Soal Natuna, Guru Besar UI Sebut China Mau 'Ngetes' Prabowo dkk, Harusnya Tiru Langkah Jokowi Dulu
Kembalinya China berulah di Natuna salah satunya dinilai karena ingin menguji menteri terkait di kabinet baru Presiden Joko Widodo ( Jokowi).
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Hubungan Indonesia China dalam beberapa hari terakhir tengah panas dingin.
Hal ini terjadi setelah insiden masuknya kapal-kapal nelayan asal China yang dikawal kapal coast guard terdeteksi masuk ke perairan Natuna secara ilegal.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengungkapkan kembalinya China berulah di Natuna salah satunya karena ingin menguji menteri terkait di kabinet baru Presiden Joko Widodo ( Jokowi).
"China mau ngetes, sejauh mana ketegasan dan kekompakan menteri-menteri baru Jokowi dalam mengelola masalah di Laut China Selatan. Kalau soal sengketa dengan China, itu terdekat terjadi di tahun 2016," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Minggu (5/1/2020).
• Kabar Prabowo Dipaksa Teken Pembelian Pesawat Tempur China Beredar, Begini Penjelasan Jubir Kemenhan
• China Bangun Bioskop Yinlong dan Putar Film Perdana di Pulau Sengketa di Laut China Selatan
• Presiden Duterte Batal Kibarkan Bendera Filipina di Laut China Selatan, Ini Alasannya
• Sengketa Laut China Selatan, Rakyat Tiongkok Hancurkan iPhone serta Memboikot Mangga Filipina
Manuver China, kata dia, memang sengaja dilakukan untuk memancing reaksi pejabat Indonesia.
Ini penting buat China dalam mengambil kebijakan-kebijakan geopolitik dan ekonomi di kawasan tersebut.
"Yang terbaru kan tahun 2016, kapal China masuk Natuna, Presiden Jokowi sampai langsung datang ke Natuna dan menggelar rapat di sana. Nah China mau lihat bagaimana respon pejabat sekarang," ujar Hikmahanto.
Menurutnya, selama sembilan garis putus-putus dan traditional fishing right dijadikan dasar klaim, maka China akan selalu memepetahankan keberadaan fisiknya di Natuna Utara.
"Pelanggaran atas ZEE Indonesia di Natuna Utara oleh Coast Guard China bisa jadi ditujukan untuk menguji muka baru di kabinet Jokowi dan menguji soliditas kabinet," ungkap Hikmahanto.
"Hal yang sama pernah dilakukan oleh China saat Presiden Jokowi baru beberapa tahun menjabat. Ketika itu Presiden tegas tidak mengakui sembilan garis putus, bahkan menggelar rapat di KRI di perairan Natuna Utara," imbuhnya.
Lanjut dia, seharusnya pejabat terkait seperti Menteri Pertahanan, Menteri KKP, Kepala Bakamla, hingga Menko Polhukam bersikap tegas pada China di Natuna.
