Live Streaming Mata Najwa 8 Januari 2020 'Ada China di Natuna' Langsung di Trans 7

Di tempat itu, Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI Hadi Tjahjanto meninjau kesiapan kapal perang Usman Harun.

Bahkan Presiden Jokowi terlihat menaiki kapal perang Usaman Harun di Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Selain mengecek kesiapan kapal perang, Presiden Jokowi juga berdialog dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna.

Presiden Jokowi menegaskan, wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara, kedaulatan Indonesia.

• Natuna Kerap Didatangi China, Plt Gubernur Kepri Nilai Tidak Maksimal jadi Provinsi Tersendiri

• 8 Januari Presiden Jokowi ke Natuna, Turut Didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

• Tak Cuma TNI, Nelayan Juga Dilibatkan, Cara Tak Biasa Indonesia Atasi Polemik dengan China di Natuna

• NEWS VIDEO Soal Natuna, NU Minta Pemerintah Tak Lembek Meski China Investor Besar

"Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau).

Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan.

Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia," ujar Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi.

Presiden Jokowi meminta agar tidak ada lagi yang meragukan hal itu.

"Jangan sampai ada yang bertanya dan meragukan," kata Jokowi.

Sementara itu, terkait dengan insiden masuknya kapal asing yang banyak diberitakan belakangan ini, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial Indonesia.

"Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk ( laut ) teritorial kita atau tidak.

Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada," kata Presiden Jokowi.

Jokowi menegaskan, tidak boleh ada tawar-menawar untuk kedaulatan.

"Sekali lagi, kedaulatan itu tidak bisa dan tidak ada yang namanya tawar-menawar," tegas Jokowi.