Sikap Tegas Mahfud MD Usir Cina dari Laut Natuna, Bandingkan dengan Prabowo Subianto dan Menteri KKP
Sikap tegas Mahfud MD usir Cina dari Laut Natuna, bandingkan dengan Prabowo Subianto dan Menteri KKP
lihat foto
Pertama, karena perairan Natuna merupakan wilayah sah Indonesia.
Hal itu didasarkan pada konvensi internasional tentang laut dan perairan, yaitu UNCLOS tahun 1982.
Kedua, jika pemerintah melakukan jalur diplomasi justru dianggap mengakui bahwa perairan Natuna menjadi wilayah sengketa.
"Oleh sebab itu Indonesia menolak negosiasi, perundingan secara bilateral dengan Cina.
Karena kalau kita mau berunding di bidang itu berarti kita mengakui bahwa perairan itu memang menjadi sengketa," kata Mahfud MD.
"Ini tidak ada sengketa, mutlak milik Indonesia secara hukum. Jadi tidak ada negosiasi," ucapnya.
Sebelumnya, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono mengaku sudah menyiapkan operasi siaga tempur untuk menjaga kedaulatan di perairan Natuna.
Dalam operasi itu, 600 personel TNI dan sejumlah alutsista seperti lima KRI, satu pesawat intai dan satu pesawat Boeing telah disiagakan di wilayah tersebut.
"Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (3/1/2020).
Respon Susi Pudjiastusi dan Edhy Prabowo
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menjawab soal isu keluar masuknya 1.000 kapal ke perairan Natuna.
Anak buah Prabowo Subianto di partai Gerindra ini menyebutkan bahwa pemerintah dan masyarakat jangan terpancing maupun terprovokasi dengan isu yang beredar.
Pasalnya, pemerintah Indonesia selalu mendahulukan kedaulatan di atas segalanya.
"Kita jangan terpancing, jangan terprovokasi.
Kita harus cool sikapi ini. Yang jelas kedaulatan di atas segala-galanya," kata Edhy Prabowo di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin 6 Januari 2020) melansir Kompas.com
