Tak Lagi Berkawan, PKS dan Gerindra Memanas hingga Prabowo Subianto Jadi Sasaran Soal Polemik Natuna
Tak lagi berkawan, PKS dan Gerindra memanas hingga Prabowo Subianto jadi sasaran soal polemik Natuna antara Indonesia dan China
Penulis: Cornel Dimas Satrio | Editor: Samir Paturusi
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Tak lagi berkawan, PKS dan Gerindra memanas hingga Prabowo Subianto jadi sasaran soal polemik Natuna.
Hubungan kawan lama di partai politik, PKS dan Gerindra mendadak panas.
Panasnya tensi hubungan PKS dan Gerindra bermula dari polemik Natuna antara Indonesia dan China, hingga Menteri Pertahanan ( Menhan ) Prabowo Subianto jadi sasaran.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merespon dengan tenang polemik yang terjadi di Laut Natuna Utara.
Seperti diketahui polemik Natuna terjadi akibat masuknya kapal ikan China di kawasan yang menjadi kedaulatan Indonesia itu.
"Kita cool saja, kita santai," ucap Prabowo Subianto di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020) melansir Kompas.com.
Bahkan soal adanya penangkapan tiga kapal asing asal Vietnam yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau tidak akan menghambat investasi dengan China.
• China Ganggu Kedaulatan Indonesia di Natuna, Dianggap Sengaja Menguji Prabowo hingga TNI Siap Tempur
• Akhir Tahun 2019 Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Unggah Foto Bersama Jokowi, Ini Isi Lengkapnya
• Anak Buah Prabowo Subianto Ambil Formulir Penjaringan di Golkar Bontang, Nasib Poros Gerindra - PKS?
Namun, soal adanya tiga kapal asing asal Vietnam tersebut, pihaknya masih membahasnya untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain.
Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Bahkan Prabowo Subianto meenyebut piaknya akan mencari solusi yang baik karena China adalah negara sahabat.
"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimanapun China adalah negara sahabat," ucap Prabowo Subianto yang juga Ketum Gerindra ini.
Reaksi PKS
Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) menyayangkan sikap Menteri Pertahanan ( Menhan ) Prabowo Subianto yang dinilai tidak tegas terkait klaim China atas perairan Natuna.
Juru bicara (Jubir) PKS Muhammad Kholid menuturkan bahwa Prabowo Subianto harus bertindak tegas dan tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.
"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai.
Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujar Kholid dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).
Kholid pun meminta pemerintah harus bersikap keras dan tidak boleh lembek terhadap China yang mengklaim sepihak perairan Natuna.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, sebelumnya mengatakan, China mempunyai hak historis di Laut China Selatan.
"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas.
Tidak boleh lembek meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid.
Di sisi lain, PKS mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang memprotes keras sikap China yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di laut Natuna.
Kholid mengapresiasi respons tegas Menlu yang mengirimkan nota protes ke pemerintah China sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.
Menurutnya, sikap politik luar negeri Indonesia sudah jelas terkait klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut China Selatan. Ia mengatakan, Indonesia berpegang teguh pada hukum internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut China Selatan.
"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas.
Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," katanya.
Tuding PKS Sengaja Serang Prabowo Subianto
Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara soal sikap Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) terhadap Prabowo Subianto atas persoalan klaim China terhadap Perairan Natuna.
Menurut Dhanil Anzar Simanjuntak, PKS ingin menurunkan wibawa Menhan dengan menyebut Prabowo Subianto tidak tegas terhadap persoalan tersebut.
"Pernyataan PKS saya pahami sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus men-down grade Menhan.
Abai dengan fakta bahwa sikap Menhan ya sama dengan seperti disampaikan Menlu sebagai otoritas diplomasi luar negeri," ucap Dahnil melalui akun Twitter resminya, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid sebelumnya mengkritik sikap Menhan yang terkesan menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.
Hal itu menyusul pernyataan Prabowo Subianto saat menanggapi pertanyaan awak media ihwal dilewatinya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna oleh tiga kapal asing di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2020).
