Sikap Tegas Mahfud MD Usir Cina dari Laut Natuna, Bandingkan dengan Prabowo Subianto dan Menteri KKP
Sikap tegas Mahfud MD usir Cina dari Laut Natuna, bandingkan dengan Prabowo Subianto dan Menteri KKP
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Sikap tegas Mahfud MD usir Cina dari Laut Natuna, bandingkan dengan Prabowo Subianto dan Menteri KKP.
Menkopolhukam Mahfud MD meminta Indonesia tak berdiplomasi dengan Cina soal Laut Natuna.
Berbeda dengan sikap Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto yang bersikap cool dan santai.
Pun demikian dengan Menteri KKP atau Kementrian Kelautan Perikanan yang dipimpin Edhy Prabowo.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam, Mohamad Mahfud MD menginstruksikan aparat TNI untuk mengusir kapal asing yang masuk di laut Natuna.
Ia juga tegaskan pemerintah Indonesia tidak akan melakukan perundingan dengan Cina terkait persoalan tersebut.
Langkah itu dilakukan karena perairan Natuna merupakan bagian sah dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
• VIDEO - Kapal Vietnam Tabrak KRI Tjiptadi 381 di Laut Natuna, Indonesia Ajukan Protes ke Vietnam
• Susi Pudjiastuti Ungkap di Balik Ekspor Benih Lobster, Industri di Vietnam Terancam Gulung Tikar
• Susi Pudjiastuti Disebut Layak Pimpin Garuda Indonesia, Ramai Diusulkan Warganet di Twitter
• Menko Kemaritiman Luhut Respon Penghentian Penenggelaman Kapal Susi Pudjiastuti oleh Edhy Prabowo
"Kita usir dengan segala kemampuan kita.
Kita halau kapal-kapal dan nelayan-nelayan.
Kalau mau diinternasionalkan itu multilateral, urusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan urusan Cina dan Indonesia.
Tidak ada itu.
Kita tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada," kata Mahfud MD saat menghadiri Dies Natalis Universitas Brawijaya (UB) ke-57 di Kampus Universitas Brawijaya (UB), Minggu (5/1/2020).
Menurutnya, upaya menjaga sebuah kedaulatan negara merupakan bagian dari amanat konstitusi.
Sehingga menjaga wilayah Natuna yang sekarang banyak diterobos oleh kapal ikan asing merupakan tanggung jawab aparat negara dan seluruh rakyat Indonesia.
Lebih lanjut ia mengatakan, pemilihan pendekatan di luar diplomasi sengaja dilakukan karena adanya beberapa pertimbangan.
