Soal Natuna, Guru Besar UI Sebut China Mau 'Ngetes' Prabowo dkk, Harusnya Tiru Langkah Jokowi Dulu
Kembalinya China berulah di Natuna salah satunya dinilai karena ingin menguji menteri terkait di kabinet baru Presiden Joko Widodo ( Jokowi).
lihat foto
Salah satunya, dengan datang langsung ke Natuna.
"Pertanyaannya bagaimana dengan muka baru saat ini menduduki di kabinet? Mulai dari Menko Polhukam, Menhan, Menteri KKP sampai ke Kepala Bakamla yang baru," ucap Himahanto.
"Untuk menunjukkan komitmen ini ada baiknya para wajah baru di Kabinet melakukan peninjauan perairan di Natuna Utara dan menyelenggarakan rapat di KRI yang sedang berlayar di perairan tersebut," katanya lagi.
Bila bentuk ketegasan seperti ini dilakukan, sambung Hikmahanto, maka pelanggaran oleh Coast Guard China akan menurun.
Namun ini tidak berarti klaim China atas Natuna Utara akan pudar.
"Ketegasan ini tidak harus dikhawatirkan akan merusak hubungan persahabatan Indonesia dan China atau merusak iklim investasi pelaku usaha asal China di Indonesia," kata dia.
• VIDEO - Kapal Vietnam Tabrak KRI Tjiptadi 381 di Laut Natuna, Indonesia Ajukan Protes ke Vietnam
• RI Ubah Penyebutan Nama Laut China Selatan Jadi Laut Natuna Utara, Beijing pun Berang
Dikatakannya, banyak pengalaman negara lain yang memiliki sengketa wilayah namun tidak berpengaruh pada hubungan persahabatan dan investasi.
"Harusnya Menhan lakukan hal yang sama. Jangan bilang negara sahabat, kita sama Malaysia dan Vietnam juga sahabat, tapi kalau soal wilayah, kita bicara keras," tutur Hikmahanto.
Alasan menjaga iklim investasi, menurut dia, juga kurang tepat. Apalagi dibilang mempengaruhi investasi.
Mana ada itu. Memangnya Indonesia di dalam negeri, lagi gonjang ganjing politik yang dikhawatirkan berpengaruh pada investasi," tegasnya.
Sikap Prabowo Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto memastikan, adanya penangkapan tiga kapal asing asal China yang melalui ZEE Perairan Natuna di Kepulauan Riau, tidak akan menghambat investasi dengan China.
"Kita cool saja, kita santai," ucapnya ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, beberapa waktu lalu.
Namun, persoalan adanya tiga kapal asing asal China tersebut, pihaknya masih membahas untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain.