Saat itu, menurut dia, Prabowo Subianto menanggapi persoalan pelanggaran batas wilayah itu secara santai.
Tak sampai di sana, Prabowo Subianto juga menyatakan agar persoalan ini diselesaikan dengan baik lantaran China merupakan salah satu negara sahabat Indonesia.
Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa upaya damai yang dilakukan pemerintah bukan berarti tidak bersikap tegas dan inferior.
Pemerintah selalu mengedepankan prinsip diplomasi di dalam menyelesaikan setiap masalah.
"Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan ofensif.
Maka, penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas.
Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," ucap dia.
Dalam rapat dengan Menkopolhukam sebelumnya, ia menambahkan, ada empat sikap dan langkah damai yang disepakati.
Pertama, China telah melanggar ZEEI dan Indonesia menolak klaim China terkait traditional fishing ground yang tidak memiliki landasan hukum.
Kedua, Indonesia juga menolak klaim atas penguasaan Laut Natuna Utara atas dasar Nine Dash Line.
Selain itu, untuk mengamankan perairan Natuna, akan dilakukan operasi oleh TNI secara intensif.
Terakhir, akan dilakukan peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah ZEEI Natuna.
"Jadi, keempat sikap dan langkah ini adalah cara-cara damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan kita sebagai bangsa," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak.
Selain itu, kata Dahnil Anzar Simanjuntak, meski telah meminta TNI untuk mengintensifkan patroli di sana, Prabowo Subianto dalam posisi siap menerima perintah sikap negara melalui Presiden Jokowi apa pun keputusannya.
PKS Ingin Prabowo Subianto Tak Alergi Kritik
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Muhammad Kholid meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak alergi terhadap kritik.
Hal itu disampaikan Kholid menanggapi pernyataan Juru Bicara Prabowo, yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak.
Sebelumnya Dahnil Anzar Simanjuntak menilai PKS menurunkan wibawa Prabowo Subianto dengan menyatakan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu tak tegas menyikapi polemik Laut Natuna.
"Sejatinya, penguasa itu lebih membutuhkan kritik dibandingkan pujian.
Jangan alergi dengan kritikan. Karena kritikan itu menyehatkan bagi kekuasaan," kata Kholid melalui keterangan tertulis, Minggu (5/1/2020).
Kholid meminta Dahnil tak merespons kritik dari PKS secara personal.
Menurut Kholid, kritik yang ia berikan merupakan bentuk pengawasan publik.
Ia pun meminta Dahnil Anzar Simanjuntak melihat kritik tersebut secara proporsional.
Kholid pun meyakini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan seorang patriot.
Karena itu ia meminta Prabowo menunjukkan ketegasan dalam sikap dan pernyataannya menyikapi masuknya kapal China ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Ia menambahkan, PKS mengingatkan agar Prabowo Subianto sebagai Menhan tetap bersikap tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI.
• Dahnil Anzar Disebut Maju di Pemilihan Wali Kota Medan Jubir Prabowo Subianto Sebut Tunggu hal Ini .
• Kabar Prabowo Dipaksa Teken Pembelian Pesawat Tempur China Beredar, Begini Penjelasan Jubir Kemenhan
• Peringatan! Gelombang Laut Tinggi di Perairan Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas
Ia mengatakan, ada saatnya pemerintah bersahabat dengan negara lain tetapi ada saatnya pula bersikap tegas dan berwibawa, khususnya dalam menyikapi pelanggaran batas negara di Laut Natuna.
"Pak Prabowo seorang nasionalis dan patriot. Karena itu, kami minta tunjukkan hal tersebut dalam sikap dan pernyataaannya. Pilihan diksi dalam diplomasi sangat penting. Karena itu mencerminkan sikap politik kita," kata Kholid.
"Istana, Menlu dan TNI sudah tegas dan lugas sikapnya. Jadi jangan membingungkan publik dengan sikap yang terkesan lembek dan santai. Itu tidak baik dan tidak pantas," lanjut Kholid.
(*)
