Jatam Kaltim Catat 94 Lubang Tambang di Kawasan IKN Ditinggalkan Perusahaan, Ini yang Diuntungkan

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Kalimantan Timur (Kaltim) menurut Jaringan Tambang Kalimantan Timur ( Jatam Kaltim ), merupakan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dan terkesan terburu-buru.

Walaupun Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi, menganggap kebijakan tersebut adalah Kebijakan Publik.

Namun sebenarnya Presiden RI dianggap abai terhadap keinginan rakyat yang sebetulnya.

BACA JUGA: 

• Anggota TNI Ini Dipukuli Massa Pendekar Silat, Momen Pengamanan Natal, Begini Kronologinya

• Persib Bandung Bidik Pemain dari Klub Degradasi, Robert Rene Alberts Janjikan 5 Orang Merapat

• Ramalan Zodiak Hari Ini Jumat 27 Desember 2019, Keberanian Pisces Muncul, Gemini Hari yang Baik

• Boxing Day Berikut Hasil Lengkap Pertandingan Liga Inggris Kemenangan Besar Liverpool dan Man United

Apakah Ibu Kota Negara tersebut sudah pantas dipindahkan.

Koordinator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang menjelaskan.

Dengan krisis yang ada di Jakarta.

Tentu negara membentuk IKN di Kalimantan Timur sebagai pengalihan.

Atau skema untuk memindahkan krisis yang ada di Jakarta.

BACA JUGA: 

• Mario Gomez Tak Lagi di Borneo FC, Arema FC Bakal Beraroma Persib Bandung, Ini Pemain yang Dibajak

• Susahnya Nonton Kpop atau Drama Korea di Korea Utara, Beredar lewat Flashdisk hingga Ancaman Hukuman

• LIVE STREAMING KBS Gayo Daechukje atau KBS Song Festival 2019, Ada BTS, TXT, Red Velvet Tanpa Wendy

Dan tidak dapat ditangani, maka dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Bahkan dirinya berpendapat, dirinya menduga pemindahan IKN kental dengan aroma oligarki ekstraktif

Bahwa dibalik pemindahan tersebut ada sejumlah pemain tambang, elit politik, pengusaha sawit.

Ada pengusaha property.

BACA JUGA: 

• Tangisan Pecah di Akad Nikah Depan Jenazah Sang Ayah, Kisah Anak Korban Kecelakaan Bus Sriwijaya

• 79 Fakta Serba Serbi Soal Negara Jepang, Popok Orangtua Banyak Laku Sampai McDonalds Terbanyak

• Slank Telurkan Album Baru Slanking Forever, Membuka Memori Tempo Dahulu, Buat Album Pita Kaset

• Konser Slank Batal, Bimbim Enggan Jelaskan, Panitia Kabarkan Prosedur Pengembalian Tiket

Bahkan penguasa lahan skala besar dibalik dari pembangunan IKN ini.

"Ada 162 konsesi ekstraktif dibalik luasan 180 ribu hektar dan belakangan Presiden malah mengatakan ada perluasan menjadi 256 ribu hektar," ungkapnya. Jumat, (27/12/2019).

Ia menjelaskan, agenda mega proyek pemindahan IKN ini tidak lain sebagai agenda pemutihan dosa yang diterima para pengusaha tambang batu bara.

Pasalnya, berdasarkan pantauan Jatam Kaltim terkait lubang tambang batu bara, terdapat sebanyak 94 lubang tambang di 180 ribu hektar wilayah IKN.

"Anda bisa bayangkan setelah ditetapkan ibu kota, dengan leluasa lubang tambang itu akan ditinggalkan si pengusaha dan menjadi tanggung jawab negara untuk di pulihkan," jelasnya.

Rupang membeberkan, dari 94 lubang tambang yang tercatat melalui citra satelit dengan menemukan titik koordinatnya, paling banyak terdapat di daerah Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara ( Kukar ).

"Kalau di Sepaku, lubang tambangnya dari perusahan tambang PT Singlurus Pratama yang merupakan peringkat pertama yang menghasilkan lubang tambang di wilayah IKN ini," bebernya.

Oleh karena itu ungkap dia, bukan warga Penajam Paser Utara yang diuntungkan dari adanya IKN tersebut.

Melainkan menguntungkan para elit politik, pengusaha tambang, pengusaha sawit, pengusaha property bahkan menguntungkan penguasa lahan skala besar dari hadirnya IKN di Kalimantan Timur ini.

BACA JUGA: 

• Momen Jin BTS di 2019, Terburuk hingga Menggembirakan, Ada yang tak Mau Dijawab Kim Seokjin

• Siswi SMP Ini Dapat Perlakuan tak Senonoh di Perpustakaan, Pelaku Guru Honorer SD, Empat Kali Cabul

• Beredar Info Laut di Jawa Retak dan Gempa serta Tsunami di Malam Tahun Baru BMKG Beri Fakta Begini

"Apa bentuk kompensasinya, ada berbagai hal, bisa jadi tukar guling dalam bentuk konsesi lain, bagi-bagi proyek, pemberian jabatan," pungkasnya.

Ia juga menambahkan, yang lebih penting juga dari pembangunan mega proyek IKN tersebut.

Mekanisme pembiayaannya lagi-lagi dengan berhutang sehingga akan kembali dibebankan kepada masyarakat.

"Sementara ekonomi kita belum stabil dan belum keluar dari krisis, tapi kita dipaksa untuk menyetujui seperempat dari APBN nasional digelontorkan untuk mega proyek IKN," tutupnya.

(Tribunkaltim.co/Aris Joni)