SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Mata Najwa Trans 7 'Menakar Nyali KPK'
Saat ini sedang berlangsung Live Streaming Mata Najwa membahas tema Menakar Nyali KPK, live di Trans 7.
lihat foto
*Disclaimer: Link Live Streaming Mata Najwa hanya informasi untuk pembaca. TribunKaltim.co tidak bertanggung jawab terhadap kualitas dan isi siaran Mata Najwa.
Harun Masiku DPO
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memastikan eks calon anggota legislatif PDI Perjuangan ( PDIP ) Harun Masiku akan masuk dalam Daftar Pencarian Orang ( DPO ).
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Deputi Penindakan KPK masih mengurus surat-surat yang dibutuhkan untuk memasukkan nama Harun Masiku ke DPO.
"Deputi penindakan sedang memproses surat-surat yang berkenaan dengan permintaan bantuan ke Polri untuk status DPO," kata Nawawi kepada wartawan, Rabu (15/1/2020), seperti dilansir Kompas.com.
Nawawi menargetkan surat-surat tersebut akan dikirim ke pihak Polri paling lambat Rabu (15/1/2020).
Namun, ia meyakini pihak kepolisian akan kooperatif mengabulkan permohonan tersebut KPK sudah mempunyai kerja sama dengan Polri.
"Teman-teman di kepolisian sudah pasti telah memberi perhatian soal ini karena adanya MoU antara KPK, Polri, juga Kejaksaan yang memang sudah sejak lama," ujar Nawawi.
• Bantah Perlambat Izin Penggeledahan, Dewas KPK Sebut Izin Diterbitkan 1x24 Jam Setelah Permohonan
• INI Sosok Harun Masiku, Politisi PDIP yang Diminta KPK Menyerahkan Diri, Terkait OTT Wahyu Setiawan
• Menohok! Abraham Samad Buka Suara Terkait Kantor PDIP Pimpinan Megawati tak Kunjung Digeledah KPK
Seperti diketahui, Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024 yang turut menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Keberadaan Harun Masiku belum diketahui hingga hari ini.
Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat, Harun Masiku terbang menuju Singapura pada Senin (6/1/2020) lalu, dua hari sebelum KPK menangkap Wahyu Setiawan.
Gagal Geledah Kantor PDIP
Sementara, mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai kegagalan penggeledahan oleh KPK di kantor DPP PDIP adalah wujud dari pelemahan pemberantasan korupsi di bawah UU KPK yang baru.
Penggeledahan tersebut terkait dengan pengembangan kasus dugaan suap yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku.
