka akan berhadapan langsung dengan masyarakat saat melakukan fungsi pengawasan.

Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi tekanan dari berbagai pihak saat melaksanakan tugasnya.

Sebab itu Panwascam dituntut integritasnya dalam hal mengawal proses registrasi dan verivikasi di lapangan.

"Jika ada calon yang tidak memenuhi syarat, maka disinilah Panwascam diuji. Dari pengalaman tahun 2015, dengan seleksi yang begitu ketat terkait proses verivikasi,

banyak paslon yang gugur dan akhirnya melakukan lobi-lobi ke PPK maupun Panwascam, meminta untuk diloloskan," bebernya.

Dengan demikian, Agustan menyebut hal itu nantinya akan menjadi poin perhatian khusus yang patut diwaspadai oleh Panwascam.

"Jika nanti Panwascam ada yang melanggar fakta integritas, maka sanksinya adalah pemberhentian oleh Bawaslu Kota Balikpapan. Jadi tolong ini menjadi perhatian penting," pungkasnya. (*)